Aturan Stablecoin Masih Dimatangkan, OJK Tegaskan Bukan Jadi Pengganti Rupiah
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Bank Indonesia (BI) tengah mengkaji pemanfaatan stablecoin sebagai bagian dari pengembangan ekosistem keuangan digital di Indonesia. Meski berpotensi digunakan untuk transaksi, stablecoin ditegaskan tidak akan menggantikan posisi rupiah sebagai alat pembayaran yang sah.
Deputi Komisioner Advisor Kelompok Spesialis Layanan Digital dan Keamanan Siber (KSLK) Bidang Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto (IAKD) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Irnal Fiscallutfi mengatakan, pembahasan mengenai stablecoin dilakukan sejalan dengan perkembangan aset keuangan digital serta amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang direncanakan akan terbit pada Januari 2027 mendatang.
"Stablecoin sudah mulai dapat digunakan sebagai alat transaksi, bukan alat pembayaran," ucap Irnal dalam acara Investortrust Goes to Campus Financial Literacy di Universitas Trisakti, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Baca Juga
Menurut Irnal, stablecoin berpotensi menjadi instrumen yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas transaksi digital. Namun, pemanfaatannya perlu dirumuskan secara hati-hati melalui koordinasi antara OJK dan BI.
"Kami di OJK bersama teman-teman di Bank Indonesia sedang merumuskan bagaimana memastikan stablecoin dan rupiah nanti akan saling hidup berdampingan. Ada rupiah, ada stablecoin, dan melengkapi, bukan saling menggantikan," paparnya.
Irnal menjelaskan, posisi aset kripto di Indonesia saat ini tidak disamakan dengan alat pembayaran. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, rupiah tetap menjadi satu-satunya alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Bahkan muncul narasi bahwa kripto akan menggantikan mata uang resmi negara. Ini miskonsepsi yang memang beredar. Padahal jika kita bedah secara mendalam, keduanya memiliki karakteristik yang berbeda tentu," ungkap Irnal.
Baca Juga
Bank di Paraguay Kolaps, Permintaan Stablecoin USDT Melonjak
Dia menambahkan, pengembangan stablecoin juga harus diimbangi peningkatan literasi keuangan masyarakat. Pasalnya, pemahaman mengenai aset keuangan digital tidak cukup hanya mencakup potensi keuntungan, tetapi juga tata kelola, perlindungan konsumen, dan risiko yang menyertainya.
"Pemahaman mengenai aset keuangan digital, khususnya aset kripto, bukanlah lagi topik yang sifatnya khusus bagi kalangan tertentu. Melainkan bagian dari kompetensi literasi keuangan yang relevan untuk masa depan kita," terangnya.
