Pertama di ASEAN, ICDX Segera Tambahkan Produk Nikel
JAKARTA, investortrust.id – Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia atau Indonesia Commodity & Derivates Exchange (ICDX) bakal menambahkan komoditas logam, yakni nikel sebagai salah satu produk andalannya. Adapun, saat ini ICDX baru memiliki dua produk perdagangan logam yakni timah dan emas.
Board Member ICDX Group Megain Widjaja mengatakan, ICDX akan menambahkan produk baru, apakah itu nikel atau aluminium. Itu produk yang approve dari pemerintah untuk ditransaksikan.
"Dan ini baru pertama di ASEAN. Karena kita punya barangnya, kalau tidak ada maka susah,” katanya di sela-sela Indonesia 2024 Critical Minerals Conference “The Potential of Indonesia Metal Exchange (IME) to Drive Global Metal Pricing Mechanism” di Jakarta, Selasa (11/6/2024).
Penambahan produk nikel ini menurutnya, sudah didiskusikan cukup lama. Karena ada satu hal dan lain maka ICDX memutuskan untuk melihat waktu yang tepat, yakni pada pemerintahan baru.
“Tidak ada kendala dengan pemerintahan yang lama, karena kan ada transisi antar kebijakannya. Supaya juga nanti kami sudah siap kalau dipanggil,” ucapnya.
Baca Juga
Permintaan-Suplai Mulai Seimbang, Prospek dan Target Saham Emiten Nikel Menggiurkan
Sementara terkait target transaksi nikelnya, ia mengaku belum memiliki target yang spesifik namun hal itu secara internal tengah dikaji. “Ini pertama kali kami di public expose. Kami ada perhitungan sendiri yang kami lakukan. Yang pasti sejalan dengan pemerintah punya visi,” kata Megain.
Adapun konsep perdagangannya, menurut Megain adalah kontrak fisik. Ia pun mengaku, produk ini nantinya tidak akan menjadi saingan dari London Metal Exchange (LME), melainkan menjadi pelengkap.
“Masing-masing market punya harga yang berbeda-beda dan ini saling berkolerasi, saling influence satu sama lain sehingga bisa membuat sebuah harga global,” ujarnya.
Seperti diketahui, nikel menjadi komoditas utama dari golongan logam dan sangat penting baik bagi Indonesia dan bagi dunia. Indonesia sendiri tercatat menyumbangkan 25% dari total kebutuhan nikel dunia. Namun demikian, nikel merupakan komoditi yang tidak terbarukan.
“Yang jelas nikel sebuah logam dasar yang sangat penting untuk transisi energi Indonesia. Jadi harus diproduksi, harus dijaga, dan harus ada tata niaga yang baik. Sehingga pemerintah tahu berapa yang keluar, berapa pendapatan dan royaltinya,” ungkap Megain.
Adapun bursa ini adalah kepanjangan tangan dari pemerintah yang memiliki kebijakan. Diharapkan kisah sukses dari timah dapat direplikasikan ke komoditas lain. Diharapkan juga ke depan pemerintah punya big data. Alhasil semua transaksi komoditas yang strategis dapat tercatat dengan baik dan bersifat real time.
Di sisi lain, soal gelaran Indonesia 2024 Critical Minerals Conference Megain mengaku sangat tertarik karena Indonesia dapat menjadi price discovery center untuk produk dasar logam dalam negeri. Apalagi Indonesia kaya dengan sumber daya alamnya.
Meski demikian, Indonesia belum serta merta memimpin perdagangan semua komoditas unggulannya tersebut. Harga referensi bagi sebagian komoditas tersebut tidak terbentuk di Indonesia.
Baca Juga
Sementara dari sisi harga, harga nikel dunia mengalami kenaikan empat bulan berturut-turut sejak Februari sampai Mei 2024. Menurut data Bank Dunia, pada Mei 2024 rata-rata harga nikel kadar minimal 99,8% di London Metal Exchange (LME) sudah mencapai US$ 19.586,98 per ton atau turun 10,8% year on year. Di mana dalam laporan Commodity Markets Outlook edisi April 2024, Bank Dunia memproyeksikan harga nikel tahun ini akan berfluktuasi hingga rata-ratanya berkisar US$ 17.000 per ton imbas kenaikan pasokan dari Indonesia dan Tiongkok.
Sebelumnya sempat diberlakukan larangan ekspor nikel yang membuat penambang bijih nikel hanya dapat menjual hasil tambangnya ke smelter dalam negeri, yang mayoritas dikuasai oleh investor asing. Sebelum larangan ekspor resmi diberlakukan, penambang bijih nikel mengusulkan agar tata niaga perdagangan nikel khususnya transaksi bijih nikel tujuan dalam negeri dapat dimandatori seperti perdagangan timah. Namun, hingga saat ini belum ada sinyal positif dari pemerintah untuk usulan tersebut.
Layaknya perjuangan Indonesia dalam meraih kemerdekaan, maka diperlukan pula upaya dan kerja keras bersama dalam memerdekakan komoditi unggulan Indonesia agar dapat berdaulat di negara sendiri. Tentunya, upaya tersebut membutuhkan dukungan penuh, baik dari pemangku kepentingan maupun pemangku kebijakan, agar dapat turut bahu-membahu memperjuangkan hal tersebut.