Utang Warisan yang Membonsai Pertumbuhan Ekonomi

UNTUK memahami pemberontakan populis terhadap perdagangan bebas dan pilar-pilar ekonomi arus utama lainnya – sebuah pemberontakan yang dimanfaatkan Presiden AS Donald Trump untuk ambisi politiknya dengan sangat terampil – kita harus melihat kembali gerakan anti-penghematan yang muncul setelah krisis keuangan global 2008-2009.

Pasca krisis, para pendukung anti-penghematan mulai berargumen bahwa apa yang disebut "kendala anggaran pemerintah" bukanlah suatu keharusan ekonomi, melainkan sebuah konstruksi intelektual jahat yang secara kejam membatasi pengeluaran dan transfer sosial. Dalam pandangan mereka, pemerintah – setidaknya di negara-negara maju – hampir selalu dapat menerbitkan lebih banyak utang dengan biaya jangka panjang yang minimal.

Selama tahun 2010-an, ketika suku bunga—terutama utang pemerintah jangka panjang—turun ke titik terendah sepanjang sejarah, argumen anti-penghematan tampaknya tidak hanya menguntungkan secara politis, tetapi juga, bagi banyak orang, meyakinkan secara intelektual. Bahkan setelah rasio utang pemerintah AS terhadap PDB meningkat hampir 40% pada tahun-tahun setelah krisis 2008, banyak ekonom bertanya: Mengapa tidak meminjam lebih banyak?

Jawabannya adalah sebagian besar utang tersebut berjangka relatif pendek, sehingga membuat Amerika Serikat sangat rentan terhadap kenaikan suku bunga. Setelah pandemi Covid-19, ketika suku bunga kembali ke tingkat yang lebih normal, biaya layanan utang AS meningkat lebih dari dua kali lipat, dan terus meningkat seiring jatuh tempo obligasi yang lebih lama dan harus dibiayai kembali dengan suku bunga yang lebih tinggi. Meskipun banyak politisi belum memahami implikasinya, dampak buruk dari utang yang tinggi dan suku bunga yang lebih tinggi sudah mulai terasa.

Di Eropa, pergeseran ini sama mencoloknya. Kanselir Jerman Friedrich Merz telah secara terbuka menyatakan bahwa negara kesejahteraan, setidaknya dalam bentuknya saat ini, tidak lagi terjangkau. Negara-negara Eropa sudah menghadapi pertumbuhan yang lambat dan populasi yang menua, dan kini mereka juga harus meningkatkan anggaran pertahanan – sebuah pengeluaran yang mungkin kurang ditoleransi oleh para pendukung anti-penghematan, namun semakin tak terelakkan.

Secara historis, sebagian besar krisis utang dan inflasi terjadi ketika pemerintah yang seharusnya dapat memenuhi kewajibannya secara penuh justru memilih inflasi atau gagal bayar. Begitu investor dan publik merasakan kesediaan pemerintah untuk menggunakan langkah-langkah heterodoks semacam itu, kepercayaan dapat menguap jauh sebelum utang tampak berlebihan, sehingga para pembuat kebijakan hanya memiliki sedikit pilihan.

Oleh karena itu, meskipun batas teoretis utang pemerintah mungkin sangat tinggi, batas praktisnya seringkali jauh lebih rendah. Hal ini tidak menunjukkan adanya ambang batas pasti di mana utang menjadi tidak berkelanjutan – terlalu banyak variabel dan ketidakpastian yang berperan. Sebagaimana dicatat oleh Carmen Reinhart dalam makalahnya tahun 2010, dinamika utang mirip dengan batas kecepatan: mengemudi terlalu cepat tidak menjamin kecelakaan, tetapi justru meningkatkan risikonya.

Baca Juga

Utang Jatuh Tempo Juni Tembus Rp 150 Triliun, Disiplin Fiskal Jadi Sorotan

Bagi negara-negara maju, bahaya nyata yang ditimbulkan oleh utang yang tinggi bukanlah keruntuhan yang akan segera terjadi, melainkan hilangnya fleksibilitas fiskal. Beban utang yang berat dapat membatasi kemauan pemerintah untuk menerapkan stimulus sebagai respons terhadap krisis keuangan, pandemi, atau resesi yang mendalam. Lebih lanjut, sejarah menunjukkan bahwa jika faktor-faktor lain tetap sama—dominasi mata uang, kekayaan, dan kekuatan kelembagaan—negara-negara dengan rasio utang terhadap pendapatan yang tinggi cenderung tumbuh lebih lambat dalam jangka panjang dibandingkan negara-negara dengan utang rendah.

Meskipun demikian, Reinhart dikritik keras atas makalah konferensi informal tahun 2010 yang mengkaji hubungan yang terdokumentasi dengan baik antara utang publik yang tinggi dan pertumbuhan yang lebih lambat menggunakan data historis yang baru dikumpulkan dari bukunya tahun 2009, This Time Is Different. Serangan tersebut meningkat pada tahun 2013, ketika tiga ekonom anti-penghematan mengklaim makalah tersebut sarat dengan kesalahan dan berargumen bahwa setelah dikoreksi, data tersebut hanya menunjukkan sedikit bukti bahwa utang yang tinggi menghambat pertumbuhan ekonomi.

Kenyataannya, kritik mereka sangat bergantung pada kutipan selektif dan misrepresentasi polemik. Makalah tersebut memang mengandung satu kesalahan—hal yang biasa terjadi pada karya-karya informal awal yang tidak melalui tinjauan sejawat—tetapi tidak lebih dari itu. Yang terpenting, mengakui bahwa pemerintah harus memperhatikan utang tidak serta merta menyiratkan perlunya penghematan. Menaikkan pajak atau lonjakan inflasi yang moderat,  terkadang bisa menjadi pilihan yang lebih baik.

Versi lengkap makalahnya yang diterbitkan pada tahun 2012 dan berdasarkan kumpulan data yang lebih besar, tidak mengandung kesalahan dan mencapai kesimpulan yang hampir identik – sebuah fakta yang terus diabaikan oleh kubu anti-penghematan. Sejak itu, puluhan studi yang ketat secara konsisten mengaitkan tingkat utang yang tinggi dengan pertumbuhan yang lebih lambat. Saluran kausal yang tepat masih menjadi bahan perdebatan di antara para ekonom, tetapi buktinya sangat kuat.

Sebagian besar kebingungan tampaknya bermula dari kesalahan umum yang menyamakan utang dengan defisit. Meskipun defisit merupakan alat yang efektif dan mutlak diperlukan selama krisis, utang warisan yang besar hampir selalu menghambat pertumbuhan dan membuat pemerintah kurang leluasa bermanuver.

Gerakan anti-penghematan telah kehilangan momentum dan kredibilitas intelektual dalam beberapa tahun terakhir, sebagian karena inflasi pascapandemi, tetapi lebih fundamental lagi karena suku bunga riil tampaknya telah kembali normal. Akibatnya, logika "makan siang gratis" yang mendasari ekonomi anti-penghematan telah terungkap, dan menjadi ilusi yang berbahaya.

Begitu pula dengan Indonesia di era Presiden Jokowi yang mewariskan utang besar besaran, pada era sekarang akan sangat membebani dan membonsai pertumbuhan ekonomi, sehingga fleksibilitas kebijakan ekonomi Presiden Prabowo kian terbatas.

Baca Juga

BI: Utang Luar Negeri Indonesia Triwulan II 2025 Tumbuh Melambat, Struktur Tetap Sehat