Pemerintah Jaga Defisit di Bawah 3%, Fokus Efisiensi dan Genjot Penerimaan Negara
JAKARTA, investortrust.id - Pemerintah terus memperkuat ketahanan fiskal nasional di tengah dinamika global, termasuk kenaikan harga energi. Pemerintah akan fokus pada efisiensi anggaran dan menggenjot penerimaan negara untuk menjaga defisit anggaran APBN di bawah 3%.
Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto seusai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (19/3/2026).
Baca Juga
Prabowo Panggil Airlangga dan Purbaya ke Istana, Bahas Efisiensi Anggaran
Airlangga menjelaskan Prabowo menegaskan pentingnya menjaga defisit APBN tetap di bawah 3%. Untuk itu, pemerintah melakukan langkah efisiensi di berbagai kementerian dan lembaga.
“Kita menjaga APBN agar defisit tetap di bawah 3% dan sesuai dengan arahan pada saat sidang kabinet paripurna dan sudah dirapatkan dengan kementerian teknis, itu dilakukan efisiensi dari berbagai K/L. Dan dengan efisiensi berbagai K/L itu defisit 3% bisa dijaga,” ujar Airlangga.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan langkah antisipatif terhadap dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan komoditas lainnya. Salah satu upaya yang akan dilakukan adalah meningkatkan volume produksi batu bara.
“Bapak Presiden juga meminta agar volume daripada produksi batu bara bisa ditingkatkan. Artinya akan ada perbaikan terkait dengan RKAB (rencana kerja dan anggaran biaya),” jelasnya.
Pemerintah juga tengah mengkaji penyesuaian kebijakan terkait pajak ekspor batu bara guna meningkatkan penerimaan negara, seiring dengan tren kenaikan harga komoditas tersebut.
Di sektor energi, pemerintah juga mendorong percepatan konversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) menjadi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sebagai langkah efisiensi di tengah tingginya harga minyak. Penugasan tersebut diberikan kepada Badan Pengelola Investasi Danantara untuk segera ditindaklanjuti.
Selain itu, pemerintah juga mengkaji kebijakan fleksibilitas kerja melalui skema work from home (WFH) satu hari dalam lima hari kerja. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi konsumsi bahan bakar hingga 20 persen dari konsumsi normal melalui pengurangan mobilitas.
Baca Juga
Istana Pastikan Efisiensi Tak Potong Anggaran MBG dan Kopdes Merah Putih
“Ada penghematan dari segi penggunaan mobilitas dari bensin penghematannya cukup signifikan, seperlima dari apa yang biasa kita keluarkan," ungkap Airlangga.
Ia menambahkan skema WFH tersebut nantinya tidak hanya berlaku bagi aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga diharapkan dapat diadopsi oleh sektor swasta dan pemerintah daerah. Pemerintah saat ini masih mematangkan berbagai kebijakan tersebut dan akan menyampaikan secara lebih detail kepada publik setelah seluruh konsep final disiapkan.
Langkah-langkah ini mencerminkan pendekatan pemerintah yang adaptif, terukur, dan proaktif dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memperkuat fondasi menuju kemandirian energi dan ketahanan nasional.