Soroti Laporan The Economist, Sudirman Said Beri Catatan Kritis Kebijakan Ekonomi Prabowo

JAKARTA, investortrust.id — Rektor Universitas Harkat Negeri, Sudirman Said, memberikan catatan kritis terhadap arah kebijakan ekonomi di awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Mengacu pada laporan teranyar majalah internasional The Economist, Sudirman menilai Indonesia saat ini tengah menghadapi ancaman serius, baik dari sisi ekonomi maupun demokrasi.

Hal tersebut disampaikannya saat menjadi pembicara dalam forum diskusi bertajuk "Menakar Akurasi Laporan The Economist: Apakah Indonesia Menuju Jurang atau Tidak?" yang digelar di Universitas Paramadina, Jakarta, Jumat (22/5/2026).

"Niat baik bisa jadi ada, tapi tata cara, tata pengelolaannya, dan eksekusinya tidak mencerminkan niat baik itu. Kita seperti berjalan dalam lumpur hisap, semakin bergerak bukannya semakin maju, tapi malah melesat ke bawah," ujar Sudirman Said.

Sudirman menyoroti salah satu poin krusial dari laporan bertajuk 'Indonesia’s President is Jeopardizing the Economy and Democracy' yang terbit pada 14 Mei lalu. Dalam laporan itu, program unggulan pemerintahan baru disinyalir berpotensi menguras hingga 10% dari total pendapatan negara.

Kondisi ini, menurutnya, diperparah oleh performa sektor pendapatan yang belum optimal, sehingga memicu kekhawatiran defisit anggaran akan membengkak melampaui batas aman undang-undang, yaitu 3%.

"Satu program yang memakan begitu besar sumber daya akan sangat membahayakan unsur-unsur lainnya. Secara manajemen cash flow, manajemen dompet, itu akan membahayakan," kata Sudirman mengingatkan.

Baca Juga

Seskab Teddy Ungkap 2 Kebijakan Strategis Prabowo di Tengah Ketidakpastian Global

Dampak dari kecemasan tersebut, lanjut mantan Menteri ESDM ini, sudah mulai terasa pada sentimen pasar. Sejak awal pemerintahan, indikator pasar uang dan pasar modal menunjukkan tren hengkangnya investor asing dari tanah air.

"Sebagai contoh, intervensi pasar sebesar Rp500 triliun yang dilakukan pekan lalu bahkan tidak menolong apa-apa. Yang terjadi adalah indeks saham makin jeblos, Rupiah makin jeblos, dan trust kepada pemerintah makin menurun," tuturnya.

Sudirman menyampaikan keprihatinannya mengenai pergeseran fungsi asasi negara. Ia menilai orientasi penyusunan program dan alokasi anggaran saat ini tidak lagi sepenuhnya ditujukan untuk kemakmuran rakyat, melainkan telanjur direduksi menjadi instrumen elektoral semata.

"Undang-undang dirubah untuk kepentingan elektoral. Program prioritas disusun bukan untuk menolong rakyat, tapi untuk kepentingan elektoral. Menyusun tim pemerintahan bukan dicari yang efisien dan profesional, tapi dicari pasukan yang paling memberi dampak pada aspek elektoral," tegas dia.