Jokowi Minta Pemda Tumbuhkan Ekonomi Daerah 6%
JAKARTA, investortrust.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) minta pemda bisa menumbuhkan perekonomian daerah 6%. Hal ini dilakukan dengan melaksanakan reformasi birokrasi yang harus menciptakan ekosistem kerja yang memacu kinerja, prestasi, dan inovasi aparatur sipil negara (ASN) di seluruh Tanah Air.
“Kinerja ASN dapat dinilai dari keberhasilan program peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, hingga penurunan kemiskinan di wilayah masing-masing. Sekda enggak bisa diangkat kalau dia tidak bisa, misalnya menumbuhkan ekonomi di sebuah kabupaten (sebesar) enam koma sekian persen. Harus ukurannya gitu, bukan ukurannya SPJ (Surat Pertanggungjawaban), repot kalau kejebak ke dalam sistem seperti itu,” tegas Kepala Negara dalam keterangan usai membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Tahun 2023, di Mercure Hotel and Convention, Jakarta, Selasa (03/10/2023).
Baca Juga
Pakar UI Sebut Kondisi Ekonomi di Tahun Politik Lebih Kondusif, Ini Dasarnya
Presiden meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipli Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas untuk merumuskan tolok ukur yang jelas terkait hal tersebut. Di sisi lain, juga disediakan sistem reward yang jelas.
“Saya sering sudah menyampaikan ke Pak MenPANRB, harus ada tolak ukur yang jelas, harus ada reward yang jelas. Jadi, orientasi jangan sampai kerja sampai tengah malam,” ujar Presiden.
Hindari Middle Income Trap
Kepala Negara menambahkan, orientasi kerja ASN harus diubah agar Indonesia dapat memanfaatkan berbagai peluang untuk melompat menjadi negara maju, dan tidak terjebak sebagai negara berpendapatan menengah (middle income trap).
“Itu mestinya tugas-tugas besar birokrasi kita, ASN kita, harus diubah orientasinya. Tapi, memang dimulai dari pusatnya dulu, sistemnya, peraturannya, regulasinya, agar orientasinya ini berubah. Karena kalau tidak, seperti tadi disampaikan oleh Bapak Ketua Umum (Korpri), kita akan terjebak nantinya pada jebakan negara berpendapatan menengah,” ujarnya.
Kurangi Peraturan
Presidennya juga menekankan perlunya fleksibilitas yang tinggi dan kelincahan dalam menghadapi tantangan dan perubahan dunia yang saat ini berlangsung sangat cepat. Presiden meminta jajarannya memangkas regulasi yang menghambat kelincahan dan fleksibitas birokrasi.
Baca Juga
“Karakter ASN harus berubah, jangan monoton. Jangan terpaku rutinitas, harus inovatif, harus adaptif terhadap perubahan-perubahan yang ada. Regulasi baik itu undang-undang, permen (peraturan menteri), perda, nanti ada peraturan dinas, ada peraturan menteri, ada peraturan dirjen, itu kurangi,” ujarnya.
Lebih jauh, Presiden meminta ASN tidak alergi terhadap teknologi dan digitalisasi. Selain itu, memperkuat kolaborasi antarlembaga pemerintah untuk mencapai tujuan pemerintah.
“Ini yang saya lihat, kementerian-kementerian masih ego sektoral. Ini jalan sendiri, ini jalan sendiri, ketemunya di mana enggak jelas. Itu yang berusaha selama sembilan tahun ini saya handle, agar mereka satu tujuan. Ini mendukung, ini mendukung, ini mendukung, tujuannya satu,” tandasnya.