Kebangkitan Nasional Berangkat dari Kebangkitan Keluarga

Oleh: Ramdansyah *)

INVESTORTRUST - Setiap peringatan Hari Kebangkitan Nasional pada 20 Mei, bangsa ini selalu dipenuhi optimisme besar tentang masa depan. Pemerintah berbicara mengenai hilirisasi industri, transformasi digital, bonus demografi, dan ambisi menjadi kekuatan ekonomi dunia. Indonesia dibayangkan sedang bergerak menuju lompatan sejarah sebagai negara maju.

Namun di tengah euforia pembangunan itu, ada pertanyaan mendasar yang jarang diajukan secara serius: bagaimana mungkin sebuah bangsa berharap bangkit apabila keluarga-keluarganya justru sedang melemah?

Pertanyaan itu menjadi semakin relevan ketika tekanan ekonomi terus menghantui kehidupan masyarakat. Pelemahan nilai rupiah, kenaikan biaya hidup, ketidakpastian kerja, hingga tingginya biaya pendidikan perlahan mempersempit ruang aman bagi keluarga. Krisis ekonomi pada akhirnya tidak pertama-tama menghantam negara, melainkan meja makan di rumah-rumah warga.

Laporan lembaga riset internasional yang mengelola dan mengembangkan World Inequality Report 2026 (Chancel et al., 2026) menunjukkan bahwa dunia sedang bergerak menuju konsentrasi kekayaan yang semakin ekstrem. Segelintir elite menguasai akumulasi modal dalam skala besar, sementara mayoritas masyarakat menghadapi ketidakpastian pendapatan dan keterbatasan akses pendidikan. Ketimpangan tidak lagi sekadar persoalan ekonomi, melainkan telah berubah menjadi struktur yang menentukan kualitas hidup manusia sejak lahir.

Di tengah berbagai krisis sosial hari ini, tema Hari Keluarga Internasional 2026, Families, Inequalities and Child Wellbeing (United Nations, 2026) menjadi pengingat bahwa ketimpangan sosial pada akhirnya paling nyata dirasakan di ruang keluarga. Keluarga bukan sekadar institusi privat, melainkan ruang pertama tempat kemiskinan, ketidaksetaraan, kekerasan, hingga rapuhnya masa depan anak diproduksi atau diputus. Karena itu, agenda pembangunan keluarga yang dijalankan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga serta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga) menjadi relevan bukan hanya sebagai program semata, tetapi juga sebagai fondasi kebangkitan sosial bangsa.

Sekarang ini anak-anak tumbuh dalam titik berangkat yang tidak lagi setara. Ada yang lahir dengan akses pendidikan, gizi, teknologi, dan dukungan emosional yang memadai. Namun jutaan lainnya tumbuh di tengah stunting, kekerasan domestik, putus sekolah, dan tekanan ekonomi yang berkepanjangan.

Ironisnya, pembangunan nasional justru terlalu sering diukur melalui angka investasi, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan fisik. Jalan tol bertambah, kawasan industri meluas, gedung-gedung menjulang tinggi, tetapi ketahanan sosial keluarga justru melemah. Negara tampak sibuk membangun infrastruktur, tetapi kurang serius membangun karakter manusia.

Ketika Rumah Kehilangan Fungsi Sosial

Krisis keluarga sesungguhnya bukan hanya persoalan ekonomi. Ia juga merupakan krisis relasi antarmanusia.

Filsuf Jerman Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1820) memandang keluarga sebagai ruang pertama tempat manusia belajar tentang pengakuan, kasih sayang, dan kepercayaan sosial. Dari keluarga, seseorang memahami arti dihargai sebagai manusia. Karena itu, ketika keluarga kehilangan fungsi emosionalnya, yang retak bukan hanya hubungan domestik, melainkan juga fondasi moral masyarakat.

Gejala itu mulai tampak dalam kehidupan sosial hari ini. Rumah perlahan berubah menjadi ruang singgah yang sunyi. Orang tua hadir secara fisik, tetapi sering absen secara emosional.

Tekanan ekonomi memperburuk keadaan tersebut. Banyak orang tua bekerja lebih panjang untuk mempertahankan hidup, sementara waktu kebersamaan semakin hilang. Di kota-kota besar, keluarga sering dipaksa tunduk pada ritme ekonomi yang melelahkan. Produktivitas diagungkan, tetapi relasi antarmanusia justru terkikis.

Di sinilah paradoks pembangunan Indonesia terlihat jelas. Modernisasi bergerak cepat, tetapi ketahanan sosial tertinggal. Negara terlalu percaya bahwa pertumbuhan ekonomi otomatis melahirkan kesejahteraan, padahal tanpa perlindungan terhadap keluarga, pembangunan justru menghasilkan kesenjangan sosial yang semakin dalam.

Nasionalisme yang Kehilangan Akar

Selama ini nasionalisme terlalu sering dipahami sebagai proyek seremonial negara: upacara, slogan, dan pidato politik. Padahal sejarah Indonesia menunjukkan bahwa kebangkitan bangsa justru lahir dari ruang-ruang domestik yang sederhana.

Kebangkitan Nasional 1908 melalui Boedi Oetomo tidak muncul dari ruang kosong. Ia lahir dari generasi muda pribumi yang dibesarkan oleh keluarga-keluarga yang percaya bahwa pendidikan adalah jalan pembebasan sosial (Nagazumi, 1972). Dari rumah-rumah sederhana lahir anak-anak yang kemudian memasuki sekolah modern, membaca gagasan baru, lalu mempertanyakan ketidakadilan kolonial.

Karena itu, nasionalisme sejatinya tumbuh dari keluarga yang mampu menanamkan nilai pendidikan, solidaritas, dan martabat manusia. Ketika keluarga melemah, fondasi kebangsaan sesungguhnya ikut retak.

Ekonom Thomas Piketty (2014) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tanpa pemerataan hanya akan memperbesar konsentrasi kekayaan. Sementara sosiolog Pierre Bourdieu (1986) menjelaskan bahwa keluarga merupakan arena utama reproduksi modal sosial dan budaya. Ketika akses pendidikan, jaringan sosial, dan sumber daya ekonomi hanya dinikmati kelompok tertentu, ketimpangan akan terus diwariskan. Ketimpangan sosial sedang diwariskan secara sistematis dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Akibatnya, sekolah tidak lagi sepenuhnya menjadi ruang mobilitas sosial. Anak dari keluarga stabil memiliki peluang jauh lebih besar memperoleh pendidikan berkualitas, sementara anak-anak dari keluarga rentan harus berhadapan dengan tekanan ekonomi sejak usia dini. Dalam situasi seperti itu, titik berangkat kehidupan setiap anak sudah berbeda bahkan sebelum mereka memasuki ruang kelas.

Kebangkitan Nasional Harus Dimulai dari Rumah

Sejarah Indonesia memperlihatkan bahwa pendidikan selalu menjadi jalan utama kebangkitan sosial. Ki Hajar Dewantara (1962) menegaskan bahwa pendidikan bukan sekadar transfer ilmu, melainkan proses memerdekakan manusia dari ketakutan dan ketundukan.

Namun pendidikan tidak pernah bekerja sendirian. Ia membutuhkan keluarga yang mampu menopang tumbuh kembang anak. Ketika keluarga rapuh, pendidikan kehilangan daya pembebasannya.

Sejarawan Sartono Kartodirdjo (1993) menunjukkan bahwa pendidikan modern pada masa kolonial memang lahir dari Politik Etis Belanda, tetapi justru melahirkan generasi intelektual pribumi yang kemudian membangun kesadaran kebangsaan.

Karena itu, Kebangkitan Nasional 2026 seharusnya tidak berhenti sebagai seremoni tahunan. Peringatan ini perlu dibaca sebagai peringatan moral bahwa masa depan bangsa sangat ditentukan oleh kualitas keluarga dan kesejahteraan anak-anaknya.

Bangsa yang kuat tidak dibangun pertama-tama dari gedung tinggi, hilirisasi industri, atau angka pertumbuhan ekonomi. Bangsa yang kuat lahir dari keluarga yang mampu menjaga solidaritas, pendidikan, empati, dan harapan hidup anak-anaknya.

Sebab pada akhirnya, kebangkitan nasional tidak lahir di panggung kekuasaan. Ia lahir dari kebangkitan keluarga yang tetap mampu menjaga kemanusiaan di tengah dunia yang semakin timpang. ***

*) Ramdansyah, Praktisi Hukum, Alumni Kriminologi FISIP UI