Demokrasi Seolah-olah

Oleh: Bambang Intojo

INVESTORTRUST - Pada 1991, 𝗙𝗼𝗿𝘂𝗺 𝗗𝗲𝗺𝗼𝗸𝗿𝗮𝘀𝗶 merilis pernyataan bertajuk “𝗦𝗲𝗸𝗮𝗹𝗶 𝗟𝗮𝗴𝗶 𝘁𝗲𝗻𝘁𝗮𝗻𝗴 𝗙𝗼𝗿𝘂𝗺 𝗗𝗲𝗺𝗼𝗸𝗿𝗮𝘀𝗶”, yang ditandatangani 𝗔𝗯𝗱𝘂𝗿𝗿𝗮𝗵𝗺𝗮𝗻 𝗪𝗮𝗵𝗶𝗱. Setahun kemudian, ForDem kembali menyuarakan kegelisahan serupa melalui pernyataan “𝗧𝘂𝗺𝗯𝘂𝗵𝗸𝗮𝗻 𝗞𝗲𝗺𝗯𝗮𝗹𝗶 𝗗𝗮𝘆𝗮 𝗞𝗿𝗶𝘁𝗶𝘀 𝗠𝗮𝘀𝘆𝗮𝗿𝗮𝗸𝗮𝘁”. Keduanya menandai satu diagnosis yang tajam: masyarakat Indonesia hidup dalam suasana “𝘀𝗲𝗼𝗹𝗮𝗵-𝗼𝗹𝗮𝗵” - seolah-olah hukum tegak, seolah-olah demokrasi berjalan, seolah-olah kebebasan tersedia.

Lebih dari tiga dekade berlalu, tetapi kegelisahan itu tidak benar-benar usang. Yang berubah bukan gejalanya, melainkan cara kerjanya. Demokrasi tetap hadir sebagai bentuk, tetapi mekanisme yang menopangnya bergeser. Jika pada masa Orde Baru demokrasi dipertahankan melalui penertiban, maka dalam Neo Orde Baru ia dipelihara melalui orkestrasi. Yang satu membatasi ruang politik agar tetap aman bagi kekuasaan; yang lain membiarkan ruang itu tampak terbuka, tetapi mengelola arah, persepsi, dan dampaknya. Di titik inilah “𝙙𝙚𝙢𝙤𝙠𝙧𝙖𝙨𝙞 𝙨𝙚𝙤𝙡𝙖𝙝-𝙤𝙡𝙖𝙝” menemukan dua wajahnya: dulu sebagai ritual yang ditertibkan, kini sebagai pengalaman yang diorkestrasi.

Pada Orba, demokrasi tidak dihapus. Ia dipelihara sebagai bentuk yang tertib, jinak, dan aman bagi kekuasaan. Pemilu tetap diselenggarakan, parlemen tetap bersidang, partai tetap dipertahankan, tetapi semuanya bergerak dalam ruang yang telah diatur. Demokrasi hadir sebagai prosedur, tetapi dibatasi sebagai daya. Ia tidak dirancang untuk membuka kompetisi yang sungguh-sungguh, melainkan untuk meneguhkan keteraturan yang telah ditetapkan.

Arsitektur Orba ditopang oleh empat unsur. Pertama, 𝘀𝗲𝗻𝘁𝗿𝗮𝗹𝗶𝘀𝗮𝘀𝗶 𝗸𝗲𝗸𝘂𝗮𝘀𝗮𝗮𝗻. Kekuasaan dipusatkan pada satu poros: Soeharto. ABRI, birokrasi, dan Golkar menjadi instrumen utama untuk memusatkan kontrol, menjangkau masyarakat, dan memastikan loyalitas. Negara tidak bekerja sebagai institusi yang otonom, melainkan sebagai orbit kekuasaan yang berpusat pada figur tunggal.

Kedua, 𝗿𝗲𝘇𝗶𝗺 𝘀𝘁𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮𝘀. Stabilitas bukan sekadar slogan keamanan, melainkan cara mengatur elite. Militer, birokrat, teknokrat, Golkar, dan pengusaha diikat dalam orbit yang sama melalui distribusi jabatan, akses, rente, dan proteksi. Stabilitas bukan hanya ketertiban politik, melainkan mekanisme loyalitas.

Ketiga, 𝗿𝗲𝗸𝗮𝘆𝗮𝘀𝗮 𝗹𝗲𝗴𝗶𝘁𝗶𝗺𝗮𝘀𝗶. Orba tidak hanya memerintah; ia juga terus memproduksi alasan mengapa ia layak memerintah. Stabilitas, pembangunan, Pancasila, pemilu, dan institusi formal dipelihara sebagai panggung legitimasi. Di saat yang sama, legitimasi diperkuat melalui penciptaan musuh bersama: komunisme, PKI, dan “ekstrem kanan” dipelihara sebagai ancaman laten yang harus terus diwaspadai. Dengan cara itu, negara tidak hanya tampil sebagai pengelola ketertiban, tetapi juga sebagai pelindung bangsa dari bahaya yang terus dibayangkan. Demokrasi tetap ada, tetapi lebih berfungsi sebagai konfirmasi daripada kompetisi.

Keempat, 𝗿𝗲𝘇𝗶𝗺 𝗸𝗲𝘁𝗲𝗿𝗮𝘁𝘂𝗿𝗮𝗻. Orba tidak cukup hanya menguasai negara; ia juga membentuk masyarakat yang patuh. Propaganda, sensor, penataran, penertiban, dan keseragaman bekerja untuk membentuk kepatuhan sebagai kebiasaan. Demokrasi dijaga bukan hanya lewat kontrol politik, tetapi juga lewat pembentukan mentalitas sosial.

Jika Orba bekerja dengan menertibkan demokrasi, Neorba bekerja dengan mengorkestrasi demokrasi. Bentuk-bentuk demokrasi tetap hidup -bahkan tampak lebih terbuka, lebih partisipatif, dan lebih ekspresif- tetapi justru karena itu lebih lentur dalam mengelola persepsi. Demokrasi tidak lagi terutama dibatasi, melainkan dikurasi.

Arsitektur Neorba ditopang oleh tiga unsur. Pertama, 𝗼𝘁𝗼𝗿𝗶𝘁𝗮𝗿𝗶𝗮𝗻𝗶𝘀𝗺𝗲 𝘁𝗮𝗻𝗽𝗮 𝗱𝗶𝗸𝘁𝗮𝘁𝗼𝗿. Kekuasaan tidak lagi bertumpu pada satu figur absolut, tetapi bekerja melalui jejaring elite yang tersebar. Kontrol tidak hilang; ia terdistribusi. Otoritarianisme tidak lagi tampil sebagai komando tunggal, melainkan sebagai koordinasi yang cair.

Kedua, 𝗿𝗲𝘇𝗶𝗺 𝘁𝗿𝗮𝗻𝘀𝗮𝗸𝘀𝗶. Stabilitas tidak lagi terutama dijaga melalui komando, melainkan melalui negosiasi, koalisi, dan distribusi akses antar elite. Loyalitas dibangun melalui transaksi, bukan disiplin tunggal. Politik tetap bergerak, tetapi lebih sebagai pengaturan kepentingan daripada pertarungan arah.

Ketiga, 𝗿𝗲𝘇𝗶𝗺 𝗮𝗹𝗴𝗼𝗿𝗶𝘁𝗺𝗮. Jika Orba membentuk kepatuhan melalui propaganda, Neorba membentuk persepsi melalui arus informasi. Algoritma, 𝘪𝘯𝘧𝘭𝘶𝘦𝘯𝘤𝘦𝘳, 𝘣𝘶𝘻𝘻𝘦𝘳, dan sirkulasi atensi menggantikan sensor sebagai instrumen utama pengendalian. Informasi tidak lagi dibatasi; ia dilimpahkan, diarahkan, lalu dipercepat hingga kehilangan daya korektifnya.

Gejala ini tampak jelas dalam praktik pemilu. Secara prosedural, demokrasi terlihat berjalan normal: pemilu rutin, partisipasi tinggi, dan kompetisi terbuka. Namun pilihan sering kali menyempit oleh konfigurasi elite. Koalisi besar yang terbentuk sejak awal membuat batas antara kekuasaan dan oposisi menjadi kabur. Kandidat hadir sebagai hasil kompromi, bukan semata artikulasi kehendak publik. Pemilu tetap menjadi arena, tetapi ruang alternatif kian terbatas.

Di parlemen, mekanisme berjalan tanpa banyak gangguan. Sidang digelar, undang-undang disahkan, perdebatan berlangsung. Namun keputusan-keputusan penting kerap lahir di luar ruang yang dapat diakses publik. Representasi tetap ada, tetapi daya kritisnya menipis. Demokrasi hadir sebagai prosedur yang rapi, meski tidak selalu sebagai praktik yang hidup.

Perubahan paling mencolok terjadi di ruang digital. Informasi tidak lagi langka, melainkan melimpah. Namun kelimpahan ini tidak serta-merta menghadirkan kejernihan. Algoritma, 𝘪𝘯𝘧𝘭𝘶𝘦𝘯𝘤𝘦𝘳, 𝘣𝘶𝘻𝘻𝘦𝘳, dan jejaring komunikasi membentuk arus perhatian publik. Isu dapat dengan cepat menjadi pusat perbincangan, lalu menghilang tanpa jejak. Kritik muncul dalam gelombang besar, tetapi sering kali tidak berujung pada perubahan yang berarti.

Dalam situasi seperti ini, publik tidak selalu berhadapan langsung dengan realitas, melainkan dengan realitas yang telah dikurasi - bahkan disusun. Sebuah kebijakan dapat memicu mobilisasi opini yang luas di media sosial, lengkap dengan tagar dan tekanan publik. Namun dalam hitungan hari, perhatian bergeser. Isu lain mengambil alih. Yang tersisa bukanlah penyelesaian, melainkan jejak perhatian yang singkat.

Fenomena serupa tampak dalam praktik partisipasi publik. Forum diskusi, survei, uji publik, dan konsultasi dihadirkan sebagai ruang keterlibatan warga. Namun tidak jarang keputusan inti telah ditentukan sebelumnya. Partisipasi menjadi bagian dari prosedur, bukan penentu arah. Ia menghadirkan kesan inklusivitas, tanpa selalu menghadirkan pengaruh yang nyata.

Maka politik semakin bergerak ke wilayah citra. Figur publik dibentuk melalui narasi, visual, dan pengelolaan persepsi. Yang tampil di hadapan publik bukan sekadar individu, melainkan representasi yang telah dikonstruksi. Publik tidak hanya memilih pemimpin, tetapi juga mengkonsumsi gambaran tentang kepemimpinan itu sendiri.

Dalam batas tertentu, kondisi ini dapat dibaca melalui gagasan 𝗝𝗲𝗮𝗻 𝗕𝗮𝘂𝗱𝗿𝗶𝗹𝗹𝗮𝗿𝗱 tentang bagaimana realitas modern kerap tampil melalui representasi yang lebih dominan daripada kenyataan itu sendiri - sebuah kondisi yang mendekati apa yang ia sebut sebagai 𝙨𝙞𝙢𝙪𝙡𝙖𝙘𝙧𝙖. Namun tanpa harus masuk terlalu jauh ke wilayah teoretis, yang tampak jelas adalah satu hal: demokrasi hari ini tidak hanya dijalankan, tetapi juga ditampilkan.

Karena itu, persoalan demokrasi hari ini bukan semata apakah prosedur masih berjalan, melainkan apakah daya korektifnya masih hidup. Demokrasi dapat tetap hadir sebagai pemilu, parlemen, partisipasi, dan kebebasan berekspresi - namun kehilangan kapasitas untuk sungguh mengubah arah kekuasaan.

Tiga dekade lalu, “𝘀𝗲𝗼𝗹𝗮𝗵-𝗼𝗹𝗮𝗵” adalah sesuatu yang dipaksakan. Hari ini, ia hadir sebagai pengalaman. Dulu demokrasi dijaga sebagai 𝗿𝗶𝘁𝘂𝗮𝗹 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗱𝗶𝘁𝗲𝗿𝘁𝗶𝗯𝗸𝗮𝗻. Kini ia dipelihara sebagai 𝗽𝗲𝗻𝗴𝗮𝗹𝗮𝗺𝗮𝗻 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗱𝗶𝗼𝗿𝗸𝗲𝘀𝘁𝗿𝗮𝘀𝗶. Justru di situlah persoalannya bermula.

*) Bambang Intojo, penulis independen, pengamat transformasi sosial politik era digital.