10 Agenda RUPST BRI (BBRI)! Mulai dari Dividen Jumbo hingga Teka-teki Sang Bos Baru

JAKARTA, investortrust.id - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) akan memulai rapat umum umum pemegang saham tahunan (RUPST) pada Senin (24/3/2025) pukul 14.00 WIB di Menara BRILiaN, Jakarta.

Sebelumnya, rapat bank pelat merah dengan laba terbesar ini akan digelar 11 Maret, tetapi diundur menjadi 24 Maret karena ada peluncuran Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Dengan adanya lembaga investasi itu, BRI kini tidak lagi di bawah Kementerian BUMN, tetapi di BPI Danantara. 

Hal itu sesuai dengan UU No. 1/2025 tentang perubahan ketiga atas UU BUMN No. 19/2003 Danantara mengenggam 99% saham BUMN. Namun, Kementerian BUMN masih memiliki kuasa atas 1% saham Merah Putih, sehingga dapat turut serta menentukan kepengurusan di perusahaan pelat merah. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) yang menjadi payung hukum di BPI Danantara.

Baca Juga

BBRI Catat Pemulihan Laba Bersih, Februari Melesat 42%

RUPST BRI untuk informasi memiliki 10 mata acara. Berikut rinciannya:

Mata acara pertama, persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan konsolidasian perseroan, persetujuan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan laporan keuangan program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2024.

Mata acara kedua, Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024. Memang yang paling ditunggu-tunggu para pemegang saham tentunya pembagian dividen. Adapun laba tahun berjalan konsolidasian perseroan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp 60,15 triliun.

Laba bersih perseroan Tahun Buku 2024 akan digunakan untuk dividen dan laba ditahan dengan penjelasan sebagai berikut: 

a. Perseroan bermaksud membagikan dividen dengan payout ratio sekurang-kurangnya sebesar 85% (termasuk dividen interim yang telah dibayarkan) dengan mempertimbangkan kinerja perseroan yang baik dan kondisi permodalan yang kuat. 

b. Sebagai informasi, pada tanggal 15 Januari 2025, perseroan telah membagikan dividen interim sebesar Rp 135 per saham atau sebesar Rp 20,33 triliun dan akan diperhitungkan sebagai bagian dari dividen Tahun Buku 2024.

Mata acara ketiga, penetapan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan tahun buku 2025, serta tantiem/insentif kinerja/insentif khusus atas kinerja tahun buku 2024 dan/atau Insentif jangka panjang periode tahun 2025-2027, untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Mata acara keempat, penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan konsolidasian perseroan tahun buku 2025 serta laporan keuangan program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk tahun buku 2025.

Mata acara kelima, laporan realisasi penggunaan dana Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Tahap III Bank BRI Tahun 2024. Realisasinya mencapai Rp 2.495.193.000.000.

Mata acara keenam, persetujuan pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) BRI. Sebelumnya perseroan telah membuat Recovery Plan tahun 2017 meliputi asesmen materialitas, penentuan opsi pemulihan dansimulasi stress test dengan berbagai skenario.

Mata acara ketujuh, penetapan plafon (limit) hapus tagih atas piutang pokok macet yang telah dihapusbuku. Hal ini sebagai implementasi Peraturan Pemerintah (PP) No 47 Tahun 2024.

Mata acara kedelapan, persetujuan atas rencana pembelian kembali saham (buyback) dan pengalihan saham hasil buyback yang disimpan sebagai saham treasuri (treasury stock) perseroan. Jumlah nilai seluruh buyback diperkirakan sebesar-sebesarnya Rp 3 triliun dan akan diselesaikan paling lama 12 bulan sejak tanggal Rapat.

Mata acara kesembilan, perubahan Anggaran Dasar perseroan, dalam rangka penyesuaian dengan peraturan perundang – undangan antara lain Peraturan OJK No 17 Tahun 2023.

Mata acara kesepuluh, perubahan susunan pengurus perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna. Direksi dan Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

Bos Baru

Pasalnya, Direktur Utama BRI Sunarso sudah menjadi orang nomor satu di bank dengan kode emiten BBRI itu sejak tahun 2019 alias sudah dua periode. 

“1 (satu) periode masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris paling lama 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud dan dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk 1 (satu) kali masa jabatan,” tulis manajemen BRI. 

Terkait kabar tersebut, ada tiga nama kuat dalam bursa pencalonan penganti Sunarso, yakni Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BRIS) atau BSI Hery Gunardi, Wakil Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) Alexandra Askandar, dan Wakil Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) atau BRI Catur Budi Harto. 

Baca Juga

Terapkan Budaya Kerja Inklusif, BRI Raih Penghargaan Anugerah Avirama Nawasena dari SBM ITB

Sebelum jadi orang nomor satu di BSI pada 2021, Hery Gunardi merupakan wakil direktur utama Bank Mandiri. Ia didapuk menjadi nakhoda pertama BSI yang merupakan hasil merger dari beberapa bank syariah milik negara. 

Sementara, Catur Budi Harto adalah sosok pendampng Sunarso yang telah menjabat sejak 2019. Sebelumnya, ia pernah berkarya di PT Bank Tabungan Negara Tbk atau BTN dan PT Bank Negara Indonesia Tbk atau BNI.

Sedangkan, Alexandra Askandar juga bukan nama baru di industri perbankan. Ia telah menjabat posisi wakil direktur utama Bank Mandiri sejak 2020. Sebelumnya, Alexandra menduduki jabatan direktur hubungan kelembagaan dan direktur corporate banking. 

Namun, dalam menit-menit terakhir jelang RUPST, nama Hery dan Catur mencuat menjadi kandidat terkuat. Pasalnya Alexandra kabarnya akan mengisi jabatan wakil ketua dewan komisioner atau ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Sebagai informasi, kursi wakil ketua dewan komisioner LPS saat ini telah kosong seiring dengan berakhirnya jabatan Lana Soelistyaningsih, sedangkan jabatan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai ketua dewan komisioner LPS akan berakhir pada September 2025. 

Selain Catur dan Sunarso, terdapat sejumlah direksi yang telah melampaui masa satu periode, yakni Handayani (sejak 2017), Supari (2018), Agus Sudiarto (2019), Agus Noorsanto (2019) dan Ahmad Solichin Lutfiyanto (2018). Tak ketinggalan di jajaran komisaris juga akan dilakukan perombakan.