APBN Januari 2026 Defisit Rp 54,6 Triliun
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Januari 2026 mengalami defisit. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat defisit APBN per Januari 2026 sebesar Rp 54,6 triliun.
“Hanya 0,21% dari PDB. Angka ini masih sangat terkendali dan berada dalam koridor desain APBN 2026,” kata Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, saat paparan APBN KiTa edisi Februari 2026, di kantornya, Jakarta, Senin (23/2/2026).
Purbaya mengeklaim APBN pada Januari 2026 menunjukkan kinerja yang solid. Pendapatan negara telah mencapai Rp 172,7 triliun atau 5,5% dari target APBN. Tumbuh sekitar 9,5% secara tahunan.
Kinerja ini ditopang oleh penerimaan perpajakan yang tetap kuat dan serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang mulai menunjukkan pemulihan di luar komponen berulang tahun lalu.
Baca Juga
Prabowo Janji Jaga Defisit APBN Tak Lebih 3%: Saya Bertekad Kurangi
Penerimaan perpajakan, yang terdiri dari penerimaan pajak dan bea cukai, mencapai Rp 138,9 triliun atau tumbuh 20,5%. Sementara itu, PNBP mencapai Rp 33,9 triliun atau terkoreksi -20,4%.
Kinerja komponen ini ditopang penerimaan pajak. Purbaya mengatakan, pertumbuhan penerimaan pajak tumbuh 30,7% dibandingkan tahun lalu. Ini menunjukkan terjadinya perbaikan dari efisiensi pengumpulan pajak.
“Saya harap ini akan berlanjut terus,” kata dia.
Dari sisi belanja terealisasi sebesar Rp 227,3 triliun atau 5,9% dari pagu APBN. Angka ini tumbuh tinggi 25,7% secara tahunan.
“Ini menunjukkan akselerasi belanja awal tahun. Khususnya untuk mendukung program prioritas, menjaga daya beli, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di triwulan I,” ucap dia.
Lonjakan tertinggi terlihat pada belanja kementerian/lembaga (K/L). Belanja K/L tumbuh 128,9% di posisi Rp 55,8 triliun. Belanja non-K/L mencapai Rp 76,1 triliun atau tumbuh 23,4% secara tahunan. Adapun transfer ke daerah (TKD) baru mencapai Rp 95,3% atau 0,6% secara tahunan.