Prabowo Didesak Kaji Ulang Postur RAPBN dan Proyek Mercusuar
Poin Penting
|
JAKARTA, Investortrust.id - Sejumlah tokoh yang bergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa menyoroti postur RAPBN 2026 dan meminta Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi proyek mercusuar, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih (KMP), dan Sekolah Rakyat.
Pendeta Gomar Gultom mendesak pemerintah mengkaji ulang, mengevaluasi, dan mendorong agar RAPBN berpihak kepada rakyat.
"Segala bentuk pemborosan yang tidak perlu, dengan fasilitasi pejabat negara dan parlemen perlu ditinjau," kata Pendeta Gomar dalam konferensi pers Gerakan Nurani Bangsa di Jakarta, Rabu (3/9/2025).
Baca Juga
Tiga Lembaga Ekonomi Kritik Postur APBN, Desak Perubahan di RAPBN 2026
Gomar menambahkan, pemerintah juga perlu mengevaluasi sejumlah proyek mercusuar yang dinilai tidak tepat sasaran, di antaranya program MBG, KMP, dan Sekolah Rakyat.
"Saya kira (tiga program tersebut) perlu ditinjau ulang, benerkah ini untuk kepentingan rakyat? Kalau diteruskan pun harus diawasi sebaik-baiknya, direfleksikan ulang, dievaluasi ulang," ujar dia.
Ia berharap DPR dan pemerintah memperhatikan masukan rakyat dan menjadikan peristiwa yang terjadi belakangan ini sebagai momentum refleksi bersama.
Kritik senada juga disampaikan Mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode M Syarif. Laode menyoroti besarnya porsi anggaran untuk TNI dan Polri. Kedua institusi tersebut menempati deretan anggaran tertinggi dari 10 kementerian dan Lembaga (K/L). Padahal, jumlah petani di Indonesia ada 40 juta.
Baca Juga
Ini Sederet Fokus RAPBN 2026 Pemerintah di Sektor Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi
"Jadi, kenapa anggarannya lebih besar diberikan kepada sektor pertahanan dan polisi. Karena itu, saya pikir penting sekali DPR dan eksekutif menilai. Kementerian Keuangan jangan lagi melanjutkan kebijakan anggaran yang tidak mementingkan rakyat," tegas dia.
Laode berharap berbagai masukan yang disampaikan dapat ditindaklanjuti. DPR dan pemerintah jangan hanya mendengar, tetapi juga melaksanakannya.
"Yang penting bukan mendengarkan, yang penting adalah menjalankan masukan masyarakat. Apalagi kalau masukannya dari para sesepuh bangsa ini. Jadi, saya pikir kalau hanya mendengarkan tapi tidak menjalankan, berarti pemerintah yang tuli, itu tidak boleh," tandas dia.