DEN Minta Prabowo Efisiensi Anggaran MBG Antisipasi Kenaikan Harga Imbas Pelemahan Rupiah
JAKARTA, investortrust.id - Dewan Ekonomi Nasional (DEN) meminta Presiden Prabowo Subianto mengantisipasi kenaikan harga imbas pelemahan nilai mata uang rupiah terhadap dolar. Salah satunya dengan melakukan efisiensi anggaran, termasuk program makan bergizi gratis.
Hal itu disampaikan anggota DEN Chatib Basri dalam keterangan pers seusai pertemuan DEN dengan Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (9/6/2026). Pertemuan ini turut dihadiri Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan dan anggota DEN lainnya, yakni Hario Seto dan Mochamad Firman Hidayat.
Baca Juga
Dalam pertemuan tersebut, Chatib memberikan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait kondisi ekonomi makro nasional. Chatib mengingatkan risiko kenaikan harga dampak dari pelemahan rupiah yang saat ini menembus level Rp 18.000 per dolar AS.
"Salah satu isu penting yang harus diperhatikan itu adalah kemungkinan mengenai risiko kenaikan harga-harga yang bisa terjadi akibat dari pelemahan Rupiah. Karena ini tentu akan berdampak pada kelompok menengah bawah," kata Chatib Basri.
Chatib mengatakan, pelemahan nilai tukar rupiah berdampak pada kelompok masyarakat menengah. Untuk itu, pemerintah perlu menumbuhkan kepercayaan masyarakat, terutama kalangan menengah. Salah satu langkah yang dapat dilakukan pemerintah dengan efisiensi anggaran, termasuk anggaran MBG.
"Salah satunya adalah langkah-langkah yang dilakukan di dalam efisiensi anggaran termasuk salah satu diantaranya di dalam kaitan dengan MBG," katanya.
Sementara itu, Firman Hidayat melaporkan kepada Prabowo mengenai kondisi fundamental ekonomi nasional. Ditekankan, fundamental nasional saat ini jauh lebih baik dibanding saat krisis 1998.
"Selain dari indikator-indikator makro seperti pertumbuhan yang masih tinggi inflasi yang masih stabil salah satu yang kami highlight adalah neraca korporasi yang dalam posisi yang sangat sehat. Salah satunya kalau teman-teman lihat, utang perusahaan dalam dolar itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan kondisi 1998 ya," katanya.
Selain itu dari sisi cashflow perusahaan juga masih dalam posisi tinggi, sehingga dapat memitigasi ketidakpastian yang terjadi. Kemudian, katanya, dari sisi perbankan, capital adequacy ratio (CAR) perbankan dalam posisi di atas 25. Hal ini, katanya menunjukkan sistem perbankan nasional masih cukup kuat.
"Namun, memang kita perlu waspada terhadap ketidakpastian ekonomi global dampak perang ini, sepertinya lebih tinggi, lebih lama dari perkiraan kita," katanya.
Dikatakan, perang yang terjadi di sejumlah negara memengaruhi harga energi global. Selain itu, Firman mengingatkan, pelemahan rupiah ini dapat berdampak kepada kenaikan biaya produksi dan distribusi.
"Dan kalau teman-teman lihat kan indeks harga konsumsi (inflasi) 3%, tetapi indeks harga perdagangan besar itu di 5%, IHPB itu di sekitar 7%. Dan ini yang perlu diantisipasi nanti di semester kedua, tetapi saya kira pemerintah sudah mempersiapkan langkah-langkahnya," katanya.
Firman meminta pemerintah melakukan sejumlah langkah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, khususnya terkait defisit fiskal yang bisa dijelakan lebih detail ke masyarakat. Selain itu efisiensi aggaran juga perlu dilakukan termasuk untuk program prioritas seperti MBG.
"Jadi tadi angkanya cukup besar yang kita bisa hemat dari sisi MBG ya. Bahkan kita juga ada langkah-langkah untuk meningkatkan dari sisi penerimaan," katanya.
Untuk mengatasi pelemahan rupiah, Firman menyarankan pemerintah untuk melakukan langkah kongkret, termasuk dengan memperkuat devisa negara. Dari sisi neraca pembayaran, katanya, masih ada yang potensi untuk ditingkatkan. Salah satunya melalui pendapatan sekunder atau remitasi tenaga kerja di luar negeri.
"Kalau kita bandingkan dengan Filipina jumlahnya masih lebih rendah Indonesia. Artinya program-program Bapak Presiden untuk meningkatkan pekerja migran berkualitas seperti perawat, electrician, dan segala macam itu bisa membantu meningkatkan devisa ke depan," katanya.
Baca Juga
Firman juga meminta pemerintah meningkatan jumlah wisatawan, yang baru berada di angka 15 juta wisatawan. Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia masih lebih rendah dibandingkan negara lain di kawasan Asia Tenggara, seperti Vietnam yang mencapai 20 juta orang, Thailand 30 juta orang, dan Malaysia 40 juta orang.
"Kalau kita bisa meningkatkan wisman lebih tinggi dalam waktu ke depan ini, ini tentu akan bisa membantu meningkatkan devisa kita. Salah satu kebijakan yang sebenarnya tidak butuh anggaran misalkan kita bisa memberi bebas visa kunjungan misalkan ke beberapa negara yang memang pendapatannya tinggi dan memang tertarik untuk datang ke Indonesia," paparnya.