Kemenkomdigi Tunggu Respons Wikimedia Sampai Akhir Pekan Ini

JAKARTA, investortrust.id - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) masih memberikan waktu kepada Wikimedia Foundation untuk memenuhi kewajiban pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). Batas waktu tersebut akan berakhir pada akhir pekan ini, Jumat, 24 April 2026.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemenkomdigi Alexander Sabar menegaskan pemerintah masih membuka ruang bagi Wikimedia untuk patuh terhadap aturan. “Waktu yang kami berikan 7 hari kerja, jadi masih ada waktu hingga Jumat 24 April,” ujarnya kepada Investortrust.id, Rabu (22/4/2026).

Sebelumnya telah mengeluarkan ultimatum kepada Wikimedia. Jika hingga tenggat waktu tidak ada respons, Kemenkomdigi menyatakan siap mengambil langkah tegas berupa pemblokiran layanan.

Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya penegakan tata kelola ruang digital yang adil. Pemerintah menegaskan seluruh platform, baik lokal maupun global, wajib mematuhi aturan yang berlaku di Indonesia.

Wikimedia sendiri mengelola sejumlah layanan populer seperti Wikipedia dan Wikimedia Commons. Jika diblokir, akses masyarakat Indonesia terhadap layanan tersebut berpotensi terganggu.

Baca Juga

Wikimedia Masih Ngeyel, Kemenkomdigi Ancam Blokir Pekan Depan

Sebelumnya pemerintah telah memberikan waktu sejak November 2025. Beberapa kali permintaan perpanjangan dari pihak Wikimedia juga telah dipenuhi.

Namun hingga kini, proses pendaftaran PSE belum juga diselesaikan. Bahkan batas waktu final pada Januari 2026 sempat diabaikan tanpa tindak lanjut yang jelas.

Sebagai langkah awal, Kemenkomdigi sempat melakukan pemblokiran terbatas pada Februari 2026. Meski demikian, hingga pertengahan April, kewajiban administratif tersebut masih belum dipenuhi.

Pemerintah menegaskan pendaftaran PSE merupakan syarat dasar bagi platform digital untuk beroperasi di Indonesia. Aturan ini bertujuan memastikan perlindungan data pengguna serta kepastian hukum dalam ekosistem digital nasional.

Jika hingga batas akhir tidak ada kepatuhan, pemerintah memastikan tidak akan ragu mengambil tindakan. Pemblokiran disebut sebagai langkah terakhir untuk menegakkan aturan yang berlaku.