Prabowo Ungkap Keluhan Pengusaha soal Perizinan: Harus Menunggu 2 Tahun
JAKARTA, investortrust.id - Presiden Prabowo memerintahkan seluruh kementerian dan lembaga untuk mempermudah perizinan agar tidak mempersulit para pengusaha. Perintah itu disampaikan Prabowo dalam sambutannya saat menyaksikan penyerahan denda administratif Rp 10,2 triliun dari Satgas PKH kepada negara di halaman gedung Kejagung, Jakarta, Rabu (13/5/2026).
"Semua pejabat dari semua kementerian/lembaga cari jalan untuk memperbaiki sistem. Kurangi ketidakefisiensian, permudah perizinan. Jangan persulit,"katanya.
Baca Juga
Prabowo Bakal Bangun Rumah Jabatan untuk 8.900 Hakim dan Naikkan Gaji Panitera
Prabowo mengungkapkan, para pengusaha mengeluhkan lamanya proses perizinan. Bahkan, ada pengusaha yang harus menunggu keluarnya izin hingga 2 tahun. Padahal, negara lain hanya membutuhkan waktu sekitar dua pekan.
"Pengusaha-pengusaha juga mengeluh mereka mau bekerja dan mereka mau investasi, teapi kadang-kadang menunggu izin 1 tahun, 2 tahun, sedangkan di negara lain 2 minggu," katanya.
Prabowo menekankan Indonesia harus mengacu kepada negara tetangga jika ingin investasi mengalir deras. Selain mempermudah perizinan, Prabowo juga meminta penyederhanaan regulasi.
"Kalau mereka bisa keluarkan izin dalam dua minggu, kenapa kita dua tahun. Regulasi sederhanakan," katanya.
Kepala Negara mengungkapkan, terdapat kecenderungan birokrat untuk menerbitkan suatu regulasi untuk mempersulit pengusaha. Regulasi dipersulit agar birokrat mendapat imbal balik dari pengusaha yang ingin prosesnya cepat. Bahkan, regulasi yang telah disederhanakan disiasati dengan membuat regulasi baru yang kembali mempersulit pengusaha.
"Kecenderungan regulasi adalah inisiatif dari birokrat-birokrat untuk terus terang saja saya sampaikan untuk cari peluang. Ada yang nanti minta kickback, minta uang, supaya izinnya dipercepat keluar. Sudah kita sederhanakan, ada kementerian/lembaga yang bikin lagi peraturan menteri,peraturan teknis," katanya.
Dalam kesempatan itu, Prabowo meminta kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengumpulkan pakar untuk mempercepat deregulasi. Regulasi yang ada katanya harus disederhanakan untuk membantu para pengusaha.
"Para pengusaha harus dibantu, harus didukung. Yang nakal kita tertibkan, tetapi yang baik, yang benar-benar mau bekerja ya harus dibantu," katanya.
Baca Juga
Naikkan Gaji dan Beri Rumah Jabatan untuk Hakim, Prabowo Ingatkan Hal Ini
"Banyak investor dari luar negeri juga mengeluh di Indonesia sering perizinannya lama sekali dan banyak sekali. Perizinan kadang-kadang ada yang enggak masuk akal," katanya menambahkan.
Prabowo mencontohkan perizinan impor gas untuk rumah sakit. Perizinan yang berbelit membuat pasokan gas ke rumah sakit makin menipis saat ini.
"Saya monitor ya masalah impor, kalau tidak salah gas untuk rumah sakit. Dipersoalkan ini itu akhirnya suplai gas kita sangat tipis untuk rumah sakit. Hanya soal izin-izin," katanya.