Bos Bani Samudera Indonesia (SMDR) Beri Saran ke Prabowo Terkait Industri Pelayaran
JAKARTA, investortrust.id – Direktur Utama PT Samudera Indonesia Tbk (SMDR), Bani Maulana Mulia atau Bos Bani meyakini, Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka akan proaktif meminta masukan dari pelaku, terutama dari pihak swasta untuk memajukan industry pelayaran.
Bani menyarankan, Indonesia bisa bertukar pikiran dengan mengadopsi dan memodifikasi kebijakan pelayaran yang ada di luar negeri, untuk diimplementasikan di Tanah Air. Bahkan, menurutnya, market (pasar) industri pelayaran sangat berpotensi besar dan masih kurang dimanfaatkan oleh pemerintah.
“Kalau pemerintah Indonesia akan menerapkan kebijakan yang sangat friendly bagi industri pelayaran, sangat tidak tertutup kemungkinan, berbondong-bondong kapal-kapal itu akan didaftarkan di Indonesia,” kata Bani saat ditemui di St. Regis Hotel, Jakarta, Rabu (26/6/2024).
Baca Juga
Bos Samudera Indonesia (SMDR) Pastikan Pelemahan Rupiah Tak Pengaruhi Kinerja
Adapun beleid yang mengatur tentang pengoperasian kapal di perairan Indonesia adalah Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Republik Indonesia Nomor PM 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Permenhub Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut.
Dirinya menyoroti negara Singapura yang kebijakannya lebih menguntungkan industri pelayaran dibandingkan Indonesia. “Kebijakannya masih kalah saing sama negara lain. Misalnya Singapura, lebih menguntungkan kalau mendaftarkan kapalnya di Singapura dibandingkan di Indonesia, lebih efisien, secara produktivitas juga bisa lebih lancar begitu,” ujar Bani.
Kalahkan Singapura
Berdasarkan informasi yang diterima investortrust.id, Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI) menyampaikan, Indonesia tidak bisa mengalahkan Singapura dalam sektor kepelabuhanan. Namun, dapat memperpendek jarak persaingan dengan meningkatkan infrastruktur pelabuhan, meningkatkan produktivitas pelabuhan, serta memperjelas regulasi atau kebijakan agar tidak tumpang-tindih.
“Kita harus akui, daya saing kita (Indonesia) masih rendah. Tapi kalau dibandingkan 10 tahun yang lalu, lebih baik sekarang. Mengalahkan (Singapura) nggak mungkin, tapi memperpendek jarak masih bisa,” kata Ketua Umum ABUPI, Aulia Febrial Fatwa beberapa waktu lalu.
Berdasarkan data Bank Dunia dari sisi Logistic Performance Index (LPI) tahun 2023, Indonesia tercatat sebesar 3,0 atau peringkat 63 sedunia. Masih kalah dengan keempat negara Asia Tenggara atau ASEAN, yakni Singapura (4,3) di peringkat pertama, Malaysia (3,6) peringkat ke-26, Filipina (3,3) peringkat ke-47, dan Vietnam (3,3) peringkat ke-50.
Dari sisi arus kontainer ekspor impor (throughput) container, menurut data Otoritas Maritim dan Pelabuhan Singapura (MPA) di tahun 2023, pelabuhan Singapura tercatat sebesar 39,01 juta unit setara dua puluh kaki (TEU). Sedangkan di Indonesia, PT Jakarta International Container Terminal (JICT) mencatat throughput sebanyak 2,12 juta TEU sepanjang tahun 2023.
Baca Juga
Serap Capex US$ 80 Juta, Samudera Indonesia (SMDR) Tambah 12 Kapal di Semester I-2024
Lebih jauh, Aulia turut menyatakan, ada tiga syarat untuk meningkatkan produktivitas sektor pelabuhan Indonesia, yakni meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), konsistensi menjalankan bisnis pelabuhan secara berkelanjutan, serta mematuhi peraturan atau regulasi yang ada.
“Kita itu negara besar, sumber daya kita itu gede banget. Tapi kalau nggak kita manfaatkan dengan baik, kita nggak punya daya saing,” pungkas dia.
Perlu diketahui, biaya logistik jasa kepelabuhanan di Indonesia untuk ekspor-impor disebut termahal di kawasan ASEAN. Menurut data Kementerian Keuangan pada tahun 2022, biaya logistik di Indonesia mencapai 24% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Namun, menurut data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di tahun 2023, biaya logistik di Indonesia hanya mencapai 14,29% dan biaya logistik untuk kegiatan ekspor malah sudah tinggal 8,98% dari PDB.