Sudirman Said Minta Pemerintah Buka Ruang 'Check and Balance'

JAKARTA, investortrust.id — Mantan Menteri ESDM sekaligus Rektor Universitas Harkat Negeri, Sudirman Said, menyentil sikap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai cenderung abai terhadap masukan dari para pakar dan akademisi dalam negeri. Fenomena ini ia sebut sebagai mentalitas atau penyakit 'Inlander'.

Kritik tersebut dilontarkan Sudirman dalam diskusi publik yang membahas laporan majalah asing The Economist di Universitas Paramadina, Jakarta, Jumat (22/5/2026).

"Sayangnya, kita ini mengidap penyakit ‘Inlander'. Pada waktu ekonom kita bicara, pada waktu analis kita bicara—yang orang-orang itu pintar semua—itu seperti diabaikan begitu saja. Tapi begitu The Economist yang ngomong, baru kebakaran jenggot. Padahal yang disampaikan sama-sama saja," tutur Sudirman.

Pada forum tersebut, Sudirman mengulas laporan utama The Economist bertajuk 'Indonesia’s President is Jeopardizing the Economy and Democracy'. Laporan tersebut menyoroti adanya risiko kemunduran demokrasi serta dominasi kapitalisme yang disetir negara di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Menggunakan filosofi patung kursi berkaki empat di Jenewa, Sudirman menjelaskan pilar bernegara yang kokoh harus diisi secara seimbang oleh empat elemen, yakni Negara (State), Korporasi, Civil Society (masyarakat sipil), dan para penjaga nilai.

Jika negara menjadi terlalu dominan dan mematikan elemen lain, kata dia stabilitas negara akan goyah. Ia menilai ada upaya sistematis yang mengarah pada pelemahan kritik dan ruang publik.

Baca Juga

Soroti Laporan The Economist, Sudirman Said Beri Catatan Kritis Kebijakan Ekonomi Prabowo

“Check and balance cenderung dimatikan. Tidak ada contestability of ideas. Keputusan-keputusan besar harusnya melalui pemeriksaan publik dan dikontes baik-baik," jelasnya.

Sudirman menekankan penurunan tingkat kepercayaan masyarakat dipicu oleh melebarnya jarak antara otoritas kekuasaan dengan legitimasi moral. Hal ini terjadi akibat sentralisasi pengambilan keputusan dan kultur personalisasi kekuasaan.

Sebagai langkah penyelematan agar Indonesia tidak terperosok ke dalam jurang krisis yang lebih dalam, ia meminta Prabowo untuk segera memulihkan kepercayaan publik dengan cara membuka kuping terhadap investasi sumber daya manusia yang sudah dibangun sejak era Orde Baru.

"Kita punya sekitar 800.000 sarjana yang dikirim ke sekolah-sekolah terbaik. Ada 70.000-an doktor dan profesor, 13.000 ekonom, dan 1.500 ilmuwan politik. Kalau mereka kita dengar baik-baik, mungkin banyak hal yang bisa kita cegah. Ini waktunya mendengar mereka," terang Sudirman.