OIKN Sebut Pejabat di Kota Nusantara Tidak Akan Miliki Kendaraan Dinas, Kecuali…
TANGERANG, Investortrust.id – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) merealisasikan’10-minute city’ dengan menerapkan Transit Oriented Development (TOD), yaitu ketersediaan transportasi publik harus memadai untuk penduduk IKN.
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana OIKN Silvia Halim mengatakan, kendaraan dinas hanya digunakan oleh Presiden dan para Menteri di IKN. Sedangkan yang lain diprioritaskan untuk menggunakan transportasi publik.
Baca Juga
“Memang ada wacana Eselon I juga, tapi kan liat actual policy gimana. Intinya adalah memang konsistensi dari kebijakan public transportation sebagai moda utama untuk mobilitas di IKN adalah sampai kita sebagai pemerintah di sana harus memberikan contoh yang pertama, yaitu menggunakan transportasi publik,” tutur Silvia di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Kabupaten Tangerang, Kamis (22/2/2024).
Sebelumnya, OIKN memastikan Kota Nusantara sebagai ‘smart and green city’ dengan 80% transportasi publik dan 100% kendaraan listrik. OIKN berkomitmen pada konsep itu dengan tidak memperkenankan pejabat pemerintah di IKN memiliki mobil dinas. “Pejabat pemerintah tidak akan punya mobil dinas resmi,” lugas Silvia dalam paparannya di sesi conference Nusantara Hall ICE BSD.
Silvia juga menyatakan, moda transportasi publik yang ditawarkan IKN harus dilihat terlebih dahulu performans, daya angkut, safety, dan reliability.
“Kalau moda transportasi sebenarnya kita sangat terbuka, jadi kita tidak mau menutup diri dengan cara men-define spesifik teknologi tapi kita lihat adalah performansnya, daya angkutnya, safety, reliability itu yang kita pegang,” ujarnya.
Baca Juga
3 Sektor di IKN Menarik Minat Investor, Ada yang Mau Investasi US$10 Miliar
Ia menambahkan, studi teknis dalam uji kelayakan menjadi penting karena OIKN ingin transportasi publik itu berkelanjutan bahkan dalam hal pembiayaan.
“Kalau itu kita pasti melihat berdasarkan teknis ya, secara teknis jumlah populasi tertentu dengan daya angkut berapa ratus atau ribu orang per jam, maka moda macam apa yang akan masuk. Karena kita mau pastikan, pada saat kita menyediakan transportasi publik itu akan sustainable dalam hal pembiayaan,” terang Silvia. (CR-3)