BKPM Tunggu Arahan Presiden Terkait Langkah Antisipasi Konflik Iran-Israel
JAKARTA, investortrust.id - Pelaku ekonomi global menaruh perhatian serius atas peningkatan eskalasi yang ditimbulkan di kawasan Timur Tengah. Perhatian serupa turut disampaikan Pemerintah Indonesia.
Sebelumnya, Iran melakukan serangan balasan dengan melontarkan 300 pesawat nirawak (drone) dan rudal ke pangkalan militer Israel. Perkembangan ini membuat dunia dilanda kecemasan.
Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bersiap untuk mengantisipasi dampak konflik Iran-Israel terhadap iklim investasi dalam negeri. Namun BKPM mengaku masih menunggu arahan strategis presiden dan tanggapan resmi dari kementerian/lembaga terkait.
"Kami menunggu tanggapan resmi pemerintah sebelum nantinya akan menindaklanjuti dengan kebijakan-kebijakan yang relevan," kata Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Nurul Ichwan, kepada Investortrust.id, Senin (15/4/2024).
Baca Juga
Dikatakan Nurul, saat ini BKPM tengah menunggu respons Israel usai serangan yang dilancarkan Iran. Ia mengkhawatirkan respons Israel akan memperluas eskalasi, dengan dampak terburuk yakni bergabungnya aliansi masing-masing negara untuk terlibat konflik secara langsung.
"Kalau terjadi eskalasi yang meluas, terkait persoalan investasi ini akan memberikan implikasi yang cukup serius," sambung Nurul.
Ia menjelaskan baik BKPM maupun pelaku investasi tengah mempertimbangkan kalkulasi yang ditimbulkan dari konflik Iran-Israel. Meski investasi yang berasal dari kawasan Timur Tengah tidak lebih besar dibandingkan negara lain, pemerintah tetap menaruh perhatian khusus terhadap situasi yang tengah terjadi.
"Sekalipun tidak terlalu besar, kita tidak bisa ignorance," sebut Nurul.
Baca Juga
Bandara Kertajati Layani 20.969 Penumpang hingga H+4 Lebaran
Sebagai catatan, sepanjang tahun 2023 lalu Singapura menjadi penyumbang penanaman modal asing (PMA) terbesar dengan total realisasi investasi US$ 15,4 miliar. Disusul oleh China, Hongkong, Jepang dan Malaysia.
Menurut Nurul, salah satu dampak nyata yang mungkin akan dialami adalah perpanjangan status wait and see terhadap investor yang ingin menguncurkan dananya ke Indonesia. Setelah sebelumnya status wait and see didorong oleh sentimen domestik seperti pemilihan umum (pemilu), kali ini diperkuat dengan faktor global yakni dengan meningkatnya eskalasi ketegangan di Timur Tengah.
Ia menuturkan situasi tersebut memaksa pelaku usaha harus mencermati kembali rantai pasok dan distribusi logistik yang terganggun akibat eskalasi konflik Iran-Israel. Selain itu, pemerintah dan juga pelaku usaha dipaksa kembali mencermati kembali reaksi negara-negara yang menjadi leading sector dalam hal PMA, seperti Amerika Serikat dan China.
"Butuh waktu tidak sebentar, dan pencermatan yang lebih panjang," kata Nurul.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, ia menyebut pelaku usaha dan juga pemerintah dalam hal ini BKPM dituntut untuk mengambil alternatif langkah strategis. Ia juga menambahkan, apabila ketidakstabilan global memanjang, bukan tidak mungkin hal tersebut dapat memaksa pelaku usaha merealisasikan kapasitas investasi yang tidak sebesar rencana awal.
"Bisa jadi ada faktor wait and see, kita berharap tidak ada eskalasi," tandasnya.
Sementara itu, dalam waktu dekat BKPM direncanakan akan mengumumkan realisasi investasi triwulan I-2024.
"Akhir April, ditunggu saja," pungkasnya.