Pendidikan di Era Algoritma

Oleh: Bambang Intojo *)

INVESTORTRUST - Dunia hari ini tidak kekurangan informasi. Yang ada justru sebaliknya: terlalu banyak informasi, terlalu cepat beredar, terlalu mudah diakses, dan terlalu sedikit waktu untuk memeriksanya. Hampir semua hal kini tersedia di ujung jari. Apa pun bisa dicari, dijawab, diringkas, bahkan dijelaskan ulang oleh mesin dalam hitungan detik.

Tetapi dunia hari ini bukan hanya dunia yang banjir informasi. Ia juga dunia yang diatur oleh algoritma. Informasi tidak lagi sekadar tersedia; ia disusun, dipilih, diurutkan, dan didorong kepada kita oleh sistem yang bekerja diam-diam. Apa yang muncul di layar bukan semata apa yang paling benar, melainkan sering kali apa yang paling mungkin diklik, dibagikan, dan dikonsumsi.

Maka tantangan pendidikan hari ini menjadi lebih rumit. Persoalannya bukan lagi sekadar apakah murid memiliki akses pada informasi, melainkan apakah mereka memahami bahwa akses itu sendiri telah dibentuk oleh logika algoritma. Murid bukan hanya berhadapan dengan pengetahuan, tetapi dengan sistem yang menentukan pengetahuan mana yang lebih dulu mereka lihat, lebih sering mereka temui, dan akhirnya lebih mudah mereka percayai.

Di sinilah tantangan pendidikan Indonesia hari ini berada.

Selama bertahun-tahun, sekolah kita dibangun di atas logika kelangkaan informasi. Guru adalah sumber utama pengetahuan. Buku pelajaran adalah rujukan utama. Sekolah menjadi ruang untuk menerima, menyimpan, dan mengulang informasi. Model ini mungkin masuk akal ketika pengetahuan sulit diakses dan sumber belajar terbatas.

Tetapi dunia telah berubah. Informasi tidak lagi langka. Yang langka justru perhatian, ketekunan, kedalaman berpikir, dan kemampuan membedakan mana pengetahuan, mana opini, mana manipulasi. Di era algoritma, kelangkaan itu bahkan menjadi lebih serius, sebab perhatian manusia kini bukan hanya terbatas, tetapi juga terus diperebutkan.

Anak-anak hari ini tumbuh di dalam ekosistem yang tidak netral. Apa yang mereka baca, tonton, sukai, dan percayai, semakin banyak dibentuk oleh logika rekomendasi. Mereka tidak hanya belajar dari guru, buku, atau pengalaman, tetapi juga dari linimasa yang dirancang untuk mempertahankan perhatian selama mungkin. Dalam ruang seperti ini, yang bekerja bukan semata logika pengetahuan, melainkan logika keterlibatan: apa yang membuat orang bertahan, bereaksi, dan terus menggeser layar.

Ketika informasi tersedia di mana-mana, sekolah tidak lagi bisa sekadar mengajarkan isi. Sekolah harus mengajarkan cara berpikir.

Di sinilah pendidikan Indonesia masih gamang.

Kita ingin modern, tetapi seringkali menyamakan modernisasi dengan digitalisasi. Laptop dibagikan, platform dibuat, aplikasi diperkenalkan, kelas dipindahkan ke layar, lalu semua itu dianggap sebagai tanda kemajuan. Padahal digitalisasi hanyalah perubahan alat. Ia tidak otomatis mengubah cara belajar, apalagi memperbaiki mutu berpikir.

Terlalu sering teknologi hanya memindahkan metode lama ke medium baru. Ceramah tetap ceramah, hanya lewat proyektor. Hafalan tetap hafalan, hanya lewat aplikasi. Tugas tetap menyalin, hanya dipindahkan ke dokumen digital. Layar berubah, tetapi logika belajarnya tetap sama.

Yang lebih problematis, pendidikan kita sering mendorong digitalisasi tanpa sungguh mengajarkan bagaimana dunia digital bekerja. Murid diajarkan menggunakan perangkat, tetapi tidak cukup diajarkan bagaimana algoritma membentuk perhatian, selera, emosi, dan keyakinan. Akibatnya, mereka akrab dengan teknologi, tetapi tidak cukup paham struktur kuasa yang bekerja di baliknya.

Inilah problem kita: pendidikan tampak modern secara perangkat, tetapi tetap lama dalam cara berpikir.

Kurikulum Merdeka sesungguhnya datang dengan intuisi yang tidak keliru. Ia berangkat dari kesadaran bahwa pendidikan tidak bisa lagi semata-mata bertumpu pada penyeragaman isi, kepadatan materi, dan obsesi pada capaian administratif. Ada upaya untuk memberi ruang belajar yang lebih lentur, menekankan kompetensi, memberi otonomi lebih besar kepada guru, dan membuka kemungkinan pembelajaran yang lebih kontekstual.

Dalam gagasan, arah ini patut diapresiasi. Kurikulum Merdeka mencoba menggeser pendidikan dari sekadar penguasaan materi menuju pembentukan nalar. Tetapi seperti banyak agenda pendidikan di Indonesia, persoalannya selalu terletak pada pelaksanaannya di lapangan.

Di banyak sekolah, Kurikulum Merdeka belum sungguh dijalankan sebagai perubahan pedagogi. Ia lebih sering berhenti sebagai perubahan format. Istilah berubah, dokumen bertambah, administrasi berganti nama, tetapi praktik kelas tetap serupa. Guru tetap dibebani target, murid tetap dikejar keluasan materi, dan pembelajaran tetap berpusat pada penyelesaian tugas.

Akibatnya, “merdeka” sering hadir hanya sebagai bahasa kebijakan, bukan pengalaman belajar.

Di titik ini, gagasan Ki Hadjar Dewantara justru kembali relevan. Jauh sebelum era digital, ia telah mengingatkan bahwa pendidikan bukan soal memindahkan isi kepala guru ke kepala murid. Pendidikan adalah proses menuntun tumbuhnya daya-daya anak agar ia mampu berkembang sebagai manusia merdeka.

Dalam sistem among, guru bukan penguasa kelas, melainkan pendamping pertumbuhan. Guru tidak berdiri semata sebagai pemberi perintah, tetapi sebagai penuntun arah. Karena itu, peran guru dalam tradisi Ki Hadjar bukan sekadar pengajar, melainkan pamong: sosok yang menjaga, mengarahkan, memberi teladan, dan membantu murid bertumbuh menurut kodratnya.

Prinsip yang terkenal -ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani- bukan hanya semboyan administratif, melainkan kerangka pedagogi. Di depan, guru memberi teladan. Di tengah, guru membangun kehendak dan semangat belajar. Di belakang, guru memberi dorongan agar murid mampu berjalan dengan daya pikirnya sendiri.

Di era algoritma, gagasan ini justru menjadi semakin penting. Ketika pengetahuan dapat dicari di mana saja, nilai guru tidak lagi terutama terletak pada seberapa banyak ia tahu, melainkan pada bagaimana ia menuntun murid belajar berpikir. Guru tidak lagi cukup menjadi penyampai materi, sebab informasi kini tersedia di mana-mana. Peran guru justru menjadi semakin penting sebagai pamong, pembimbing nalar, penjaga konteks, dan pengarah makna.

Karena itu tantangan pendidikan Indonesia hari ini bukan semata menambah perangkat digital, melainkan menata ulang fungsi sekolah itu sendiri.

Sekolah tidak bisa lagi sekadar menjadi tempat distribusi informasi, sebab fungsi itu telah diambil alih internet. Sekolah harus menjadi ruang pembentukan nalar: tempat murid belajar membaca dengan sabar, berpikir dengan runtut, menyusun argumen, memeriksa klaim, memahami bagaimana opini dibentuk, dan menyadari bahwa tidak semua yang muncul di layar layak dipercaya.

Ini menuntut perubahan yang lebih mendasar.

Pertama, pendidikan harus berhenti mengukur keberhasilan dari seberapa banyak informasi dipindahkan. Yang lebih penting bukan seberapa banyak murid tahu, tetapi apakah mereka mampu memahami, menimbang, dan menghubungkan pengetahuan.

Kedua, teknologi harus ditempatkan sebagai alat, bukan arah. Ia berguna jika membantu eksplorasi, riset, dan pembelajaran terbuka. Tetapi ia harus dibatasi ketika merusak perhatian, mengganggu kedalaman berpikir, dan mengubah belajar menjadi sekadar konsumsi cepat.

Ketiga, peran guru harus sungguh diubah. Guru tidak lagi cukup menjadi penyampai materi, melainkan harus dipulihkan sebagai pamong: pembimbing nalar, penjaga etika pengetahuan, dan penuntun kemandirian berpikir.

Keempat, sekolah harus mulai mengajarkan literasi yang lebih mendasar: bukan hanya membaca teks, tetapi membaca informasi; bukan hanya memakai teknologi, tetapi memahami bagaimana teknologi membentuk perhatian, selera, dan keyakinan.

Tanpa itu, kita hanya akan melahirkan generasi yang akrab dengan perangkat, tetapi rapuh dalam berpikir.

Tantangan pendidikan Indonesia hari ini bukanlah bagaimana membuat sekolah tampak lebih digital. Tantangannya adalah bagaimana memastikan sekolah tetap relevan di tengah dunia yang sudah berubah.

Sebab jika sekolah hanya mengajarkan apa yang bisa dicari mesin, maka yang sedang kita didik bukan manusia yang berpikir, melainkan manusia yang sekadar terbiasa mencari jawaban.***

*) Bambang Intojo: penulis independen, pengamat transformasi sosial politik era digital