Perangi Sindikat Ilegal, Kementerian P2MI Canangkan Gerakan Nasional Migran Aman
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id — Pemerintah secara resmi meluncurkan Gerakan Nasional Migran Aman sebagai langkah masif untuk memperkuat pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari hulu hingga hilir. Pencanangan yang dilakukan di Kantor Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Senin (18/5/2026), ini merupakan bentuk kehadiran nyata negara dalam mengawal para "Pejuang Keluarga" mulai dari sebelum keberangkatan hingga kembali ke tanah air.
Menteri P2MI Mukhtarudin menjelaskan bahwa pembentukan kementerian ini merupakan transformasi dari badan operator (BP2MI) menjadi kementerian yang menjalankan fungsi regulator sekaligus operator. Hal ini sesuai dengan mandat Presiden untuk meningkatkan kualitas pelindungan serta mengoptimalkan penempatan pekerja terampil.
Mukhtarudin memaparkan kontribusi pekerja migran terhadap ekonomi nasional sangat signifikan. "Remitansi yang dihasilkan Pekerja Migran pada tahun 2025 mencapai angka fantastis Rp288 triliun," ungkapnya.
Ia menambahkan m kepulangan purna pekerja migran sering kali membawa modal dan keterampilan yang menciptakan "brain circulation" di desa-desa.
Meski kontribusinya besar, tantangan di lapangan tetap berat. Sepanjang Januari hingga April 2026, Kementerian P2MI mencatat capaian penegakan hukum seperti berhasil menggagalkan 1.353 keberangkatan ilegal di berbagai perbatasan.
Kemudian melakukan ‘takedown’ terhadap 4.213 konten digital yang menyesatkan. Serta menangani 1.173 aduan pekerja migran dari berbagai negara penempatan.
Gerakan ini akan difokuskan pada penguatan akar rumput melalui program ‘Desa Migran Emas’. Hingga saat ini, telah ditetapkan 669 Desa Migran Emas yang menjadi garda terdepan pelindungan dan pusat informasi migrasi aman.
Baca Juga
Indonesia Tegaskan Komitmen Perlindungan Pekerja Migran di Forum Global PBB 2026
Menteri Mukhtarudin mendorong perangkat desa dan tokoh masyarakat untuk mengintegrasikan edukasi migran aman ke dalam forum warga dan mimbar ibadah. Pemerintah juga mengedepankan lima strategi utama, mulai dari dominasi informasi digital, mitigasi risiko, hingga mobilisasi purna PMI sebagai agen perubahan di komunitas mereka.
Usai peresmian, dilakukan penyerahan simbolis Kartu Elektronik Pekerja Migran Indonesia (E-PMI) kepada calon pekerja sebagai bukti kesiapan layanan digital yang terintegrasi.
Pada momen tersebut, Kepala KSP Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman sempat berdialog dengan salah satu calon pekerja asal Indramayu. Sembari memberikan kartu, Dudung menitipkan pesan disiplin bagi para duta bangsa tersebut.
"Jaga nama baik bangsa dan negara," tegas Dudung.
Melalui gerakan ini, Kementerian P2MI berharap sistem pelindungan hukum, sosial, dan ekonomi bagi pekerja migran semakin kokoh, sehingga mereka dapat bekerja dengan rasa aman demi kesejahteraan keluarga dan kemajuan Indonesia.