Soroti Risiko 'Huru-Hara' Akibat Rupiah Ambrol, BRIN: Kritik The Economist Relatif Relevan

JAKARTA, investortrust.id — Peneliti Ahli Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Siti Zuhro, menilai narasi kritis yang dilemparkan media internasional The Economist mengenai arah masa depan Indonesia sebagai sesuatu yang wajar dan relatif relevan dengan kondisi riil di dalam negeri saat ini.

Menurut Siti Zuhro, sebagai intelektual dan peneliti, sikap kritis terhadap jalannya pemerintahan adalah sebuah kewajiban.

"Kritik di The Economist ini menurut saya sebagai intelektual biasa saja. Kita biasa berpikir kritis. Kekritisan seorang peneliti dan intelektual itu memang harus dilakukan karena dia boleh salah, tapi tidak boleh bohong," ujarnya dalam forum diskusi yang digelar di Universitas Paramadina, Jakarta, Jumat (22/5/2026).

Siti Zuhro memberikan peringatan kepada pemerintah dengan merefleksikan lembaran sejarah bangsa. Berdasarkan polanya, huru-hara besar di Indonesia tidak pernah dipicu oleh dinamika politik, melainkan selalu bermula dari jebolnya pertahanan ekonomi rakyat.

Ia mencontohkan peristiwa reformasi 1998 yang menumbangkan rezim Orde Baru. Krisis hebat kala itu meledak akibat nilai tukar Rupiah yang terjun bebas dari kisaran Rp2.000 menjadi Rp15.000 per dolar AS.

"Perlu dicatat bahwa Indonesia itu akan chaos, akan terjadi huru-hara itu bukan politik yang mengawali. Selalu krisis ekonomi. Saat ini kita sudah mau (Rp)18.000. Ya monggo yang ahli ekonomi bisa menjelaskan itu," sentilnya di hadapan peserta diskusi.

Ia turut membenarkan indikator kemunduran demokrasi di Indonesia yang sempat diulas oleh media asing tersebut. Ia memaparkan sejumlah gejala konkret yang kini kasat mata terjadi di panggung politik nasional.

Sejumlah gejala tersenht antara lain hilangnya peran opisisi, fenomena pragmatisme dan dinasti, sentralisasi kekuasaan, hingga pembungkaman terhadap kelompok aktivis.

Pada kesempatan yang sama Rektor Universitas Harkat Negeri, Sudirman Said, menyoroti salah satu poin krusial dari laporan bertajuk 'Indonesia’s President is Jeopardizing the Economy and Democracy' yang terbit pada 14 Mei lalu.

Baca Juga

The Economist Kritik Kebijakan Fiskal RI, Menkeu Purbaya: Lihat Utang Negara Eropa

Dalam laporan majalah The Economist itu, program unggulan pemerintahan baru disinyalir berpotensi menguras hingga 10% dari total pendapatan negara.

Kondisi ini, menurutnya, diperparah oleh performa sektor pendapatan yang belum optimal, sehingga memicu kekhawatiran defisit anggaran akan membengkak melampaui batas aman undang-undang, yaitu 3%.

"Satu program yang memakan begitu besar sumber daya akan sangat membahayakan unsur-unsur lainnya. Secara manajemen cash flow, manajemen dompet, itu akan membahayakan," kata Sudirman mengingatkan.

Dampak dari kecemasan tersebut, lanjut mantan Menteri ESDM ini, sudah mulai terasa pada sentimen pasar. Sejak awal pemerintahan, indikator pasar uang dan pasar modal menunjukkan tren hengkangnya investor asing dari tanah air.

"Sebagai contoh, intervensi pasar sebesar Rp500 triliun yang dilakukan pekan lalu bahkan tidak menolong apa-apa. Yang terjadi adalah indeks saham makin jeblos, Rupiah makin jeblos, dan trust kepada pemerintah makin menurun," tuturnya.