Pemerintah Akan Evaluasi Keluhan Mitra MBG, Koordinasi dengan Kepala BGN Baru

JAKARTA, investortrust.id – Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG), Zulkifli Hasan, memastikan pemerintah akan menindaklanjuti berbagai aspirasi dan keresahan mitra Badan Gizi Nasional (BGN) terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah juga berkomitmen agar para mitra yang telah berinvestasi dalam program tersebut tidak mengalami kerugian.

"Kami memahami keresahan para mitra. Semua laporan akan kami cek dan tinjau. Saat ini kami juga sedang membangun komunikasi dengan Kepala BGN yang baru," kata Zulkifli Hasan dalam keterangan resmi dikutip Jumat (26/6/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Zulkifli juga memastikan Presidium Mitra MBG akan dilibatkan dalam rapat koordinasi bersama BGN dan para pemangku kepentingan lainnya guna membahas berbagai persoalan implementasi program di lapangan.

Baca Juga

Mahasiswa Protes BBM Langka sampai MBG, Pimpinan DPR Langsung Telepon Bahlil hingga Kepala BGN

Audiensi dihadiri sejumlah organisasi mitra MBG, di antaranya Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (Gapembi), Himpunan Mitra Dapur Generasi Emas (HMD GEMAS), Asosiasi Pangan Gizi Indonesia Daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (APGI3T), Relawan Masyarakat Bersatu Gotong Royong (REL MBG), Aliansi Pemantau Program Badan Gizi Nasional (APPBGN), serta Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Dalam kesempatan itu, para mitra menyampaikan sejumlah aspirasi, mulai dari pelibatan dalam penyusunan kebijakan, evaluasi moratorium, kepastian usaha, perlindungan hukum, hingga perbaikan komunikasi antara BGN dan pelaksana program.

Ketua Umum Gapembi Alven Stony mengatakan keterlibatan mitra dalam perumusan kebijakan penting untuk memperkuat implementasi program. Menurutnya, partisipasi mitra juga telah memberikan efisiensi anggaran negara yang signifikan.

Ia menyebut, jika seluruh dapur MBG dibangun menggunakan APBN dengan biaya sekitar Rp4 miliar per unit sesuai rencana awal, kebutuhan anggaran akan jauh lebih besar. Dengan keterlibatan mitra dalam pembangunan dapur, negara berpotensi menghemat hingga sekitar Rp111,28 triliun untuk target 27.820 dapur.

Baca Juga

Hasil Efisiensi Anggaran MBG, Purbaya: Saya Maunya Sampai Rp 0, Tapi Nggak Bisa

Sementara itu, APGI3T menyoroti keterlambatan operasional sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) akibat kebijakan baru yang dinilai belum diikuti kesiapan implementasi di lapangan.

PBNU juga menyampaikan bahwa dari target pengembangan 1.000 dapur MBG di lingkungan pesantren, baru sekitar 214 dapur yang telah beroperasi, sementara lebih dari 130 titik masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait koordinasi dengan BGN.

Selain itu, sejumlah organisasi mitra juga meminta adanya mekanisme pengawasan yang lebih transparan, kejelasan prosedur penghentian operasional dapur MBG, serta jalur komunikasi yang lebih efektif antara BGN dan para mitra.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Zulkifli Hasan menegaskan pemerintah akan memperkuat koordinasi lintas pemangku kepentingan agar pelaksanaan Program MBG berjalan lebih efektif sekaligus memberikan kepastian bagi seluruh mitra yang terlibat dalam mendukung program strategis nasional tersebut.