Panas Ekstrem dan Solusi Pemangku Kepentingan untuk Dunia Usaha
Oleh: Ramdansyah - Sekretaris PMI Jakarta Utara dan Ketua Bidang di Majelis Nasional KAHMI
Poin Penting
|
INVESTORTRUST - Gelombang panas ekstrem mengubah cara kita memahami kerja-kerja kemanusiaan. PMI Pusat menyiapkan 200 armada tangki air untuk mengatasi kekeringan dan kekurangan air bersih. Dari dunia usaha, panas menyengat ini bukan lagi persoalan cuaca, ia menjadi biaya produksi yang tidak tercatat.
Ketika seorang pekerja konstruksi ambruk akibat sengatan panas ekstrem (heatstroke), perusahaan kehilangan tenaga kerja. Keluarganya kehilangan penghasilan. Rumah sakit menerima pasien gawat darurat. PMI bersiap memberi pertolongan. Negara menanggung biaya kesehatan. Satu tubuh yang kolaps memperlihatkan bahwa panas ekstrem bukan lagi sekadar persoalan cuaca, melainkan persoalan ekonomi dan kemanusiaan.
Aktivitas kemanusiaan tidak lagi dimulai ketika tenda darurat didirikan atau ambulans rumah sakit maupun Palang Merah Indonesia mulai bergerak. Kerja itu dimulai ketika risiko dikenali, kelompok rentan dipetakan, peringatan dini disebarkan, air minum tersedia, pekerja dilindungi, dan warga yang hidup sendiri tidak dibiarkan menghadapi panas sendirian.
Selama bertahun-tahun panas ekstrem dipahami hanya sebagai persoalan cuaca biasa. Pada kenyataannya ia mempengaruhi dunia usaha, investor, dan pembuat kebijakan ekonomi. Suhu panas ekstrem telah berubah menjadi risiko bisnis yang nyata. Produktivitas pekerja turun, biaya kesehatan naik, rantai pasok terganggu, risiko asuransi meningkat, dan inflasi pangan bisa terdorong naik. Akhirnya, krisis iklim ini mengubah kalkulasi ekonomi keseharian.
Perubahan iklim perlu dilihat dari dua sisi. Pertama, dari sisi ekonomi. Kedua, kemanusiaan. Peningkatan suhu ekstrem menyebabkan tubuh pekerja menjadi lemah dan kehilangan bertenaga. Buruh konstruksi akan terhambat pekerjaannya karena kelelahan. Sementara petani menghadapi tanah kering. Pengemudi angkutan jalan berpotensi terpapar terik yang menguji kekuatan stamina tubuh manusia. Pada akhirnya, menurunnya produktivitas mengurangi pendapatan keluarga.
Ketika Cuaca Menjadi Risiko Ekonomi
Data Organisasi Meteorologi Dunia (2025) mencatat bahwa tahun 2024 merupakan tahun terpanas dalam 175 tahun pengamatan, dengan suhu rata-rata global 1,55 derajat Celsius di atas era praindustri. Kenaikan suhu tersebut bukan sekadar angka ramalan cuaca. Ia menjadi sinyal bahwa aktivitas ekonomi akan semakin sering sejalan dengan kondisi panas yang tidak lagi normal.
NOAA Climate Prediction Center (2026) mengungkapkan keberadaan El Niño telah hadir dan diperkirakan menguat hingga musim dingin belahan bumi utara 2026-2027, dengan peluang 63 persen menjadi El Niño sangat kuat pada November 2026-Januari 2027. Badan Meteorologi dan Geofisika (2026) mengingatkan bahwa El Niño 2026 berpotensi menurunkan curah hujan di sejumlah wilayah Indonesia, terutama selatan khatulistiwa, serta meningkatkan risiko kekeringan, gangguan produksi pangan, kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), kualitas udara buruk, ISPA, penyakit akibat suhu panas, dan tekanan terhadap inflasi daerah.
BMKG (2026) memperkirakan musim kemarau 2026 lebih kering dan lebih panjang dibanding normal, dengan puncak kemarau Agustus mencakup 369 zona musim atau 48,84 persen luas daratan Indonesia. Para pelaku usaha diminta tidak boleh berhenti melihat ini hanya sebagai kabar cuaca. Mereka perlu masuk ke dalam analisis perusahaan dalam bentuk risiko operasional, risiko rantai pasok, risiko tenaga kerja, dan risiko pasar.
Berawal dari Cuaca, Lalu Menjadi Risiko Investasi
Kekeringan yang terjadi menekan produksi pertanian dan memperbesar risiko tanah puso. Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) mengganggu transportasi darat dan udara, kesehatan para pekerja, dan aktivitas perekonomian. Pada saat semua itu terjadi bersamaan, panas ekstrem tidak hanya menjadi urusan lingkungan, tetapi menjadi risiko bagi dunia usaha.
Risiko bagi kesehatan membawa implikasi ekonomi langsung. WHO (2026) memperkirakan sekitar 489.000 kematian terkait panas terjadi setiap tahun pada periode 2000-2019, dengan 45 persen di antaranya di Asia. Lembaga kesehatan dunia ini juga menyebut panas dapat memperburuk penyakit kardiovaskular, diabetes, gangguan kesehatan mental, asma, serta meningkatkan risiko heatstroke dan kecelakaan. Dari sisi perekonomian ini menyebabkan potensi hilangnya modal manusia.
Studi dari Vicedo-Cabrera dan kolega dalam Nature Climate Change (2021) memperkirakan 37 persen kematian terkait panas pada musim panas 1991-2018 dapat diatribusikan pada perubahan iklim akibat aktivitas manusia. Lancet Countdown (2025) melaporkan bahwa paparan panas menyebabkan hilangnya 640 miliar jam kerja potensial pada 2024, atau 98 persen lebih tinggi dibanding rata-rata tahunan 1990-1999. Tentu saja, angka ini menunjukkan bahwa adaptasi iklim tidak boleh ditempatkan sebagai kegiatan tambahan dalam laporan keberlanjutan. Ia menjadi bagian dari manajemen risiko usaha.
Panas yang Tidak Masuk Neraca Keuangan
Perusahaan-perusahaan yang masih memperlakukan panas ekstrem sebagai urusan personal pekerja tengah mengabaikan risiko material. Sejumlah sektor seperti konstruksi, agribisnis, logistik, manufaktur, pertambangan, transportasi, energi, pariwisata, dan ekonomi informal perkotaan memiliki paparan tinggi terhadap panas. Pada saat indeks panas melewati batas aman, produktivitas turun dan kecelakaan kerja meningkat. Pasokan air terganggu, operasional industri dan layanan publik ikut tertekan.
Risiko ini seharusnya diperhatikan oleh perusahaan dalam kerangka yang lebih luas. Anthony Giddens dalam The Politics of Climate Change (2009) menjelaskan bahwa krisis iklim sering terlambat direspons karena ancamannya tidak selalu terasa langsung dalam kehidupan sehari-hari. Paradoks inilah yang membuat dunia usaha sering baru bergerak ketika biaya ekonomi sudah muncul dalam bentuk absensi pekerja, penurunan produktivitas, gangguan pasokan, atau kenaikan biaya kesehatan.
Pemikiran dari Ulrich Beck dalam Risk Society: Towards a New Modernity (1992) juga relevan. Masyarakat modern tidak hanya menghasilkan pertumbuhan dan teknologi, tetapi juga memproduksi risiko baru yang harus dikelola sebelum berubah menjadi bencana sosial dan ekonomi. Panas ekstrem adalah salah satu risiko baru itu. Ia tidak selalu menghancurkan aset secara kasatmata, tetapi dapat menggerus nilai ekonomi secara perlahan.
Karena itu, pengelolaan risiko panas tidak cukup diserahkan kepada perusahaan semata. Ia membutuhkan kolaborasi kelembagaan.
Peran Lembaga Kemanusiaan dalam Kesiapsiagaan Korporasi
Di tengah risiko tersebut, lembaga kemanusiaan seperti Palang Merah Indonesia (PMI) dapat memainkan peran sebagai salah satu pemangku kepentingan yang bermitra strategis dengan komunitas, pemerintah, pendidikan, dan sektor swasta. PMI memiliki jaringan relawan, pengalaman pertolongan pertama, kapasitas edukasi masyarakat, dan kedekatan dengan komunitas.
PMI sudah mengawali langkah dengan Apel Kesiapsiagaan Operasi Dampak Kekeringan Ekstrem Akibat El Nino 2026 di Gudang Darurat PMI (30/06/2026). Apel dipimpin Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla.
Selama puluhan tahun, Palang Merah Indonesia (PMI) dikenal sebagai organisasi yang hadir ketika bencana telah terjadi. Ketika banjir merendam permukiman, gempa meruntuhkan bangunan, kebakaran meluluhlantakkan kampung, atau pandemi melumpuhkan kehidupan sosial, relawan PMI datang membawa pertolongan pertama, layanan kesehatan, air bersih, hingga dukungan psikososial. Model kerja seperti itu telah membentuk citra PMI sebagai organisasi tanggap darurat yang selalu berada di garis depan kemanusiaan.
Dalam konteks panas ekstrem, PMI dapat membantu perusahaan dan pemerintah daerah untuk menyusun edukasi publik, pelatihan pertolongan pertama heatstroke, simulasi respons panas, peta kelompok rentan, dan mekanisme pengecekan warga berisiko.
Literasi dasar pertolongan pertama heatstroke perlu diberikan di tempat-tempat kerja dan komunitas. Gejala seperti kebingungan, pingsan, kulit panas, kejang, suhu tubuh tinggi, dan penurunan kesadaran harus diperlakukan sebagai kegawatdaruratan medis.
Prosedur ini memindahkan korban ke tempat teduh, mendinginkan tubuh dengan cepat, memberi cairan bila korban sadar, dan mempercepat rujukan medis dapat menyelamatkan nyawa.
Perlindungan pekerja dari panas harus menjadi indikator keselamatan kerja, bukan sekadar catatan kepatuhan administratif. Perusahaan yang serius membangun keberlanjutan tidak cukup hanya menghitung emisi. Mereka juga harus melindungi pekerja dan komunitas dari dampak iklim yang sudah terjadi.
Dunia Usaha Saatnya Mengelola Panas Ekstrem
Kritik kebijakan saat ini Indonesia belum cukup memperlakukan panas ekstrem sebagai risiko ekonomi dan kesehatan publik yang setara dengan banjir, gempa, atau Karhutla. Padahal kondisi panas ekstrem dapat mengurangi produktivitas tanpa meruntuhkan gedung, menaikkan biaya kesehatan, dan menekan pangan tanpa selalu terlihat sebagai bencana tunggal.
Pemerintah selaku pemangku kepentingan perlu menyusun protokol nasional panas ekstrem sebagai bagian dari darurat kesehatan publik dan kebijakan ketenagakerjaan. Protokol yang dibuat itu harus memuat sistem peringatan dini berbasis dampak, batas aman aktivitas luar ruang, perlindungan pekerja, surveilans penyakit terkait panas, titik air minum publik, ruang pendinginan sementara, serta koordinasi antara BMKG, Kementerian Kesehatan, BNPB, Kementerian Ketenagakerjaan, pemerintah daerah, PMI, dan sektor swasta.
Dunia usaha perlu bergerak lebih konkret. Ada lima langkah yang perlu diperhatikan. Pertama, mengaudit paparan panas pada tenaga kerja, aset, rantai pasok, dan wilayah operasi. Kedua, menetapkan standar kerja aman panas, termasuk jeda kerja, akses air, ruang teduh, dan penyesuaian jam kerja. Ketiga, melatih pekerja dan manajer lini depan mengenai tanda heatstroke dan pertolongan pertama. Keempat, mengintegrasikan risiko panas ke dalam business continuity plan, asuransi, pengadaan, dan skenario inflasi. Kelima, membangun kemitraan dengan PMI, puskesmas, pemerintah daerah, dan komunitas sekitar.
Investasi Dimulai dari Keselamatan Manusia
Masa depan ekonomi yang tangguh tidak hanya ditentukan oleh laporan keuangan, tetapi juga oleh kemampuan melindungi manusia yang membuat ekonomi bergerak. Ketika bumi panas, perusahaan yang paling siap bukan hanya yang mampu menghitung emisi, tetapi yang mampu melindungi pekerja, komunitas, dan rantai pasok dari suhu yang kian ekstrem.
Agenda kemanusiaan dan agenda investasi saling bertemu. Agenda ini mencegah korban berarti menjaga produktivitas. Perlindungan pekerja berarti menjaga keberlanjutan usaha. Penguatan komunitas berarti memperkuat pasar. Jika bumi sedang demam tinggi, tugas kita bukan hanya mengukur suhunya. Tugas kita adalah memastikan manusia yang hidup di atasnya tidak dibiarkan tumbang dalam diam. ***
