Prabowo Balas Kritik The Economist: Demokrasi Harus Menghasilkan Kemajuan Bukan Kelumpuhan

JAKARTA, Investortrust.id – Presiden RI Prabowo Subianto memberikan tanggapan langsung terhadap laporan utama majalah Inggris The Economist berjudul “Archipelagoing Fast” yang terbit pada 16 Mei 2026. Dalam surat terbuka yang dipublikasikan The Economist pada 10 Juni 2026, Prabowo membela arah kebijakan pemerintahannya sekaligus menegaskan bahwa Indonesia tetap berada di jalur demokrasi, reformasi ekonomi, dan pembangunan yang berorientasi pada hasil nyata.

Surat yang ditulis langsung oleh Prabowo itu merupakan respons atas kritik The Economist yang menilai pemerintahannya semakin memusatkan kekuasaan, memperluas peran negara dalam ekonomi, menjalankan program-program populis berbiaya besar, serta memunculkan kekhawatiran mengenai kualitas demokrasi Indonesia. Dalam artikelnya, The Economist bahkan menyebut Presiden Prabowo sedang mempertaruhkan stabilitas ekonomi dan demokrasi Indonesia.

Prabowo membuka suratnya dengan menegaskan bahwa kritik merupakan bagian penting dari demokrasi. Menurut dia, setiap kritik terhadap pemerintah selalu dipelajari dan dibandingkan dengan fakta, hasil kebijakan, serta kondisi nyata yang dihadapi masyarakat.

Presiden mengingatkan bahwa dirinya memahami makna legitimasi demokrasi karena telah mengikuti lima kali pemilihan presiden sejak 2004 sebelum akhirnya memenangkan Pilpres 2024. Karena itu, menurutnya, pemerintahan yang dipimpinnya memiliki kewajiban untuk bekerja bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya lebih dari 90 juta pemilih yang memberikan suara kepadanya dalam pemilu terakhir.

Baca Juga

Pertemuan Prabowo dan JK Bahas Swasembada Energi

Dalam surat tersebut, Prabowo secara khusus membela Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang selama beberapa bulan terakhir menjadi sasaran kritik dari berbagai kalangan karena dianggap membebani fiskal negara. Menurut Presiden, kritik tersebut sering kali mengabaikan realitas bahwa satu dari lima anak Indonesia masih mengalami stunting akibat kekurangan gizi, sementara jutaan ibu hamil dan balita belum memperoleh asupan nutrisi yang memadai.

Ia menegaskan bahwa Indonesia bukan negara pertama yang menjalankan program serupa. Lebih dari 100 negara di dunia telah memiliki program dukungan gizi atau makan sekolah dalam berbagai bentuk. Karena itu, pemerintah tidak sedang melakukan eksperimen radikal, melainkan menjawab persoalan mendasar yang menentukan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.

Prabowo juga memaparkan sejumlah program prioritas lain yang menurutnya merupakan investasi jangka panjang bagi bangsa, mulai dari peningkatan layanan rumah sakit, pemeriksaan kesehatan gratis tahunan bagi seluruh warga negara, revitalisasi sekolah terbesar dalam sejarah Indonesia, pembangunan Sekolah Rakyat bagi keluarga miskin, hingga pembentukan Danantara sebagai instrumen pengelolaan aset negara yang lebih profesional dan bernilai tambah tinggi.

Dalam bidang ekonomi, Presiden membantah tuduhan bahwa pemerintah terlalu intervensionis. Menurutnya, yang ia lihat selama ini adalah petani yang terjebak tengkulak, nelayan yang terjerat pinjaman berbunga tinggi, serta masyarakat desa yang harus membeli barang bersubsidi dengan harga mahal akibat rantai distribusi yang panjang.

Karena itu, pemerintah memilih memperkuat koperasi desa, memperpendek rantai pasok, memperluas akses kredit murah, serta memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional. Salah satu langkah yang diklaim berhasil adalah penyederhanaan 145 regulasi distribusi pupuk subsidi menjadi satu Peraturan Presiden sehingga pupuk dapat langsung diterima petani. Pemerintah juga telah menyalurkan lebih dari 77.000 pompa air dan menaikkan harga pembelian gabah untuk menjaga pendapatan petani. Prabowo menyebut Indeks Kesejahteraan Petani kini mencapai level tertinggi dalam 34 tahun terakhir.

Menanggapi kritik terhadap meningkatnya keterlibatan aparat dalam berbagai program pembangunan, Presiden mengatakan bahwa Indonesia membutuhkan hasil yang cepat. Karena itu, TNI dan Polri diminta membantu rehabilitasi wilayah terdampak bencana, pembangunan infrastruktur dasar, serta penguatan ketahanan pangan.

Di tengah ketidakpastian global akibat perang dan ketegangan geopolitik, Prabowo menilai ekonomi Indonesia tetap tangguh. Ia mengutip pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2026 yang termasuk tertinggi kedua di antara negara-negara anggota G20, sementara defisit anggaran masih dijaga di bawah 3% PDB dan rasio utang terhadap PDB tetap lebih rendah dibanding banyak negara maju.

Presiden juga menegaskan pemerintah telah melakukan efisiensi belanja lebih dari Rp300 triliun, memperkuat digitalisasi perpajakan, memperbaiki tata kelola ekspor, memberantas penyelundupan, serta mempertahankan disiplin fiskal meskipun dunia menghadapi gejolak ekonomi dan geopolitik.

Dalam sektor energi, pemerintah terus mendorong pengurangan ketergantungan pada impor BBM melalui implementasi biodiesel B50, percepatan industri kendaraan listrik, pengembangan energi surya, pembangunan kilang baru, cadangan energi strategis, serta legalisasi produksi minyak rakyat agar dapat masuk ke sektor formal.

Menjawab tuduhan kemunduran demokrasi (democratic backsliding), Prabowo menyatakan secara tegas bahwa Indonesia adalah negara demokrasi dan akan tetap menjadi demokrasi. Menurutnya, demokrasi tidak harus meniru polarisasi politik yang terjadi di sejumlah negara Barat. “Indonesia memilih jalan yang berbeda. Kami percaya demokrasi harus menghasilkan stabilitas, kesantunan, dan kemajuan, bukan kelumpuhan,” tulis Prabowo.

Baca Juga

Prabowo ke The Economist: Indonesia Negara Demokrasi dan Akan Tetap Jadi Demokrasi

Presiden mengakui bahwa terdapat sejumlah insiden dan tindakan individu yang mungkin tidak sejalan dengan prinsip maupun arah kebijakan pemerintahannya sehingga memunculkan persepsi negatif di luar negeri. Namun, ia menegaskan Indonesia seharusnya dinilai berdasarkan kekuatan institusi, keterbukaan masyarakat, dan kesejahteraan rakyatnya, bukan dari sejumlah kasus yang berdiri sendiri.

Prabowo menutup suratnya dengan menegaskan bahwa pemerintah akan menjawab kritik bukan melalui retorika, melainkan melalui hasil yang dapat diukur dan diverifikasi oleh siapa pun.

Surat terbuka Prabowo muncul di tengah meningkatnya perhatian media dan lembaga internasional terhadap arah kebijakan ekonomi Indonesia. Dalam beberapa pekan terakhir, sejumlah lembaga riset internasional seperti Capital Economics dan sejumlah media global mempertanyakan dampak program belanja pemerintah yang agresif, perluasan peran negara dalam ekspor komoditas strategis, serta tekanan yang terjadi di pasar keuangan dan nilai tukar rupiah.

Di sisi lain, pemerintah menegaskan bahwa berbagai kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi transformasi ekonomi jangka panjang untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 8%, memperkuat kedaulatan ekonomi nasional, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata.