Perang Narasi Mei 2026: Hoaks, Politik, dan Perebutan Persepsi

JAKARTA, Investotrust.id— Ruang digital Indonesia sepanjang Mei 2026 kembali diramaikan oleh perang narasi mengenai Presiden Prabowo Subianto dan pemerintahannya. Berbagai unggahan, tudingan, hingga klaim yang disebut sebagai disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian beredar luas di media sosial, mulai dari isu bantuan sapi kurban, kunjungan kenegaraan ke Eropa, kondisi rupiah, pasar modal, hingga kebijakan pendidikan bahasa.

Sejumlah akun pemeriksa fakta dan pendukung pemerintah merilis rekap berbagai isu yang dinilai menyesatkan atau tidak sesuai fakta. Namun, di tengah derasnya arus informasi digital, perang persepsi ini menunjukkan satu hal: politik modern tidak lagi hanya berlangsung di ruang parlemen atau podium kenegaraan, tetapi juga di layar telepon genggam jutaan warga.

Baca Juga

Ketua Komisi III: APBN untuk Bantuan Sapi Kurban Prabowo Sah secara Hukum dan Syariat

Salah satu isu yang ramai beredar adalah tudingan bahwa sapi kurban Presiden Prabowo merupakan sapi pribadi yang dibayar menggunakan APBN dan diberi label pilox bertuliskan “Prabowo”. Klarifikasi yang beredar menyebut sapi tersebut merupakan bagian dari program “Bantuan Kemasyarakatan Presiden Berupa Sapi” yang telah dianggarkan negara sejak era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan bukan sapi pribadi presiden. Klarifikasi itu juga membantah adanya penandaan pilox nama Prabowo pada tubuh sapi.

Isu lain menyangkut kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Paris pada 28 Mei 2026. Di media sosial muncul narasi perjalanan tersebut dilakukan secara mendadak dan tanpa perencanaan diplomatik yang matang. Namun pihak yang melakukan klarifikasi menyebut agenda tersebut telah diumumkan Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono sejak 22 April 2026, lebih dari satu bulan sebelum pelaksanaan.

Perdebatan juga muncul terkait biaya perjalanan Presiden Prabowo dan rombongan di Prancis. Angka Rp 5,8 miliar sempat beredar sebagai estimasi biaya hotel Presiden dan perangkatnya. Klarifikasi yang beredar menyatakan angka itu berasal dari published rate hotel dan belum tentu mencerminkan biaya aktual yang dibayarkan pemerintah, mengingat kunjungan negara umumnya menggunakan skema tarif diplomatik dan tidak seluruh delegasi menginap di hotel yang sama.

Narasi lain yang ikut beredar menyebut Prabowo batal melakukan kunjungan ke Italia, Austria, dan Hungaria karena tidak ada pejabat yang bersedia menerima. Namun, pihak yang melakukan klarifikasi menyatakan hingga kini belum pernah ada jadwal resmi kunjungan kenegaraan Presiden RI ke tiga negara tersebut sepanjang 2026.

Baca Juga

Diaspora Indonesia di Paris Rasakan Kehangatan Iduladha Bersama Prabowo

Di bidang ekonomi, pelemahan rupiah yang mendekati Rp 18.000 per dolar AS memunculkan kritik bahwa pemerintah tidak memahami langkah yang harus dilakukan. Kelompok yang membela pemerintah berpendapat depresiasi rupiah merupakan persoalan struktural jangka panjang yang telah berlangsung sekitar dua dekade, dengan pelemahan tahunan berkisar 2–7% terhadap dolar AS.

Mereka menilai pemerintah saat ini sedang mencoba mengoreksi persoalan melalui sejumlah kebijakan seperti pengaturan ekspor sumber daya alam satu pintu, kewajiban devisa hasil ekspor (DHE), dan peningkatan investasi domestik melalui Danantara.

Perdebatan serupa terjadi di pasar modal. Ketika indeks harga saham gabungan (IHSG) mengalami tekanan, muncul kritik bahwa pemerintah gagal mengelola pasar. Di sisi lain, pendukung pemerintah mengingatkan IHSG sempat mencapai rekor tertinggi baru pada era Presiden Prabowo, meski muncul pandangan bahwa sebagian kenaikan pasar ditopang saham berkapitalisasi kecil dan isu tata kelola pasar yang belum sepenuhnya memenuhi standar global.

Dalam konteks ini, reformasi pasar modal yang didorong pemerintah dikaitkan dengan rekomendasi lembaga indeks global MSCI, terutama terkait transparansi kepemilikan saham dan penguatan kualitas tata kelola.

Bidang pendidikan pun tidak luput dari polemik. Gagasan pengenalan bahasa asing seperti Inggris, Portugis, dan Prancis memicu kritik bahwa kebijakan tersebut tergesa-gesa dan sulit diterapkan karena keterbatasan tenaga pengajar.

Baca Juga

Prabowo Instruksikan Pelajaran Bahasa Prancis di Sekolah Indonesia

Pihak yang mendukung kebijakan itu menegaskan bahwa tujuan pemerintah bukan menjadikan seluruh siswa setara penutur asli, melainkan memperkenalkan bahasa dunia untuk memperluas wawasan sejarah dan budaya global. Mereka juga menyoroti pemanfaatan interactive flat panel (IFP) di sekolah sebagai sarana pembelajaran digital yang dapat mengurangi ketergantungan pada kehadiran fisik guru bahasa.

Fenomena ini menunjukkan bahwa pertarungan politik modern tidak hanya berlangsung pada level kebijakan, tetapi juga pada perebutan makna dan persepsi publik.

Di era media sosial, batas antara kritik, propaganda, opini, dan disinformasi sering kali menjadi kabur. Informasi yang belum terverifikasi dapat menyebar lebih cepat daripada klarifikasi, sementara emosi kerap mengalahkan pemeriksaan fakta.

Karena itu, tantangan demokrasi digital Indonesia bukan sekadar menjaga kebebasan berpendapat, melainkan juga membangun budaya verifikasi dan literasi informasi.

Hal ini karena dalam politik abad ke-21, perang tidak selalu menggunakan peluru. Kadang ia berlangsung melalui narasi, potongan video, dan unggahan yang membentuk cara publik melihat negara dan para pemimpinnya.