KPK Nilai Infrastruktur BGN Belum Siap Kelola Anggaran Jumbo MBG
SERANG, investortrust.id — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti kelembagaan Badan Gizi Nasional (BGN) yang menjalankan program makan bergizi gratis (MBG). KPK menyebut infrastruktur BGN sebagai lembaga belum siap untuk mengelola anggaran jumbo program prioritas pemerintah tersebut.
Hal itu disampaikan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminudin dalam diskusi kajian MBG di Serang, Banten, Rabu (20/5/2026).
Aminudin mengatakan kerentanan tata kelola sangat tinggi mengingat BGN baru dibentuk pada Agustus 2024. Meski baru berusia kurang dari dua tahun, BGN telah mengelola anggara hingga Rp 268 triliun pada 2026.
Baca Juga
Lebih 3.000 Dapur MBG Ditutup, Prabowo Minta Pengawasan Ketat
"Lembaga baru berdiri, infrastrukturnya berantakan, organisasinya, regulasinya juga belum siap sudah mendapat anggaran cukup besar dengan anggaran jumbo untuk tahun 2025 sekitar Rp 85 triliun. Di tahun 2026 ini lebih luar biasa lagi, Rp 268 triliun," ungkap Aminudin.
Untuk itu, KPK menyebut kerentanan program MBG cukup tinggi. Hal itu tercermin dari serapan anggaran BGN yang hanya sekitar 60% dari Rp 85% pada 2025. Kerentanan program tersebut mendorong KPK melakukan kajian untuk memastikan tidak adanya penyimpangan.
"Suatu lembaga yang baru dibentuk ya dengan kerangka regulasi masih belum settle, dengan organisasinya juga masih belum settle kemudian mengemban amanah program nasional dengan anggaran jumbo, sehingga kami perlu melihat bahwa dalam pelaksanaannya ini harus betul-betul jangan sampai disalahgunakan," tegasnya.
Dikatakan, risiko penyimpangan hingga korupsi dalam suatu proyek umumnya sejalan dengan anggaran. Semakin besar anggarannya, makin tinggi risikonya. Apalagi, katanya, program MBG melibatkan lintas kementerian dan sektor, mulai dari Bappenas, Kementerian Keuangan, hingga pemerintah daerah dan aparat di daerah.
Baca Juga
Prabowo Pastikan Segera Tindak Penyimpangan dalam Program MBG
Selain itu, KPK juga menyoroti pendanaan MBG yang menyedot alokasi anggaran sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Aminudin mengungkapkan adanya keluhan dari para pemangku kepentingan yang anggarannya dialokasikan untuk MBG.
"Ada teman-teman yang bergerak di sektor pendidikan bertanya, 'Kok anggaran kami dipakai untuk begitu ya?' Itu relevansinya dengan biaya pendidikan. Ya itu lah kebijakan negara, kebijakan kepala pemerintah, jalankan saja yang penting pelaksanaannya benar," katanya.