PKS Harap Anies Tolak Ibu Kota Pindah ke IKN
JAKARTA, investortrust.id - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berharap capres yang mereka dukung, Anies Baswedan dan partai politik (parpol) Koalisi Perubahan turut menolak ibu kota pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Penolakan ibu kota pindah dari Jakarta ke IKN merupakan sikap politik PKS.
"Tentu sikap ini adalah awalanya adalah sikap dari PKS sendiri, tetapi kaitan ini apakah mau dibawa oleh presiden atau tidak gagasan ini, mudah-mudahan ini akan juga diakomodasi oleh Pak Anies dan juga bisa dipahami juga oleh partai-partai yang lain. Mudah-mudahan ini akan pada akhirnya menjadi gagasan partai koalisi," kata Presiden PKS Ahmad Syaikhu di Depok, Jawa Barat, Minggu (26/11/2023).
Syaikhu mengatakan, sikap PKS menolak ibu kota pindah ke IKN akan disampaikan kepada partai Koalisi Perubahan dan pasangan capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Syaikhu menyatakan hal itu untuk mencari titik temu mengenai sikap mengenai IKN tersebut.
"Ini akan kita sounding dengan partai-partai koalisi dan juga dengan capres dan cawapres. Saya kira itu akan kita cari titik temu untuk kita menjadi gagasan bersama," katanya.
Baca Juga
Kemenkeu Pastikan Dana Proyek Infrastruktur IKN Segera Cair Lagi
Syaikhu berjanji PKS akan menolak pemindahan ibu kota jika PKS menang di Pemilu 2024. Dengan demikian, ibu kota akan tetap berada di Jakarta.
"Kalau Allah takdirkan PKS menang maka kita akan menginisiasi bahwa ibu kota negara tetap di Jakarta. Lalu bagaimana dengan yang sekarang sudah dibangun di Kalimantan? Tetap, di Ibu Kota Nusantara itu akan tetap kita jadikan pusat pertumbuhan ekonomi. Tentu kita dengan konsep green economy karena memang di sana adalah paru-paru Indonesia dan diakui sebagai paru-paru dunia," katanya.
Dikatakan, PKS sejak awal menolak pemindahan Ibu Kota Negara. Sikap penolakan tersebut, ujar Syaikhu dilandasi aspirasi akademisi dan mayoritas suara publik.
"Setelah mendengarkan aspirasi dari para tokoh masyarakat, para pakar, akademisi, aktivis lingkungan hidup, dan mayoritas suara publik, maka PKS mengambil sikap untuk menolak disahkannya RUU IKN. PKS memandang bahwa Jakarta tetap layak sebagai ibu kota negara," katanya.
Selain aspirasi dari akademisi dan suara publik, PKS membeberkan terdapat tiga alasan yang menjadikan Jakarta tetap ibu kota negara, yakni dari sudut pandang historis, pembangunan dan keberlanjutan.
"DKI Jakarta tempat dimana Ir Soekarno dan Mohammad Hatta mengumandangkan proklamasi kemerdekaan dan peristiwa bersejarah bangsa lainnya ini dilahirkan. Tentu aspek historis ini harus menjadi pertimbangan penting bagaimana ibu kota megara ditempatkan," tutur Syaikhu.
Ia menjelaskan ibu kota negara mewarisi nilai-nilai historis bangsa yang tidak mungkin bisa diabaikan dalam rangka membangun jiwa nasionalisme. Dari sudut pandang pembangunan PKS memandang menghadirkan pemerataan pembangunan bukan dengan memindahkan ibu kota mainkan dengan membangun pusat ekonomi di kota kecil.
"Pemerataan pembangunan bukan dilakukan dengan memindahkan ibu kota, tetapi dengan membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru berdasarkan keunggulan daya saing masing-masing wilayah. Membuat kota-kota menengah menjadi kota besar, dan kota-kota kecil menjadi kota-kota menengah. Membangun desa yang maju sebagai penopang kemajuan pembangunan kota," ujar Syaikhu.
Baca Juga
Terakhir, Syaikhu menyampaikan dari sudut pandang keberlanjutan, PKS memandang perlunya pelestarian lingkungan hidup dan merawat ekologi demi generasi penerus bangsa. Dalam hal ini Pulau Kalimantan sebagai paru-paru dunia sebagai pusat pertumbuhan ekonomi hijau.
"Pulau Kalimantan adalah paru-paru Indonesia, bahkan kalimantan adalah paru-paru dunia. Oleh karena itu, kita harus tempatkan Pulau Kalimantan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi hijau, yakni ekonomi yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, dan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan yang memajukan keragaman hayati dan kelestarian lingkungan hidup," kata dia.
"Green economy, green jobs, adalah masa depan Indonesia, dan Kalimantan akan menjadi motor utama dan pusat pertumbuhan ekonomi hijau Indonesia," tandas Syaikhu.