Outflow Investor Nonresiden dari SBN  Bikin Utang Luar Negeri RI Turun

JAKARTA, Investortrust.id - Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Agustus 2023 tercatat sebesar US$ 395,1 miliar, turun dibandingkan dengan posisi ULN akhir Juli 2023 yang mencapai US$ 397,1 miliar. Penurunan posisi ULN ini bersumber dari ULN sektor publik dan swasta.

Dengan perkembangan tersebut, ULN Indonesia secara tahunan mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,8% (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 0,7% (yoy).

ULN pemerintah menurun dibandingkan dengan bulan lalu. Posisi ULN pemerintah pada akhir Agustus 2023 tercatat sebesar US$ 191,6 miliar, turun dibandingkan  posisi bulan sebelumnya yang sebesar US$193,2 miliar, atau secara tahunan tumbuh melambat menjadi 3,6% (yoy) dari periode sebelumnya sebesar 4,1% (yoy).

“Perkembangan ULN tersebut dipengaruhi oleh perpindahan penempatan dana investor nonresiden pada pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik seiring dengan volatilitas di pasar keuangan global yang tinggi,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono dalam pernyataan tertulis, Senin (16/10/2023).

“Selain itu, Pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara hati-hati, efisien, dan akuntabel,” ujarnya.

Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan APBN, ULN berperan penting untuk mendukung upaya Pemerintah dalam pembiayaan sektor produktif serta belanja prioritas sehingga mampu menopang dan menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap solid di tengah ketidakpastian kondisi perekonomian global.

Dukungan tersebut antara lain mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (24,0% dari total ULN pemerintah), administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (18,2%), jasa pendidikan (16,8%), konstruksi (14,2%), dan jasa keuangan dan asuransi (10,1%). Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN pemerintah.