BGN Tetapkan Pagu Rp 268 Triliun di 2026, Fokus 95% untuk Program Gizi Nasional

JAKARTA, investortrust.id - Badan Gizi Nasional (BGN) resmi menetapkan pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp 268 triliun. Angka tersebut tercantum dalam surat bersama pagu anggaran Menteri Keuangan Nomor S505/MK03-2025 dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor B-621/D.9/PP.04/03/07/2025.

Dari jumlah itu, mayoirtas atau 95,4% untuk program pemenuhan gizi nasional.

Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan bahwa jumlah tersebut berbeda dengan nota keuangan pemerintah yang menyebut Rp 335 triliun. Menurutnya, hal ini perlu diluruskan agar tidak terjadi kesalahpahaman.

“Dari Rp 335 triliun itu, sekitar Rp 67 triliun masuk kategori stand by. Pagu resmi yang kami terima adalah Rp 268 triliun,” ujar Dadan dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR di gedung parlemen, Jakarta, Senin (8/9/2025).

Baca Juga

BGN Targetkan 31.000 SPPG hingga Akhir 2025, 7.477 SPPG Sudah Beroperasi

Dadan memenerangkan, pagu indikatif awal BGN sebetulnya hanya Rp 217 triliun. Namun setelah pembahasan, BGN mendapar tambahan Rp 50 triliun sehingga totalnya menjadi Rp 268 triliun. 

Dia pun merincikan, tambahan Rp 50 triliun tersebut dialokasikan, antara lain untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) anak sekolah sebesar Rp 34,4 triliun, MBG untuk ibu hamil, menyusui, dan balita Rp 3,1 triliun, belanja pegawai Rp 3,9 triliun, digitalisasi Rp 3,1 triliun. 

“Kemudian promosi dan edukasi serta kerja sama dan pemberdayaan masyarakat Rp 280 miliar, pemantauan pengawasan Rp 700 miliar, sistem dan tata kelola Rp 412,5 miliar, koordinasi penyediaan penyaluran termasuk pembiayaan gaji akuntan, ahli gizi, serta pelatihan penjamah makan itu kurang lebih Rp 3,8 triliun, dan terakhir kegiatan pada program dukungan manajemen lainnya kurang lebih Rp 59,8 miliar,” beber Dadan.

Baca Juga

Kementerian PU dan BGN Genjot Proyek 1.542 SPPG demi Target 82,9 Juta Penerima MBG

Lebih lanjut, Dadan menyebutkan, jika dirinci klasifikasi anggaran BGN tahun 2026 yang sebesar Rp 268 triliun, maka 95,4% adalah untuk program pemenuhan gizi nasional senilai Rp 255,5 triliun, kemudian 4,6% sisanya merupakan program dukungan manajemen senilai Rp 12,4 triliun. 

“Sementara itu, jika dilihat anggaran per fungsi, maka di situ terlihat bahwa Rp 24,7 triliun (9,2%) berasal dari fungsi kesehatan, kemudian Rp 223 triliun (83,4%) itu fungsi pendidikan, dan Rp 19,7 triliun (7,4%) itu fungsi ekonomi. Jadi berasal dari tiga sumber fungsi,” ucap Dadan.