Wapres Tegaskan Komitmen Perbaikan Tata Kelola MBG dan KDMP: Pastikan Bebas Korupsi!

JAKARTA, investortrust.id — Pemerintah menegaskan komitmen kuatnya untuk merombak dan memperbaiki tata kelola pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Langkah ini diambil guna memastikan seluruh anggaran negara yang dialokasikan dapat dieksekusi secara tepat sasaran, efektif, efisien, serta bersih dari penyimpangan.

Komitmen tersebut disampaikan secara tertulis oleh Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming melalui Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Wakil Presiden di Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Pemerintah menyatakan penguatan tata kelola pada kedua program strategis tersebut sangat krusial untuk menjamin pemanfaatan anggaran yang akuntabel. Pemerintah ingin memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan dari kas negara benar-benar memberikan manfaat yang konkret dan langsung dirasakan oleh masyarakat luas.

"Pemerintah berkomitmen melakukan perbaikan tata kelola MBG & KDMP untuk memastikan setiap rupiah benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat dan eksekusi program bisa lebih tepat sasaran, lebih efektif, efisien, serta terbebas dari praktik-praktik korupsi," demikian bunyi keterangan tertulis dari Gibran.

Lebih lanjut, pihak Wapres menjelaskan pembenahan sistemik ini tidak hanya bertujuan untuk menyukseskan program di lapangan, melainkan juga memiliki dampak makro yang signifikan terhadap stabilitas ekonomi nasional.

Baca Juga

Kepala Bakom: Evaluasi MBG Berpotensi Hemat Rp 12 Triliun per Tahun

Dengan tata kelola yang bersih dan transparan, pemerintah optimistis dapat menjaga kepercayaan publik serta memperkuat kapasitas fiskal negara. Efek domino dari perbaikan ini diharapkan mampu mengirimkan sinyal positif kepada para pelaku ekonomi dan investor global.

"Langkah tersebut penting untuk menjaga kepercayaan publik dan meningkatkan kemampuan fiskal pemerintah, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pasar terhadap perekonomian nasional," tutup keterangan pers tersebut.

Pemerintah terus mengevaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna meningkatkan efisiensi anggaran dan memperluas manfaat kepada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Salah satu hasil evaluasi awal menunjukkan potensi penghematan anggaran hingga Rp 12 triliun per tahun melalui penyesuaian mekanisme insentif dan pengelolaan program.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari mengatakan, penguatan tata kelola MBG kini mendapat dukungan tambahan dengan masuknya Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Sebelum ditunjuk, Agustina menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Menurut Qodari, pengalaman Agustina di bidang pengawasan dan keuangan diharapkan dapat membantu BGN menemukan ruang-ruang efisiensi dalam pelaksanaan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

“Kami yakin Ibu Sari dengan latar belakangnya sebagai BPKP bisa melihat celah-celah efisiensi dari MBG dan dari BGN. Pesannya juga akan sangat kuat dan teknokratis karena beliau termasuk yang memberikan masukan dan kajian kepada Presiden terkait implementasi MBG selama ini,” ujar Qodari dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (17/6/2026).