Tenang! 'Shutdown' AS Tak Ganggu Iklim Investasi RI

JAKARTA, investortrust.id - Pemerintah merespons adanya kebijakan shutdown government yang kini terjadi di Amerika Serikat (AS). Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Nurul Ichwan, meyakini kejadian tersebut tidak akan mengganggu iklim investasi di Indonesia.

Nurul Ichwan mengatakan, AS bukan merupakan negara asal investor asing terbesar di Indonesia. Alasan tersebut ia yakini membuat kejadian shutdown goverment yang terjadi di AS tidak akan terlalu berpengaruh terhadap iklim investasi dalam negeri.

"Sebenarnya kalau untuk Amerika ini dari sisi investasi tidak terlalu besar. Sehingga kalau shutdownnya ini juga relatif kan very short juga," kata dia saat ditemui usai gelaran agenda Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC), Senayan, Sabtu (11/10/2025).

Menurut Nurul Ichwan, shutdown goverment hanya akan perbengaruh terhadap kebijakan sektor publik yang ada di AS. Sedangkan sektor swasta, kata dia, masih dapat bergerak di tengah kejadian shutdown goverment.

Ia pun optimistis geliat sektor swasta dari AS masih tetap akan bergerak, termasuk dalam rangka rencana investasi ke Tanah Air.

"Tapi saya tidak tahu apakah kemudian perusahaan yang investasi di kita headquarternya di Amerika, dari sisi pembiayaan mereka disana terpengaruh dengan shutdownnya terjadi, saya tidak tahu tentang itu. Tapi, so far kita tidak menangkap ada indikasi pengaruh," jelasnya.

Baca Juga

Tak Mau Terjebak Drama 'Shutdown' AS, Anindya Bakrie Ajak Pengusaha Fokus Kapasitas Ekspor

Berdasarkan catatan BKPM, per triwulan II 2025 nilai investasi dari AS ke Indonesia adalah sebesar US$ 0,8 miliar atau setara 6% dari total penanaman modal asing (PMA).

Sementara itu Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, pada kesempatan yang sama turut merespons terjadinya shutdown government yang terjadi di AS. Alih-alih ikut terjebak dalam drama shutdown government, Anindya mengajak pengusaha lokal untuk terus memperkuat kapasitas ekspor, khususnya ke pasar AS.

Ketua Umum Kadin itu meyakini, shutdown goverment yang terjadi di AS belum memiliki dampak berarti terhadap keberlangsungan iklim usaha di Indonesia. Sebaliknya, ia menyebut kebijakan itu lebih dirasakan dampaknya di internal AS.

Ia pun menyebut kejadian serupa juga pernah terjadi di era pemerintahan sebelumnya.

"Itu bukan yang pertama kali. Ternyata dari waktu ke waktu di setiap presiden ada saja, memang cara mereka bekerja rupanya begitu," katanya saat ditemui di JICC, Senayan, Jakarta, Sabtu (11/10/2025).

Diberitakan pemerintah AS menutup sebagian besar operasinya pada Rabu (01/10/2025) setelah perpecahan politik yang dalam membuat Kongres dan Gedung Putih gagal mencapai kesepakatan pendanaan. Hal ini memicu kebuntuan yang berpotensi panjang dan melelahkan serta bisa mengakibatkan hilangnya ribuan pekerjaan federal.

Belum ada jalan keluar yang jelas dari kebuntuan ini, sementara berbagai lembaga memperingatkan bahwa penutupan pemerintah ke-15 sejak 1981 itu akan menghentikan rilis laporan ketenagakerjaan September yang ditunggu pasar, memperlambat perjalanan udara, menangguhkan penelitian ilmiah, menahan gaji pasukan AS, dan memicu cuti paksa terhadap 750.000 pegawai federal dengan biaya harian sebesar 400 juta dolar AS.

Dalam Sejarah AS, penutupan pemerintah federal terpanjang berlangsung selama 35 hari, dari 22 Desember 2018 hingga 25 Januari 2019 yang terjadi pada masa pemerintahan pertama Presiden Donald Trump dan dipicu oleh kebuntuan politik terkait pendanaan tembok perbatasan AS-Meksiko.