How Much Trust Can You Restore?

Oleh: Bambang Intojo *)

INVESTORTRUST -- Gelombang demonstrasi yang muncul di berbagai kota dalam beberapa pekan terakhir mudah dibaca sebagai sinyal memburuknya situasi politik. Kritik terhadap pemerintah mengeras, berbagai kebijakan dipersoalkan, dan program-program unggulan seperti 𝗠𝗮𝗸𝗮𝗻 𝗕𝗲𝗿𝗴𝗶𝘇𝗶 𝗚𝗿𝗮𝘁𝗶𝘀 (𝗠𝗕𝗚) serta 𝗞𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮𝘀𝗶 𝗗𝗲𝘀𝗮 𝗠𝗲𝗿𝗮𝗵 𝗣𝘂𝘁𝗶𝗵 (𝗞𝗗𝗠𝗣) menjadi sasaran utama perdebatan.

Namun politik tidak hanya diukur dari apa yang terjadi di jalanan. Ada arena lain yang sama pentingnya: 𝗽𝗮𝘀𝗮𝗿!

Karena itu, pertanyaan yang muncul bukan sekadar apakah pemerintah sedang menghadapi tekanan politik. Pertanyaan yang lebih relevan adalah: apakah tekanan tersebut telah berkembang menjadi 𝗸𝗿𝗶𝘀𝗶𝘀 𝗸𝗲𝗽𝗲𝗿𝗰𝗮𝘆𝗮𝗮𝗻?

Dalam politik, jalan menuju krisis biasanya melewati tiga tahapan. Pertama, 𝗱𝗲𝗹𝗲𝗴𝗶𝘁𝗶𝗺𝗮𝘀𝗶 𝗽𝗲𝗺𝗲𝗿𝗶𝗻𝘁𝗮𝗵 di mata publik. Kedua, 𝗿𝗲𝘁𝗮𝗸𝗻𝘆𝗮 𝘀𝗼𝗹𝗶𝗱𝗮𝗿𝗶𝘁𝗮𝘀 𝗲𝗹𝗶𝘁𝗲 𝗽𝗲𝗻𝗱𝘂𝗸𝘂𝗻𝗴. Ketiga, 𝘁𝗲𝗿𝗯𝘂𝗸𝗮𝗻𝘆𝗮 𝗷𝗮𝗹𝘂𝗿 𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝗹-𝗸𝗼𝗻𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝘀𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 yang dapat mengancam keberlangsungan pemerintahan.

Demonstrasi, kritik publik, dan kontroversi kebijakan dapat dipandang sebagai bagian dari ujian tersebut. Sebuah tes untuk mengukur seberapa kuat legitimasi pemerintah, seberapa kokoh koalisi pendukung, dan seberapa jauh tekanan dapat dijatuhkan.

Dengan kata lain, pertanyaan yang sedang diuji adalah: 𝙃𝙤𝙬 𝙇𝙤𝙬 𝘾𝙖𝙣 𝙔𝙤𝙪 𝙂𝙤?

Sampai titik tertentu, pasar tampaknya telah memberikan jawabannya. Setelah melewati fase pengujian tersebut, tekanan terhadap rupiah dan IHSG justru mulai mengendur. Setidaknya untuk saat ini, pelaku pasar belum memberikan vonis bahwa Indonesia sedang bergerak menuju krisis politik maupun ekonomi yang serius.

Menariknya, hal itu terjadi bukan karena semua persoalan telah selesai. Sebaliknya, pasar mulai melihat tanda-tanda bahwa pemerintah bersedia mengakui adanya masalah. Pembahasan mengenai tata kelola MBG dan KDMP menjadi lebih terbuka. Risiko inefisiensi dan penyimpangan tidak lagi sepenuhnya diperlakukan sebagai isu yang harus disangkal. Pada saat yang sama, muncul sinyal bahwa pemerintah bersedia melakukan penyesuaian fiskal dan koreksi kebijakan jika diperlukan.

Bagi pasar, pengakuan terhadap masalah sering kali lebih penting daripada klaim bahwa tidak ada masalah sama sekali.

Di sinilah logika pasar berbeda dengan logika politik.

Politik sering mendorong penguasa untuk mempertahankan citra bahwa semuanya berjalan sesuai rencana. Sebaliknya, pasar lebih menghargai kemampuan mengenali risiko, mengakui kelemahan, dan menunjukkan langkah perbaikan yang kredibel.

Karena itu, yang menenangkan pasar bukanlah banyaknya pembelaan terhadap MBG dan KDMP. Yang lebih penting adalah munculnya keyakinan bahwa pemerintah bersedia memperbaiki apa yang memang perlu diperbaiki.

Sayangnya, sinyal tersebut belum selalu diikuti oleh komunikasi politik yang memadai. Berbagai pernyataan dari lingkar-lingkar kekuasaan sering kali tidak membentuk narasi yang utuh. Alih-alih menjelaskan masalah dan solusi secara konsisten, sebagian pembelaan terhadap MBG dan KDMP justru tampil sebagai 𝗱𝗲𝗺𝗼𝗻𝘀𝘁𝗿𝗮𝘀𝗶 𝗹𝗼𝘆𝗮𝗹𝗶𝘁𝗮𝘀 𝗽𝗼𝗹𝗶𝘁𝗶𝗸. Yang terlihat bukan proses koreksi yang tenang dan terukur, melainkan perlombaan menunjukkan keberpihakan terhadap program.

Padahal, kepercayaan tidak dibangun melalui ujian loyalitas. Kepercayaan dibangun melalui 𝗸𝗲𝗷𝗲𝗹𝗮𝘀𝗮𝗻 𝗮𝗿𝗮𝗵, 𝗸𝗼𝗻𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗻𝘀𝗶 𝘁𝗶𝗻𝗱𝗮𝗸𝗮𝗻, 𝗱𝗮𝗻 𝗸𝗲𝘁𝗲𝗿𝗯𝘂𝗸𝗮𝗮𝗻 𝘁𝗲𝗿𝗵𝗮𝗱𝗮𝗽 𝗲𝘃𝗮𝗹𝘂𝗮𝘀𝗶.

Karena itu, pertanyaan yang paling penting saat ini bukan lagi: 𝘏𝘰𝘸 𝘓𝘰𝘸 𝘊𝘢𝘯 𝘠𝘰𝘶 𝘎𝘰? Karena ujian tersebut tampaknya telah berhasil dilewati.

Pertanyaan berikutnya jauh lebih menentukan: 𝙃𝙤𝙬 𝙈𝙪𝙘𝙝 𝙏𝙧𝙪𝙨𝙩 𝘾𝙖𝙣 𝙔𝙤𝙪 𝙍𝙚𝙨𝙩𝙤𝙧𝙚?

Sebab tantangan terbesar pemerintah saat ini bukan sekadar menahan tekanan, melainkan 𝗺𝗲𝗺𝘂𝗹𝗶𝗵𝗸𝗮𝗻 𝗸𝗲𝗽𝗲𝗿𝗰𝗮𝘆𝗮𝗮𝗻. Baik kepercayaan publik, kepercayaan pelaku pasar, maupun kepercayaan di dalam koalisi pendukungnya sendiri.

Pada akhirnya, legitimasi politik tidak ditentukan oleh seberapa keras sebuah pemerintahan membela kebijakannya. Legitimasi ditentukan oleh kemampuan mengakui kekurangan, memperbaikinya secara konsisten, dan meyakinkan publik bahwa arah yang ditempuh memang layak dipercaya.

Jika ujian pertama adalah ketahanan, maka ujian kedua adalah kepemimpinan. Dan seperti sering terjadi dalam politik, ujian kedua biasanya jauh lebih sulit daripada yang pertama.

*) Bambang Intojo, penulis independen, pengamat transformasi sosial politik era digital