Pengawasan Pajak Kripto Diperkuat, DJP Tambah Daftar Negara AEOI-CRS Jadi 117 Yurisdiksi

JAKARTA, investortrust.id - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan merilis pembaruan daftar negara yang telah bersepakat dengan Indonesia untuk melakukan pertukaran data informasi keuangan dalam rangka kepentingan perpajakan, termasuk transaksi kripto. Hal itu setelah DJP Kemenkeu melalui Pengumuman Nomor PENG-1/PJ/2026 mengumumkan pembaruan daftar yurisdiksi dalam skema Automatic Exchange of Financial Account Information berbasis Common Reporting Standard (AEOI-CRS).

Dengan demikian, Indonesia kini dapat bertukar informasi keuangan dengan 117 negara dan yurisdiksi, termasuk data yang berkaitan dengan aset kripto. Jumlah partisipan negara tersebut bertambah dua, dari sebelumnya 115 negara pada awal 2025.

“Dengan ini kami umumkan Daftar Yurisdiksi Partisipan AEOI-CRS dan Yurisdiksi Tujuan Pelaporan AEOI-CRS dalam rangka Pertukaran Informasi Rekening Keuangan Secara Otomatis," tulis pengumuman DJP.

Seiring berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2025, akses informasi keuangan dalam skema AEOI-CRS tidak lagi terbatas pada rekening perbankan konvensional. Pertukaran data kini juga mencakup aset kripto, menandai babak baru pengawasan perpajakan di tengah berkembangnya instrumen keuangan digital. Langkah ini mencerminkan upaya pemerintah untuk menyesuaikan sistem perpajakan dengan dinamika ekonomi digital, sekaligus memastikan bahwa kepemilikan dan transaksi aset kripto berada dalam kerangka kepatuhan pajak yang setara dengan instrumen keuangan lainnya.

Dalam daftar 117 yurisdiksi partisipan AEOI-CRS, tercatat sejumlah pusat keuangan global yang selama ini menjadi rujukan aktivitas keuangan internasional, seperti Singapura, Swiss, Hong Kong, Inggris, Uni Emirat Arab, Jepang, Jerman, Prancis, Australia, dan Kanada. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara seperti Malaysia, Thailand, dan Brunei Darussalam juga termasuk dalam daftar tersebut.

Berikut daftar lengkap yurisdiksi partisipan AEOI-CRS :
1	Albania	40	Ghana	79	Niue
2	Andorra	41	Gibraltar	80	Norwegia
3	Anguilla	42	Yunani	81	Oman
4	Antigua dan Barbuda	43	Greenland	82	Pakistan
5	Argentina	44	Grenada	83	Panama
6	Armenia	45	Guernsey	84	Tiongkok
7	Aruba	46	Hong Kong (Tiongkok)	85	Peru
8	Australia	47	Hungaria	86	Polandia
9	Austria	48	Islandia	87	Portugal
10	Azerbaijan	49	India	88	Qatar
11	Bahama	50	Irlandia	89	Rumania
12	Bahrain	51	Isle of Man	90	Rusia
13	Barbados	52	Italia	91	Rwanda
14	Belgia	53	Jamaika	92	Saint Kitts dan Nevis
15	Belize	54	Jepang	93	Saint Lucia
16	Bermuda	55	Jersey	94	Saint Vincent dan Grenadines
17	Brasil	56	Kazakhstan	95	Samoa
18	British Virgin Islands	57	Kenya	96	San Marino
19	Brunei Darussalam	58	Korea Selatan	97	Arab Saudi
20	Bulgaria	59	Kuwait	98	Senegal
21	Kanada	60	Latvia	99	Seychelles
22	Cayman Islands	61	Lebanon	100	Singapura
23	Chile	62	Liechtenstein	101	Sint Maarten
24	Kolombia	63	Lithuania	102	Slowakia
25	Cook Islands	64	Luksembourg	103	Slovenia
26	Kosta Rika	65	Makau (Tiongkok)	104	Afrika Selatan
27	Kroasia	66	Malaysia	105	Spanyol
28	Curaçao	67	Maladewa	106	Swedia
29	Siprus	68	Malta	107	Swiss
30	Ceko	69	Kepulauan Marshall	108	Thailand
31	Denmark	70	Mauritius	109	Trinidad dan Tobago
32	Dominika	71	Meksiko	110	Turki
33	Ekuador	72	Moldova	111	Turks and Caicos Islands
34	Estonia	73	Monako	112	Uganda
35	Kepulauan Faroe	74	Montserrat	113	Ukraina
36	Finlandia	75	Nauru	114	Uni Emirat Arab
37	Prancis	76	Belanda	115	Inggris
38	Georgia	77	Selandia Baru	116	Uruguay
39	Jerman	78	Nigeria	117	Vanuatu

Baca Juga

OJK Angkat Isu Risiko Kripto dan Digital Fraud di Forum Pengawasan Asia Pasifik

Perluasan ini juga diikuti oleh pembaruan daftar yurisdiksi tujuan pelaporan AEOI-CRS yang meningkat dari 89 menjadi 92 negara. Yurisdiksi tujuan pelaporan merupakan negara dan wilayah yang menjadi rujukan penyampaian data rekening keuangan secara otomatis oleh otoritas pajak Indonesia berdasarkan kesepakatan teknis dan kesiapan sistem pertukaran data.

Sementara itu, untuk yurisdiksi tujuan pelaporan, DJP menetapkan 92 negara dan wilayah yang menjadi rujukan penyampaian informasi rekening keuangan secara otomatis.

Rujukan penyampaian informasi rekening keuangan
1	Albania	34	Greenland	67	Pakistan
2	Andorra	35	Grenada	68	Panama
3	Argentina	36	Guernsey	69	Tiongkok
4	Armenia	37	Hong Kong (Tiongkok)	70	Peru
5	Aruba	38	Hungaria	71	Polandia
6	Australia	39	Islandia	72	Portugal
7	Austria	40	India	73	Qatar
8	Azerbaijan	41	Irlandia	74	Rusia
9	Barbados	42	Isle of Man	75	Rwanda
10	Belgia	43	Italia	76	Saint Kitts dan Nevis
11	Belize	44	Jamaika	77	Saint Lucia
12	Brasil	45	Jepang	78	San Marino
13	Bulgaria	46	Jersey	79	Arab Saudi
14	Kanada	47	Kazakhstan	80	Senegal
15	Chile	48	Kenya	81	Seychelles
16	Kolombia	49	Korea Selatan	82	Singapura
17	Cook Islands	50	Latvia	83	Slowakia
18	Kosta Rika	51	Liechtenstein	84	Slovenia
19	Kroasia	52	Lithuania	85	Afrika Selatan
20	Curaçao	53	Luksembourg	86	Spanyol
21	Siprus	54	Malaysia	87	Swedia
22	Ceko	55	Maladewa	88	Swiss
23	Denmark	56	Malta	89	Thailand
24	Ekuador	57	Mauritius	90	Turki
25	Estonia	58	Meksiko	91	Uganda
26	Kepulauan Faroe	59	Moldova	92	Ukraina
27	Finlandia	60	Monako	93	Inggris
28	Prancis	61	Belanda	94	Uruguay
29	Georgia	62	Selandia Baru
30	Jerman	63	Nigeria
31	Ghana	64	Norwegia
32	Gibraltar	65	Pakistan
33	Yunani	66	Panama

Baca Juga

Pertemuan di Gedung Putih Tak Hasilkan Kesepakatan, Masa Depan RUU Kripto AS Dipertanyakan

Melalui perluasan jaringan AEOI-CRS ini, DJP berharap kepatuhan sukarela wajib pajak dapat terus meningkat, sekaligus memperkuat basis penerimaan negara di tengah upaya menjaga kesinambungan fiskal dan stabilitas sistem perpajakan nasional.

Seperti diketahui, pemerintah terus memperkuat pengawasan perpajakan melalui penerapan skema AEOI CRS, yaitu mekanisme pertukaran otomatis informasi keuangan lintas negara untuk mencegah penghindaran dan penggelapan pajak. Melalui skema ini, otoritas pajak Indonesia memperoleh akses informasi rekening keuangan wajib pajak yang tersimpan di luar negeri, sekaligus berkewajiban menyampaikan data serupa kepada negara mitra. Pertukaran informasi dilakukan secara berkala dan terstandar sesuai ketentuan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

Dalam pelaksanaannya, lembaga jasa keuangan diwajibkan mengumpulkan dan melaporkan data rekening nasabah kepada DJP. Informasi yang disampaikan meliputi identitas pemilik rekening, nomor rekening, saldo atau nilai rekening, serta penghasilan terkait seperti bunga dan dividen.

Data tersebut selanjutnya digunakan DJP untuk mencocokkan dengan laporan Surat Pemberitahuan (SPT) wajib pajak. Apabila ditemukan ketidaksesuaian, otoritas pajak dapat melakukan pengawasan lanjutan hingga penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Penerapan AEOI CRS di Indonesia memiliki dasar hukum Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, serta sejumlah peraturan turunan di tingkat kementerian keuangan. Indonesia juga berkomitmen menjalankan skema ini sebagai bagian dari keanggotaannya dalam Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes OECD.

Dengan skema AEOI CRS, pemerintah berharap transparansi keuangan semakin meningkat, basis pajak menjadi lebih luas, serta kepatuhan wajib pajak, khususnya yang memiliki aset dan penghasilan lintas negara dapat terus diperkuat.