Lengkap, Wawancara Media Prancis dengan Prabowo Bahas Geopolitik hingga Danantara dan MBG

JAKARTA, investortrust.id - Media Prancis The Atlantico melakukan wawancara khusus dengan Presiden Prabowo Subianto. Wawancara Direktur Pemberitaan The Atlantico Jean-Sébastien Ferjou dengan Prabowo dalam bahasa Prancis ini berlangsung di sela kunjungan kenegaraan Prabowo ke Prancis pada 26-28 Mei 2026.

Dalam wawancara itu, Prabowo salah satunya menjelaskan posisi dan politik Indonesia di tengah konflik dan perang yang melanda sejumlah wilayah dunia. Prabowo dalam wawancara bertajuk "Seni Menjaga Keseimbangan di Dunia yang Tengah Membara" itu juga menekankan kesetiaan politik luar negeri bebas aktif dalam menghadapi gejolak geopolitik. Prabowo Subianto mengadvokasi diplomasi keseimbangan antara Washington, Beijing, dan Moskow, sembari memperkuat kemitraan Indonesia dengan Prancis.

Dalam wawancara eksklusif ini, Prabowo juga merefleksikan perang yang melibatkan Iran, isu Taiwan, masa depan Eropa, serta ambisi ekonomi negara yang bertekad memainkan peran lebih besar dalam urusan dunia. Prabowo juga menjelaskan mengenai kehadiran Danantara dan program makan bergizi gratis (MBG).

Baca Juga

Prabowo Akan Terima Surat Kepercayaan 8 Duta Besar Negara Sahabat Hari Ini

Berikut wawancara lengkap The Atlantico dengan Prabowo yang dikutip Senin (8/6/2026).

Jean-Sébastien Ferjou: Prancis dan Indonesia berbagi visi tentang Indo-Pasifik yang tidak memihak Amerika maupun China. Apakah Anda melihat kemitraan ini sebagai benih dari sesuatu yang lebih besar, sebuah koalisi kekuatan menengah yang mampu memengaruhi penyelesaian krisis di Iran dan sekitarnya?

Prabowo Subianto: Kebijakan luar negeri Indonesia dipandu oleh Konstitusi kami, yang mewajibkan kami untuk membela kemerdekaan dan perdamaian. Prancis berbagi nilai-nilai yang sama. Itulah sebabnya kami mendukung upaya Prancis dalam pengakuan Palestina sebagai negara merdeka. Untuk pertama kalinya, berkat kegigihan diplomasi Prancis-Saudi, 157 negara kini mengakui Palestina sebagai negara yang berdaulat.

Jean-Sébastien Ferjou: Indonesia mendefinisikan dirinya sebagai negara non-blok. Namun, dalam konflik yang melibatkan Iran—negara yang memiliki ikatan sejarah mendalam dengan Indonesia di dunia muslim—posisi ini sedang diuji secara langsung. Anda bahkan menawarkan diri untuk melakukan perjalanan ke Teheran. Apa kontribusi nyata yang dapat diberikan Indonesia dalam krisis sebesar ini, dan di mana Anda melihat batasan peran tersebut?

Prabowo Subianto: Sebagai negara non-blok, Indonesia menawarkan mediator bagi semua pihak yang terlibat konflik, di mana kepentingan tunggal kami hanyalah perdamaian dan stabilitas. Kami telah mengusulkan mediasi tidak hanya dalam konflik Israel-Amerika-Iran, tetapi juga dalam konflik Rusia-Ukraina. Mengenai Iran secara spesifik, kami berkoordinasi erat dengan pemerintah Pakistan yang secara geografis lebih dekat dengan situasi tersebut. Perdana Menteri Pakistan sendiri telah mengusulkan untuk pergi ke Teheran bersama saya jika diperlukan.

Jean-Sébastien Ferjou: Konflik yang melibatkan Iran telah mengganggu kebebasan navigasi di Selat Hormuz, sebuah prinsip yang lama dianggap remeh oleh dunia. Lebih dekat ke tanah air, Menteri Keuangan Anda sempat menyarankan pengenaan biaya transit bagi kapal yang melewati Selat Malaka. Meskipun gagasan itu kemudian ditarik, usulan tersebut sempat menimbulkan kekhawatiran di seluruh kawasan. Apakah gagasan itu benar-benar sudah mati, atau apakah kekacauan global saat ini membuka kembali perdebatan tentang siapa yang mengendalikan—dan mengambil keuntungan dari—jalur maritim strategis?

Prabowo Subianto: Kami percaya pada supremasi hukum internasional. Indonesia meraih pengakuan sebagai negara kepulauan melalui Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS). Kebebasan navigasi adalah hak suci yang dalam konvensi tersebut, dan kita harus menghormatinya dalam segala keadaan. Namun, aturan tidak akan berarti jika kita tidak memiliki kemampuan untuk menegakkannya. Itulah sebabnya Indonesia memperkuat kemampuan Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan Daratnya—bukan untuk mengancam siapa pun, melainkan untuk memastikan kami memiliki sarana yang diperlukan untuk menjunjung tinggi tatanan berbasis aturan. Kekuatan tidak boleh menggantikan hukum.

Trump, Xi, Putin: Segitiga yang Bentuk Kembali Dunia

Penyelarasan yang kian meningkat antara Trump dan Xi di satu sisi, serta Xi dan Putin di sisi lain, telah menghasilkan arsitektur kekuasaan yang belum pernah terlihat sejak Perang Dingin. Bagi negara seperti Indonesia—mitra dagang utama China di kawasan dan secara historis waspada terhadap hegemon regional mana pun—penyelarasan kembali ini bukanlah masalah abstrak. Ini adalah masalah eksistensial.

Jean-Sébastien Ferjou: Trump dan Xi sekarang tampaknya berbagi kepentingan yang sama dalam menstabilkan hubungan bilateral mereka, dan kekuatan kecil sering kali menjadi korban dari kesepakatan di antara kekuatan-kekuatan besar. Apakah dinamika ini menguntungkan atau tidak bagi Asia Tenggara, dan khususnya Indonesia?

Prabowo Subianto: Mari kita jujur. Kita telah diuntungkan oleh perang dagang antara Amerika Serikat dan China. Beberapa industri pindah ke Indonesia sebagai bagian dari strategi "China Plus One". Namun, saya percaya dunia akan lebih makmur jika kedua kekuatan besar tersebut bekerja sama secara harmonis. Hal sebaliknya akan terjadi jika mereka saling berhadapan.

China maupun Amerika Serikat sama-sama membutuhkan mineral strategis dan kemampuan industri Asia Tenggara. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi kami berkorelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi mereka. Ekonomi Amerika dan China yang dinamis adalah demi kepentingan kami.

Jean-Sébastien Ferjou: Taiwan mungkin merupakan titik konflik paling berbahaya di kawasan ini, di mana ambang batas kesalahan sangatlah kecil. Jika China mengambil tindakan terhadap Taiwan, Indonesia akan menghadapi pilihan yang hampir mustahil, mitra dagang terbesarnya di satu sisi, dan tatanan internasional berbasis aturan yang diklaimnya dibela di sisi lain. Bagaimana Anda melihat skenario ini, dan apakah Jakarta telah bersiap menghadapinya?

Prabowo Subianto: Saya telah mengatakannya secara terbuka, dan saya ulangi di sini, Indonesia mendukung Kebijakan Satu Tiongkok (One China Policy), dan kami percaya Beijing telah—dan akan tetap—bersikap sangat rasional mengenai Taiwan.

Jean-Sébastien Ferjou: Poros Moskow-Beijing telah menguat secara signifikan sejak invasi ke Ukraina. Anda tetap menjaga hubungan dekat dengan keduanya. Apakah Anda percaya China memikul tanggung jawab atas durasi konflik ini, dan jika demikian, apakah hal itu memengaruhi cara Jakarta mengelola hubungannya dengan Beijing?

Prabowo Subianto: Kami tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Kami percaya Moskow dan Beijing adalah aktor rasional yang menempatkan kepentingan rakyat mereka di atas segalanya, dan kepentingan utama mereka adalah memastikan perdamaian dan kebebasan yang langgeng.

Eropa: Sebuah Kekuatan atau Penonton?

Jean-Sébastien Ferjou: Dari Jakarta, bagaimana Anda melihat Eropa saat ini? Sebuah benua yang berulang kali berbicara tentang otonomi strategis, namun sekali lagi mendapati dirinya bergantung pada Washington ketika situasi menjadi genting—pertama terkait Ukraina, sekarang terkait Iran.

Prabowo Subianto: Di dalam NATO, tidaklah akurat untuk mengatakan bahwa satu anggota bergantung pada anggota lainnya. Semua negara NATO saling bergantung satu sama lain. Meskipun demikian, seperti yang kita amati selama puncak krisis Iran baru-baru ini, para pemimpin Eropa menunjukkan posisi independen mereka sendiri. Otonomi Eropa adalah sebuah realitas. Inilah sebabnya mengapa kami memilih untuk mengakuisisi peralatan pertahanan canggih dari Prancis, Spanyol, dan Italia. Kami percaya otonomi strategis Eropa akan terus berlanjut.

Jean-Sébastien Ferjou: Anda bertemu dengan para pemimpin Eropa bahkan sebelum pelantikan Anda, sebuah langkah yang tidak lazim. Eropa seperti apa yang Anda temui? Eropa yang berbicara dengan satu suara, atau sekumpulan negara yang masih mengejar agenda berbeda? Dan apa artinya itu secara praktis bagi diplomasi Indonesia

Prabowo Subianto: Eropa bersatu dalam visinya tentang kemakmuran. Itulah yang memungkinkan kita untuk menyelesaikan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia–Uni Eropa tahun lalu. Namun, bagaimanapun juga, Eropa tetap merupakan persatuan dari 27 negara. Setiap negara memiliki kepentingan dan prioritas nasionalnya sendiri. Itulah sebabnya kami menjalin hubungan dengan negara-negara besar Eropa secara individual.

Demokrasi: Pertanyaan yang Sulit

Jean-Sébastien Ferjou: Sejak menjabat, negara Anda telah melihat beberapa gelombang protes—dari mahasiswa, serikat buruh, dan masyarakat sipil. Parlemen telah memperluas peran militer dalam kehidupan sipil. Peringkat kebebasan pers menurun. Organisasi, seperti Carnegie Endowment berbicara tentang kemunduran demokrasi. Ini adalah tuduhan yang serius. Bagaimana Anda menanggapi hal tersebut—bukan secara prosedural, melainkan secara substantif?

Prabowo Subianto: Saya percaya pada demokrasi. Demokrasi memang tidak sempurna, tetapi ia adalah sistem terbaik di antara semua alternatif yang tersedia. Itulah sebabnya saya mengikuti proses demokrasi. Saya mencalonkan diri sebagai presiden tidak hanya sekali, tidak dua kali, tetapi lima kali sejak 2004—tahun 2004, 2009, 2014, 2019—dan baru menang di tahun 2024. Rakyat saya mengharapkan hasil, dan mereka mengharapkannya dengan cepat. Itulah sebabnya saya meminta kepolisian dan TNI untuk membantu memberikan hasil tersebut. Membangun kembali Sumatra setelah banjir, membangun jembatan, dan memastikan ketahanan pangan.

Saya menyambut baik interaksi dengan media. Saya mungkin adalah presiden Indonesia pertama yang bersedia melakukan wawancara tanpa naskah selama empat jam—bukan sekali, tapi dua kali.

Beberapa kesalahan memang telah terjadi, menurut saya, oleh individu-individu yang tidak sejalan dengan saya, dan kesalahan-kesalahan tersebut telah berkontribusi dalam membentuk persepsi yang tidak adil terhadap Indonesia di bawah kepemimpinan saya. Itu adalah tantangan yang harus saya atasi.

Ekonomi: Ambisi dan Kontradiksinya

Jean-Sébastien Ferjou: Danantara dan program makan bergizi gratis adalah dua sisi dari visi yang sama. Negara yang mengambil kembali kendali atas sumber dayanya dan berinvestasi langsung pada rakyatnya. Media keuangan internasional merasa skeptis, mengutip risiko fiskal dan kekhawatiran tata kelola. Apakah Anda pikir kekhawatiran ini beralasan, atau mereka sepenuhnya gagal memahami apa yang sedang Anda coba capai?

Prabowo Subianto: Saya harus mengakui bahwa kami seharusnya bisa berkomunikasi lebih baik tentang apa yang sedang kami lakukan di Indonesia. Transformasi yang kami lakukan saat ini—melalui Danantara, platform kebijakan ekspor satu pintu kami, program makan gratis, koperasi desa, dan desa nelayan—adalah transformasi yang mendalam. Perubahan berskala besar seperti ini membutuhkan pengawasan yang ketat. Saya mengadakan pertemuan dengan para menteri hampir terus-menerus untuk mengoordinasikan program-program ini.

Dua bulan lalu, saya berbicara dengan Bloomberg untuk menjelaskan kebijakan-kebijakan saya. Wawancara tersebut membantu mengisi kekosongan informasi yang sebelumnya diisi oleh komentator yang bias atau kurang informasi.

Jean-Sébastien Ferjou: Anda mempresentasikan Danantara sebagai jawaban Indonesia terhadap Temasek. Namun, kredibilitas Temasek bertumpu pada independensi institusional selama puluhan tahun dari kekuatan politik. Anda telah memilih struktur yang berbeda—Danantara melapor langsung kepada presiden. Apa logika di balik keputusan tersebut?

Prabowo Subianto: Saya dipilih oleh rakyat saya untuk mewakili mereka dan membuat keputusan demi kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, saya harus memastikan bahwa aset negara kita digunakan seefektif mungkin untuk kepentingan sesama warga negara. Danantara mungkin merupakan institusi yang paling ketat pengawasannya di negara ini. Meskipun melapor kepada saya, CEO-nya juga bertanggung jawab kepada dewan pengawas. Buktinya adalah saya tidak berperan sama sekali dalam memilih pimpinannya. CEO tersebut melibatkan beberapa firma pencarian eksekutif dan rekrutmen, dan keputusan akhir ada padanya.

Baca Juga

Hangatnya Jamuan Kenegaraan yang Digelar Macron untuk Prabowo di Istana Elysee

Jean-Sébastien Ferjou: Program makan gratis jelas populer. Namun, hal itu didanai sebagian melalui pengurangan pengeluaran infrastruktur dan pekerjaan umum. Beberapa ekonom berpendapat bahwa kebijakan ini mengorbankan investasi struktural jangka panjang demi visibilitas politik jangka pendek. Apa tanggapan Anda? Dan secara lebih luas, gagasan tentang biaya masuk di Selat Malaka yang sempat disebutkan menunjukkan pemerintah yang secara aktif mencari sumber pendapatan baru. Bagaimana realitas tekanan fiskal Indonesia?

Prabowo Subianto: Anggaran kami mengandung banyak sekali pengeluaran yang boros. Itulah sebabnya, pada awal tahun 2025, saya memangkas pemborosan sebesar 18 miliar dolar AS—uang yang mengalir ke kantong pejabat korup alih-alih melayani rakyat.

Dari sisi pendapatan, Anda benar. Untuk waktu yang lama, Indonesia memiliki rasio pajak terhadap PDB terendah di antara negara-negara G20, sekitar 11–12%. Itu lebih rendah dari Thailand, Malaysia, dan banyak tetangga kita. Rata-rata G20 mendekati 30%. Salah satu prioritas tertinggi pemerintahan saya adalah menutup setiap kebocoran dalam ekonomi kita. Sebagai contoh, kita telah menderita kerugian lebih dari 900 miliar dolar AS dari praktik under-invoicing (faktur rendah). Tanpa kerugian tersebut, ekonomi kita tidak hanya bernilai 1,5 triliun dolar AS—tetapi akan mendekati 2,4 triliun dolar AS. Kami sedang menangani masalah itu sekarang.

Kami juga menangani fakta bahwa, meskipun surplus perdagangan kuat, modal tidak tetap berada di dalam sistem perbankan Indonesia. Beberapa perubahan yang kami perkenalkan mungkin mengganggu kebiasaan yang sudah mapan dalam jangka pendek, tetapi itu demi kepentingan jangka panjang negara.