Kepemimpinan Perempuan di Indonesia Makin Kuat, Menkomdigi Dorong Keseimbangan Akses Digital dan Perlindungan

JAKARTA, investortrust.id - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkapkan, kepemimpinan perempuan di Indonesia terus menunjukkan tren peningkatan yang signifikan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), proporsi pemimpin perempuan naik dari 22,32% pada 2015 menjadi 35,02% pada 2023.

“Di kabinet, saya tidak sendiri. Saya bersama 15 perempuan, baik menteri maupun wamen (wakil menteri). Jadi ini juga komposisi yang cukup terwakili dari Bapak Presiden memperhatikan betul juga representasi perempuan di kabinet,” ujar Meutya, dalam webinar OJK Institute bertajuk Kartini Masa Kini: Perempuan, Pengetahuan, dan Perubahan, Selasa (28/4/2026).

“Ini sinyal kepercayaan bahwa kepemimpinan perempuan juga semakin kuat di eksekutif,” sambungnya.

Baca Juga

Bos OJK Jelaskan Peran Penting Perempuan Menuju Indonesia Emas 2045

Menurut Meutya, yang jauh lebih menentukan bukan sekadar kehadiran fisik, melainkan perspektif yang dibawa perempuan dalam setiap pengambilan keputusan.

“Kalau perempuannya hadir tidak memberikan apa-apa, itu tidak mewakili perempuan. Jadi ketika dia diberikan amanah, dia harus kemudian memberikan perspektif dalam setiap keputusan dan juga setiap perspektif risiko, dan lebih sadar pada ketimpangan,” katanya.

Dari sisi akses, Meutya mengingatkan bahwa akses literasi keuangan secara inklusif bagi perempuan menjadi isu utama, tidak hanya di kota tapi hingga ke desa. Namun, tantangan kini bergeser dari sekadar membuka akses menuju pengisian ruang-ruang yang telah tersedia.

“Bagaimana ketika kita masuk misalnya ke ranah digital, salah satu tantangannya adalah kejahatan-kejahatan keuangan yang banyak sekali menyasar perempuan. Bagaimana ketika kita masuk tidak hanya aksesnya yang dibuka tapi perlindungan terhadap perempuan di wilayah itu juga dijaga dengan baik,” ucapnya.

Baca Juga

Hari Kartini, Pertamina Perkuat Daya Saing UMKM Perempuan Naik Kelas

Meutya menyebut, saat ini konektivitas internet di Indonesia telah mencapai sekitar 80%, mencakup kurang lebih 223 juta penduduk. Karena itu, pihaknya menerapkan prinsip T3, yaitu terhubung, tumbuh, dan terjaga.

“Kalau kita terhubung tapi tidak berdampak terhadap pertumbuhan manusia, pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan negara, maka keterhubungan itu menjadi sesuatu yang sia-sia,” ujarnya.

Sebagai langkah perlindungan, Presiden Prabowo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Tunas pada Maret 2024, yang menunda akses anak ke platform berisiko tinggi hingga usia 16 tahun, termasuk media sosial.

“Tadi kami sampaikan ditandatangani pada Maret 2024, sebelum banyak negara. Sekarang kan sudah mulai banyak negara ini mau juga menerapkan hal yang sama, sebetulnya kita sudah memulai satu tahun lalu. Maret 2025 ini kita masuk kepada pelaksanaannya,” kata Meutya.

“Ini yang kita sedang lihat saat ini, alhamdulillah dari delapan platform yang pertama kita dahulukan untuk mematuhi aturan ini, hampir semua sudah patuh,” lanjutnya.

Menurutnya, hal tersebut menjadi kunci perlindungan dan mengingatkan semua bahwa memberikan akses tak boleh hanya sebatas memberikan izin, tapi perlu dibarengi upaya perlindungan.