Legislator Soroti Efektivitas Insentif Ramadan Rp12,8 Triliun
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id -- Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati memberikan catatan kritis terhadap kebijakan pemerintah yang mengalokasikan dana sebesar Rp12,8 triliun untuk insentif Ramadan dan Lebaran 2026. Dana jumbo tersebut mencakup bantuan pangan, subsidi transportasi mudik, hingga regulasi Work From Anywhere (WFA).
Anis memandang bahwa lonjakan aktivitas ekonomi selama bulan suci merupakan fenomena tahunan yang krusial bagi daerah.
"Ramadan dan Lebaran itu bukan hanya momentum ibadah, tapi juga momentum ekonomi. Setiap tahun perputaran uang meningkat, konsumsi naik, dan daerah-daerah ikut bergerak. Jadi wajar kalau pemerintah hadir dengan mengeluarkan insentif Rp12,8 triliun untuk bantuan pangan dan transportasi," kata Anis, Senin (23/2/2026).
Meski mendukung upaya menjaga daya beli masyarakat, Anis menegaskan bahwa kebijakan ini tidak boleh sekadar menjadi rutinitas tanpa hasil yang terukur. Ia menekankan bahwa kualitas eksekusi jauh lebih penting daripada sekadar niat baik.
Baca Juga
Pemerintah Bakal Gelontorkan Sekitar Rp 13 Triliun untuk Insentif Ramadan dan Idulfitri
"Kami mendukung langkah yang meringankan beban rakyat. Tapi kami juga akan memastikan pelaksanaannya benar-benar efektif dan tidak sekadar menjadi kebijakan musiman tanpa evaluasi," ujarnya.
Terkait distribusi bantuan, ia mewanti-wanti agar masalah klasik mengenai data penerima tidak terulang kembali. Mengenai kontribusinya terhadap target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6%, Anis menilai stimulus ini hanya bersifat jangka pendek dan berfungsi sebagai pendukung, bukan pilar utama.
"Untuk jangka pendek, sangat mungkin meningkatkan daya beli. Tapi kita juga harus jujur, dampaknya sifatnya sementara. Daya beli yang kuat tetap harus ditopang oleh lapangan kerja dan pendapatan yang stabil," jelasnya.
Politikus PKS itu juga memberikan peringatan agar bantuan pangan pemerintah tidak merusak ekosistem pasar bagi para produsen lokal.
Sementara itu, terkait kebijakan bekerja dari mana saja atau Work From Anywhere (WFA), Anis melihatnya sebagai langkah taktis untuk mendistribusikan perputaran uang ke daerah lebih lama, selama pelayanan publik tidak dikorbankan.
"Work From Anywhere menjelang mudik bisa jadi kebijakan yang cukup cerdas kalau dikelola baik. Ini bisa mengurai kepadatan arus dan memperpanjang waktu tinggal masyarakat di kampung halaman, sehingga ekonomi daerah ikut bergerak lebih lama," tuturnya. (Febrianto Adi Saputro)