AEP Nusantara Tuntaskan Akuisisi 98,26% Saham Pinago (PNGO), Nilainya Jumbo
JAKARTA, investortrust.id – PT Pinago Utama Tbk (PNGO) resmi mengalami perubahan pengendalian setelah penandatanganan dua perjanjian jual beli saham (Share Purchase Agreements/SPA) ditandatangani pada 4 Mei 2026 oleh pengendali lama dengan pengendali baru AEP Nusantara Holdings Limited.
Usai transaksi ini, AEP Nusantara selaku pengendali baru akan melaksanakan penawaran tender wajib dalam waktu dekat. Adapun saham PNGO pagi ini dibuka melesat dengan keanaikan 10,85% menjadi Rp 4.290.
Baca Juga
Harga Emas Antam (ANTM) Turun Rp 35.000, Investor Cermati Risiko Inflasi Global
Manajemen PNGO dalam penjelasan resminya di Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (5/5/2026), menyebutkan bahwa para pemegang saham yang mewakili 589.865.100 saham atau setara 75,50% dari total saham ditempatkan dan disetor menjual kepemilikannya kepada AEP Nusantara Holdings Limited. Selain itu, Wilson Sutantio turut melepas 177.799.800 saham atau 22,76% kepemilikan kepada pihak yang sama.
Dengan demikian, total saham yang dialihkan kepada AEP Nusantara Holdings Limited mencapai 767.664.900 saham atau setara 98,26% dari total saham PNG, sehingga terjadi perubahan pengendalian PNGO kepada entitas tersebut.
Adapun, Bursa Efek Indonesia (BEI) telah mencatatkan adanya transaksi jumbo saham PNGO melalui pasar negosiasi pada Senin, 5 Mei 2026, dengan nilai transaksi Rp 2,75 triliun. Total saham yang berpindah tangan dalam transaksi tersebut tercatat sekitar 768 juta lembar.
Baca Juga
AEP Nusantara Holdings Limited merupakan perusahaan yang didirikan di Hong Kong. Perusahaan ini berdomisili di Nathan Commercial Building, Kowloon, serta memiliki alamat kegiatan usaha di Leighton Centre, Causeway Bay, Hong Kong.
Sebelum transaksi akuisisi ini, Pinago (PNGO) dan AEP Nusantara Holdings Limited tidak memiliki hubungan afiliasi, baik dari sisi kepemilikan saham, kepengurusan, maupun hubungan keluarga sesuai ketentuan pasar modal.
Manajemen menegaskan bahwa perubahan pengendalian ini tidak berdampak negatif terhadap kegiatan operasional, aspek hukum, kondisi keuangan, maupun kelangsungan usaha Perseroan. Selanjutnya, pengendali baru akan melaksanakan kewajiban Penawaran Tender Wajib sesuai ketentuan POJK 9/2018.
