Investasi Melejit di Awal Tahun, Peluang Menangkap Modal Asing Jadi Tantangan
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Sekretaris Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mencatat kenaikan investasi hingga 13,6% secara tahunan hingga semester I-2025 atau mencapai Rp 942,9 triliun. Untuk pertama kalinya, investasi per kuartal rata-rata mencapai di atas Rp 450 triliun.
“Kalau kita bandingkan kira-kira di awal pemerintahan yang lalu, setiap kuartal hanya sekitar Rp 200 triliun, jadi 2,5 kali lipat,” kata Susi, sapaannya, saat diskusi di Metro TV News, 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, di Jakarta, Kamis (16/10/2025).
Susi menjelaskan peningkatan investasi ini diikuti dengan penciptaan lapangan kerja. Rata-rata per kuartal, penciptaan lapangan kerja dari realisasi investasi mencapai 600.000 hingga 650.000. Sementara, pada awal pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo, penciptaan lapangan kerja berada di bawah 200.000 lapangan kerja.
“Jadi, dari sisi capaian realisasinya meningkat secara signifikan dan juga semakin berkualitas,” jelas dia.
Sementara itu, menurut sebarannya, realisasi investasi Indonesia juga semakin inklusif. Ini terlihat dari realisasi investasi yang terjadi di luar Pulau Jawa mencapai 50,5%.
Dalam forum yang sama, Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka Pangestu menyebut investasi yang masuk ke Indonesia bukan hanya mengenai angka di atas kertas dan kualitas dalam penciptaan lapangan kerja, melainkan juga peningkatan produktivitas. Artinya, kemampuan pemerintah dalam menciptakan Investment Capital Output Ratio (ICOR) yang rendah tetap menjadi kunci.
Baca Juga
Targetkan Tarik Investasi 2 Tahun ke Depan, Jadi Alasan BPI Danantara Ajak Ekspatriat Masuk BUMN
Untuk mencapai target ICOR yang rendah tersebut, Mari menyebut pemerintah perlu melihat kesempatan yang muncul di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat perang dagang. Akibat penerapan tarif yang berbeda bagi setiap negara, terdapat peluang relokasi dari investasi.
“Itu adalah relokasi dari investasi yang terjadi untuk mendiversifikasi risiko dan melakukan diversifikasi dari supply chain,” ujar Mari.
Survei terhadap sejumlah investor, kata Mari, menunjukkan peluang bagi investasi masuk ke wilayah Asia Tenggara. Tetapi tantangan yang muncul yaitu bagaimana menangkap investasi tersebut karena investor melihat bagaimana suatu negara memberikan kemudahan berbisnis.
“Nah, pekerjaan rumah kita di dalam negeri untuk bisa menangkap kesempatan itu seperti apa,” jelas dia.
Salah satunya dengan menutup perbedaan tarif masuk dengan Vietnam. Mari mengapresiasi sejumlah perjanjian dagang yang sudah diselesaikan dengan beberapa negara dan kawasan, misalnya Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). Perjanjian dagang itu membantu eksportir lokal masuk ke pasar Eropa, di tengah ketidakpastian di Amerika Serikat.
“Kedua, bagaimana kebijakan di dalam negeri,” kata dia.
Selain peran APBN, Mari juga menyoroti bagaimana reformasi struktural dan deregulasi yang harus dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Selain kemudahan izin berusaha yang dikeluarkan dalam waktu maksimal tiga hari.
“Dan sistem online-nya benar-benar diperbaiki,” ucap dia.
Pemerintah, kata Mari, juga perlu memberikan kepastian mengenai aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan iklim berinvestasi. “Ini juga bersama dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan Kemenko Perekonomian, juga terkait dengan penetapan Upah Minimum Provinsi,” kata dia.

