Panen Penolakan Ideologis: Strategi Transformasi Bangsa Jeffrey Sachs dan Prabowo Subianto
JAKARTA, investortrust.id - Perdebatan mengenai sejauh mana peran dan intervensi negara dalam mempercepat pembangunan dan menyejahterakan rakyat menjadi perdebatan yang panjang dalam sejarah pemikiran ekonomi.
Di satu sisi, terdapat pemikiran negara perlu membatasi intervensi dan menyerahkan pertumbuhan ekonomi kepada mekanisme pasar, inovasi masyarakat, dan kewirausahaan Sementara di sisi lain, negara tidak cukup hanya menjadi wasit perlu. Negara perlu melakukan intervensi pada tahap tertentu pembangunan
Perdebatan mengenai dua pemikiran tersebut telah berlangsung sejak sekitar dua abad silam hingga saat ini.
Baca Juga
Terkait perdebatan pemikiran tersebut, Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analisa Kebijakan, Dirgayuza Setiawan menceritakan persahabatan yang terbangun antara Presiden Prabowo Subianto dengan ahli ekonomi berpengaruh yang pernah menjadi penasihat IMF, World Bank, dan OECD Jeffrey Sach.
Dirgayuza menuturkan, pertemuan virtual pertama kedua tokoh itu pada November 2022. Pertemuan itu bermula saat Dirgayuza menerima email pada 19 Oktober 2022 yang berisi undangan dari Jeffrey Sach untuk melakukan Zoom Meeting.
"19 Oktober 2022. Saya tidak akan pernah lupa. Hari itu sebuah e-mail masuk, 'Jeffrey Sachs is inviting you to a scheduled Zoom meeting.” Dari kotak e-mail saya, terjadilah pertemuan virtual pertama Prof Jeffrey Sachs dan Prabowo Subianto, yang berlanjut menjadi pertemuan saat makan malam di KTT G20 Bali," tutur Dirgayuza dalam keterangannya, Kamis (25/6/2026).
Dalam pertemuan daring itu, kedua tokoh membahas banyak gagasan besar dan bersepakat untuk bertemu secara langsung di Bali, ketika Indonesia menjadi tuan rumah KTT G20. Pada November 2022, Dirgayuza mengirimkan e-mail kepada salah satu staf Jeffrey Sach bernama Regina untuk mem-follow up pertemuan dengan Prabowo. Dari korespondensi itulah, pertemuan pertama Prabowo dan Jeffrey Sach terjadi hingga tumbuh menjadi persahabatan intelektual.
"Pertemuan di G20 Bali akhirnya jadi lebih dari sekadar pertemuan pertama mereka. Dari sanalah tumbuh sebuah persahabatan intelektual yang berlanjut hingga hari ini," katanya.
Dikatakan, dalam 4 tahun terakhir, Presiden Prabowo dan Prof Sachs kembali bertemu dalam berbagai kesempatan. Keduanya beberapa kali berdiskusi di rumah pribadi Prabowo di Hambalang, Bogor.
Keduanya juga kembali berjumpa ketika sama-sama menghadiri berbagai forum internasional, seperti KTT ASEAN, Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN General Assembly), dan sejumlah kesempatan lainnya.
"Saya beberapa kali ikut pertemuan-pertemuan mereka. Yang selalu menarik bagi saya, hampir setiap kali mereka bertemu, yang dibicarakan hanya, bagaimana mengakhiri kemiskinan? Bagaimana menghapus kelaparan? Bagaimana negara dapat mempercepat kesejahteraan rakyat?" kata Dirgayuza.
Jeffrey Sachs sering disebut sebagai ekonom pembangunan. Dirgayuza juga melihat Jeffrey Sachs sebagai seorang problem solver. Sachs, katanya, tidak memulai pembicaraannya dari sebuah teori, tetapi dari pertanyaan sederhana, seperti mengapa masih ada manusia yang lapar? Mengapa masih ada anak yang tidak sekolah? Mengapa kemiskinan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya?
Baca Juga
Prabowo Ungkap Anomali Indonesia: Ekonomi Tumbuh 35% selama 7 Tahun, tetapi Rakyat Miskin Bertambah
Pertanyaan-pertanyaan itu, kata Dirgayuza yang membuat Jeffrey Sachs melahirkan sejumlah buku-buku pentingnya. Dalam buku The End of Poverty, misalnya, Sachs menulis kemiskinan ekstrem bukan takdir, melainkan persoalan yang dapat diakhiri apabila negara berinvestasi pada manusia. Sementara, melalui The Price of Civilization, sachs mengingatkan masyarakat membutuhkan negara yang mampu menyediakan barang publik berkualitas atau high quality public goods. Kemudian, dalam The Ages of Globalization dan Common Wealth, Sachs menunjukkan kemajuan suatu bangsa selalu lahir dari perpaduan geografi, teknologi, institusi, dan kerja sama antarbangsa.
"Mungkin kutipan Jeffrey Sachs yang paling menggambarkan gagasannya adalah, 'The end of poverty is within our generation.' Bagi Sachs, kemiskinan bukan sesuatu yang harus diterima. Kemiskinan adalah masalah yang bisa diselesaikan," katanya.
Dirgayuza mengatakan, keyakinan Sachs itu juga yang diyakini Prabowo. Keyakinan itu juga yang tercantum dalam sustainable development goals (SDGs) yang dinisiasi PBB, terutama pada dua poin pertama, yakni tanpa kemiskinan (no poverty) dan tanpa kelaparan (zero hunger). Dua tujuan tersebut menjadi fondasi seluruh agenda pembangunan dunia.
"SDGs bukan sekadar dokumen PBB. Indonesia mengadopsinya ke dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Terintegrasi di RPJPN dan RPJMN kita. Jika kemiskinan berkurang, produktivitas meningkat. Jika kelaparan hilang, kualitas sumber daya manusia ikut naik," paparnya.
Dirgayuza mengamini, gagasan apa pun tidak pernah bebas dari kritik dan perdebatan, termasuk pemikiran Sachs dan Prabowo mengenai intervensi negara. Bahkan, perdebatan mengenai hal itu telah berlangsung lama.
"Perdebatan ini telah berlangsung selama lebih dari dua abad dalam sejarah pemikiran ekonomi. Intinya, seberapa besar negara harus ikut campur untuk mempercepat pembangunan?" katanya.
Di satu sisi berdiri para pemikir seperti Alexander Hamilton, John Maynard Keynes, Jeffrey Sachs, hingga Ha-Joon Chang dan Presiden Prabowo. Mereka percaya bahwa pada tahap-tahap tertentu pembangunan, negara tidak cukup hanya menjadi wasit. Negara harus berani melakukan strategi big push, dorongan besar, melalui investasi pada manusia, pembangunan infrastruktur, penguatan industri nasional, ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, dan berbagai barang publik yang tidak selalu mampu disediakan pasar.
Di sisi lain berdiri para pendukung pasar bebas, seperti Friedrich Hayek, Milton Friedman, dan William Easterly. Mereka meyakini negara membatasi intervensinya. Menurut mereka, mekanisme pasar, inovasi masyarakat, dan kewirausahaan adalah mesin utama pertumbuhan.
Untuk itu, kata Dirgayuza, tidak mengherankan jika Jeffrey Sachs menjadi salah satu ekonom yang paling sering diperdebatkan.
"William Easterly secara khusus mengkritik pendekatan big push Sachs sebagai terlalu bertumpu pada perencanaan dari atas (top-down planning) dan kurang memberi ruang bagi inisiatif lokal. Sounds familiar?" katanya
Begitu juga narasi para penentang Presiden Prabowo. Dijelaskan, program makan bergizi gratis (MBG), pompanisasi, hilirisasi industri, Danantara, koperasi desa, pembangunan rumah rakyat, hingga berbagai kebijakan ketahanan pangan pada dasarnya lahir dari keyakinan yang sama.
"Bahwa negara perlu bertindak aktif ketika persoalan-persoalan mendasar bangsa tidak dapat diselesaikan oleh mekanisme pasar semata. Karena berpijak pada filosofi tersebut, kebijakan-kebijakan Presiden Prabowo pun secara alami panen penolakan dari kalangan yang lebih percaya paham neoliberal pasar bebas," katanya.