Hadir September 2025, Banyuwangi Jadi 'Pilot Project' Bansos Digital
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah menggelar rapat perdana untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai fondasi pemerintah digital yang inklusif, efisien, dan berdaulat.
Penasihat Khusus Presiden bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, sasaran pertama program ini, yaitu pilot project bantuan sosial (bansos) untuk Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.
“Nanti September, minggu ketiga, kita sudah lakukan pilot project di Banyuwangi dan Presiden Prabowo Subianto akan datang sendiri,” kata Luhut, di kantor Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Jakarta, Selasa (26/8/2025).
Baca Juga
Soal Pegawai BUMN Terima Bansos, Ketua DPR Tekankan Pentingnya Verifikasi Data
Banyuwangi akan menjadi laboratorium uji coba (piloting project) penerapan teknologi pemerintahan digital dalam program bantuan sosial. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan akurasi penyaluran dengan menurunkan inclusion dan exclusion error, memperkuat transparansi dan akuntabilitas, serta memungkinkan masyarakat melakukan verifikasi identitas digital secara mandiri melalui aplikasi.
Proses backend nantinya akan berjalan otomatis dengan verifikasi data lintas lembaga, mulai BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Bank Indonesia-Himpunan Bank Negara (BI–Himbara), Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), hingga Samsat.
“Digitalisasi bansos ini bukan hanya soal transparansi, tetapi juga memungkinkan pemerintah melakukan penghematan anggaran signifikan karena penyaluran bantuan menjadi jauh lebih tepat sasaran,” ujar dia.
Dengan ketepatan sasaran, Luhut mengklaim dapat menghemat anggaran perlindungan sosial bagi masyarakat. Luhut akan menyosialisasikan program percontohan ini ke masyarakat. Dengan demikian, masyarakat yang seharusnya menerima bansos, tetapi tak menerima dapat melaporkan.
Saat ini, terdapat 286 juta penduduk yang terkompilasi secara digital. Data ini dikumpulkan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Baca Juga
Diatur dalam Perpres, LPG 3 Kg Satu Harga Hadir untuk Penerima Bansos Mulai 2026
Menurut Luhut, dengan kepatuhan terhadap data penduduk miskin penerima bansos, pemerintah dapat menekan warga miskin menjadi 34 juta orang.
Selain untuk ketepatan bansos, Luhut menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan sistem one single submission (OSS) yang terintegrasi dengan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI). Dia mengklaim langkah ini akan memudahkan proses perizinan berusaha.
“Dengan OSS berbasis AI ini semua proses perizinan, itu sudah bisa kita lakukan dalam beberapa waktu ke depan,” kata dia.