Hilangnya Arsitek Ekonomi Indonesia
Poin Penting
|
Oleh: Yosua Noak Douw *)
INVESTORTRUST - Ada sebuah pertanyaan sederhana, tetapi tampak semakin sulit dijawab saat ini, yaitu siapa arsitek ekonomi Indonesia sejak masa revolusi hingga reformasi? Pertanyaan ini bukan sekadar nostalgia masa lalu, apalagi pembelaan terhadap rezim tertentu. Ini adalah kegelisahan intelektual yang sah dan wajar.
Sebab, ekonomi bangsa sebesar Indonesia —dengan ratusan juta penduduk, wilayah yang luas, serta kompleksitas sosial yang tinggi— tidak mungkin berjalan baik jika hanya digerakkan oleh insting politik, kompromi elite, dan program-program jangka pendek.
Ekonomi bukan sekadar urusan angka pertumbuhan, grafik investasi atau laporan realisasi anggaran. Ia menyangkut arah hidup bangsa: siapa yang diuntungkan, siapa yang tertinggal. Berikut, ke mana masa depan bersama hendak dibawa. Karena itu, sejak awal, setiap bangsa besar selalu memiliki arsitek ekonomi —para pemikir yang merancang arah, bukan sekadar mengelola rutinitas.
Dalam sejarah ziarah perjalanan bangsa hingga meraih kemerdekaan, Indonesia pernah memiliki para perancang ekonomi yang jelas arah pikirannya. Mereka bukan sekadar paham kebijakan dan statistik, tetapi juga memahami untuk siapa ekonomi dibangun dan nilai apa yang harus diperjuangkan demi kemasalahatan rakyat.
Saat ini, kegelisahan muncul karena kebijakan ekonomi terlihat berjalan sendiri-sendiri. Banyak proyek, banyak program, tetapi seringkali tanpa satu peta besar yang utuh dan mudah dipahami publik.
Intelektual Pejuang
Pada masa awal kemerdekaan, ekonomi Indonesia dirancang oleh kalangan atau kaum intelektual pejuang. Sutan Sjahrir dan Mohammad Hatta, misalnya, bukan hanya tokoh politik melainkan pemikir yang serius mendalami ekonomi-politik, keadilan sosial, dan kemanusiaan.
Sjahrir dipengaruhi oleh gagasan sosialisme demokratis Eropa. Ia belajar dari Karl Marx dan Friedrich Engels hingga pemikir sosial-demokrat seperti Otto Bauer, teoretikus Austro-Marxis (1881–1938) dan aktivis sosialis Polandia-Jerman Rosa Luxemburg (1871–1919).
Namun, Sjahrir bukan pengagung dogma. Ia menolak totalitarianisme, menolak kekerasan atas nama ideologi, dan percaya bahwa ekonomi harus membebaskan manusia, bukan menindasnya. Pengalamannya bersama serikat buruh membentuk keyakinan bahwa keadilan sosial tidak bisa lahir dari eksploitasi.
Bersama Mohammad Hatta, Sjahrir membangun pendekatan perjuangan yang menekankan pendidikan politik, kaderisasi, dan pembangunan manusia. Mereka percaya bahwa kemerdekaan tanpa manusia yang tercerahkan hanya akan melahirkan elite baru yang menggantikan penjajah lama. Karena itu, perjuangan mereka tidak hanya melawan kolonialisme, tetapi juga melawan kebodohan struktural.
Hatta sendiri meletakkan koperasi sebagai sokoguru ekonomi bukan karena romantisme masa lalu, melainkan dari analisis sosial mendalam dan tajam. Ia membaca struktur masyarakat Indonesia sebagai masyarakat agraris, komunal, dan rentan eksploitasi oleh modal besar. Bagi Hatta, koperasi adalah bentuk ekonomi yang memanusiakan manusia, memperkuat solidaritas, dan mencegah pemusatan kekayaan.
Di masa yang sama, Sumitro Djojohadikusumo meletakkan fondasi ekonomi modern Indonesia. Melalui Rencana Sumitro (1951), ia mendorong industrialisasi, penguatan industri rakyat, dan modernisasi ekonomi nasional. Pendekatannya rasional dan berbasis riset.
Ia menolak pandangan bahwa kemiskinan disebabkan oleh budaya malas atau tradisi. Bagi Sumitro, kemiskinan adalah persoalan struktural: teknologi yang tertinggal, perang yang menghancurkan, serta sistem ekonomi global yang tidak adil.
Era ini memiliki satu ciri penting yaitu intelektual memimpin kebijakan, bukan sekadar mendukung kekuasaan. Ekonomi dipandang sebagai alat pembebasan, bukan sekadar mesin pertumbuhan.
Baca Juga
Arsitektur Ekonomi Jelas, Tapi Tertutup
Memasuki era Orde Baru, arah ekonomi Indonesia berubah drastis. Soeharto menggeser paradigma dari “politik sebagai panglima” menjadi “ekonomi sebagai panglima”. Dalam konteks krisis ekonomi berat dan hiperinflasi, Soeharto mengandalkan kelompok ekonom yang dikenal sebagai Mafia Berkeley.
Kelompok teknokrat ini berhasil menstabilkan ekonomi, menekan inflasi, membuka keran investasi, dan mendorong pertumbuhan tinggi selama puluhan tahun. Secara teknis, ekonomi Orde Baru rapi dan terukur. Ada peta jalan (roadmap) yang jelas, ada target yang terdefinisi, dan ada konsistensi kebijakan.
Namun, keberhasilan ini dibayar mahal. Pertumbuhan ekonomi berjalan beriringan dengan ketimpangan sosial yang menganga lebar, dominasi konglomerat, dan penyingkiran ekonomi rakyat. Lebih dari itu, seluruh arsitektur ekonomi bekerja dalam sistem politik yang tertutup dan represif. Ilmu tunduk pada kekuasaan, bukan sebaliknya.
Masalah Orde Baru sebenarnya bukan ketiadaan arsitek ekonomi. Justru sebaliknya: arsiteknya ada tetapi bekerja dalam sistem yang menutup ruang kritik dan koreksi publik. Ketika kekuasaan menjadi absolut, ekonomi kehilangan dimensi etik dan keadilan.
Pasca-reformasi ruang demokrasi terbuka tetapi kehilangan arah. Reformasi 1998 membuka ruang demokrasi yang luas. Namun, di sinilah muncul paradoks baru: hilangnya komando keilmuan dalam ekonomi. Tidak ada lagi figur atau kelompok pemikir dengan wibawa intelektual yang mampu menyatukan kebijakan dalam satu desain besar.
Program ekonomi seperti hilirisasi, food estate, bantuan sosial, penguatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga industrialisasi berjalan sendiri-sendiri. Banyak yang berniat baik, tetapi tidak terhubung dalam satu visi jangka panjang yang utuh, holistik.
Dalam situasi ini, politik seringkali menggantikan ilmu. Ekonom lebih sering berperan sebagai pemberi legitimasi teknis atas keputusan politik yang sudah diambil. Wacana publik dipenuhi pencitraan dan jargon. Di tepian berlainan perdebatan mendalam tentang filosofi ekonomi, pilihan pembangunan, dan keadilan sosial semakin jarang terdengar. Akibatnya, pertanyaan mendasar jarang dijawab secara jujur. Ekonomi ini untuk siapa dan Indonesia mau dibawa ke mana?
Baca Juga
Dari Ideologi ke Pragmatisme
Jika ditarik benang merah sejarah, terlihat pergeseran yang jelas. Era awal kemerdekaan, ekonomi berbasis keadilan sosial dan pembebasan rakyat. Orde Baru, ekonomi berbasis teknokrasi pertumbuhan. Kemudian, pasca-reformasi ekonomi berbasis pragmatisme politik.
Tanpa visi bersama, pembangunan mudah terombang-ambing oleh kepentingan jangka pendek. Banyak proyek berjalan tetapi minim arah dan makna. Pembangunan menjadi sekadar urusan realisasi anggaran, bukan perwujudan cita-cita bangsa.
Kritik ini bukan ajakan kembali ke masa lalu yang otoriter. Indonesia tidak membutuhkan Orde Baru versi baru. Namun, yang dibutuhkan ialah arsitek ekonomi baru —pemikir yang mampu bekerja dalam demokrasi, tetapi tetap berpijak pada ilmu, nilai, dan keberpihakan sosial.
Indonesia membutuhkan pemimpin ekonomi yang menguasai ekonomi politik dan pembangunan, berpihak pada keadilan sosial dan keberlanjutan, berani berpikir melampaui resep teknis, dan mampu menyatukan visi bangsa ke dalam kebijakan nyata.
Pertanyaan penting dan reflektif ialah siapa arsitek ekonomi Indonesia saat ini bukan pertanyaan pesimistis. Ia adalah titik awal kesadaran kolektif. Demokrasi seharusnya menjadi ruang subur bagi lahirnya pemikir besar; bukan hanya manajer proyek dan negosiator politik.
Ekonomi bangsa sebesar Indonesia tidak boleh kehilangan arsitek di bidang ini. Tanpa arah yang jelas, pembangunan memang bisa berjalan. Tetapi tanpa visi dan kompas moral, bangsa ini bisa melaju cepat namun berpotensi menuju tubir jurang yang curam. ***
*) Dr Yosua Noak Douw, S.Sos, M.Si, MA, Doktor lulusan Universitas Cenderawasih, Jayapura, Papua.