Indonesia Masih Negosiasikan Tarif agar Produk Unggulan ke AS Bisa 0%

JAKARTA, Investortrust.id - Pemerintah Indonesia masih terus melakukan negosiasi dengan pemerintahan Donald Trump hingga tenggat 1 Agustus 2025 meski saat ini sudah disepakati tarif ke Amerika Serikat (AS) mencapai 19% dari sebelumnya 32%.

Pemerintah berharap komoditas unggulan Indonesia yang tidak bisa diproduksi AS tarifnya dinolkan, seperti minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) hingga nikel.

"Kami masih melanjutkan negosiasi sampai 1 Agustus," kata Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Seskemenko Ekonomi) Susiwijono Moegiarso dalam acara bertema "Navigating Regulation Shifts and Market Uncertainties in Indonesia and ASEAN" di Jakarta, Selasa (22/7/2025).

Baca Juga

Tarif AS 1 Agustus: Alat Negosiasi atau Sinyal Perang Dagang Baru?

Dia mengatakan, komoditas yang dinegosiasikan adalah yang sangat dibutuhkan AS dan mereka tidak bisa memproduksi. "Produk itu biasa diekspor Indonesia, kita lagi menegosiasikan supaya tarif resipokalnya bisa 0%," kata dia 

Dia mengatakan, produk yang dinegosiasiian 0%, di antarana CPO, kopi, kakao, hingga produk-produk mineral, seperti nikel. "Produk natural resources kita lagi menegosiasikan supaya tarif resipokalnya ke AS 0%. Kalau kita fokus ke komoditas-komoditas tadi bisa 0%, itu akan luar biasa karena memang itu ekspor kita, keunggulan kita," kata pria yang akrab disapa Susi.

Tarif resiprokal sebesar 19% untuk Indonesia lebih rendah ketimbang Vietnam dan Filipina sebesar 20%. Sementara Malaysia dan Brunei Darussalam sebesar 25%, Kamboja sebesar 36%, Myanmar dan Laos sebesar 40%, serta Thailand dan Kamboja sebesar 36%. Adapun seluruh produk AS yang masuk ke Indonesia tidak dikenakan tarif alias 0%.

Dia mengakui, meski tarif Indonesia lebih rendah dari Vietnam, tetapi jika hanya selisih 1% bisa saja produk Indonesia kalah dibanding Vietnam di pasar AS. "Untuk ekspor, ini satu kesempatan baik, tetapi kalau selisih 1% dengan Vietnam, kita masih harus ekstra keras untuk berjuang, karena beberapa komponen biaya bisa jadi Vietnam lebih efisien," kata dia.

Soal potensi serbuan produk AS dan negara lain seperti China ke pasar Indonesia, dia memastikan, pemerintah akan menjaga karena ekonomi Indonesia lebih 50% ditopang domestic market. Caranya melakukan deregulasi sehingga berpihak pada pengusaha dalam negeri.

"Pemerintah juga tidak hanya concern terkait ekspor impornya, tetapi bagaimana di domestic market. Berbagai kebijakan yang sekarang kita bahas dengan teman-teman lintas kementerian, terutama deregulasi," kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum Bidang Analisis Kebijakan Makro-Mikro Ekonomi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Aviliani mengatakan pemerintah perlu mempermudah perizinan usaha, khususnya terkait analisis mengendai dampak lingkungan hidup (amdal) di tengah potensi serbuan produk impor AS di tengah tarif 0%.  "Pemerintah perlu memperbaiki soal perizinan agar kita lebih kompetitif," kata Aviliani.

Di sisi lain, Aviliani menjelaskan, ada beberapa sektor potensial Indonesia yang bisa ditingkatkan ekspornya, yakni pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Namun, mencari pasar baru tujuan ekspor Indonesia tidak mudah. Untuk itu, peran duta besar (dubes) Indonesia di luar negeri menjadi penting. Mereka bisa berperan sebagai negosiator dalam membuka jalan ekspor Indonesia ke negara tersebut.

Likuidtas perbankan 

Sementara gejolak ekonomi global yang dipicu kebijakan tarif Donald Trump juga memberikan tekanan terhadap likuiditas perbankan Indonesia. Penurunan harga komoditas turut memperburuk situasi, karena memengaruhi pasokan dolar AS yang masuk ke sistem keuangan nasional.

Kondisi ini berdampak pada dana pihak ketiga (DPK) bank-bank domestik. Tantangan tersebut muncul di tengah ketergantungan tinggi Indonesia terhadap ekspor komoditas, seperti nikel dan batu bara.

“DPK mengalami sedikit tantangan dari sisi likuiditas karena Indonesia bergantung pada komoditas, maka saat harga turun, pemasukan dolar di perbankan ikut menurun,” kata Head of Corporate Banking UOB Indonesia Edwin Kadir dalam acara yang sama.

Selain itu, rasio penyaluran kredit terhadap dana pihak ketiga atau loan to deposit ratio (LDR) makin ketat. Dalam beberapa periode, LDR bank BUKU IV (Bank Umum Kelompok Usaha IV) dan perbankan BUMN bahkan sempat menyentuh angka 100%.

LDR yang tinggi menandakan likuiditas perbankan menipis, apalagi ketika aliran devisa dari ekspor mengalami pelemahan. Situasi ini dapat menghambat kapasitas perbankan untuk menyalurkan kredit baru ke sektor riil.

Dia berharap pemerintah dapat mempercepat transformasi ekonomi menuju sektor bernilai tambah. Diversifikasi struktur ekonomi dianggap penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap komoditas mentah yang sangat fluktuatif. “Untuk itu kita perlu membangkitkan dan mendorong industri bernilai tambah,” ujarnya.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menjelaskan tarif resiprokal 19% akan mulai berlaku setelah joint statement antara kedua negara dirilis. Dengan kesepakatan yang diumumkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, tarif resiprokal 19% tidak berlaku mulai 1 Agustus 2025.

“Itu sudah tidak berlaku lagi 1 Agustus,” ujar Airlangga di kantornya, Jakarta, Senin (21/7/2025).

Baca Juga

Trump Lirik Tembaga Indonesia, Bahlil: Ekspor Harus Sesuai Aturan RI

Negara-negara yang sudah mendapatkan tarif resiprokal dengan AS, kata Airlangga, tidak lagi akan mendapat pemberlakuan tarif. Selama menunggu joint statement dirilis, negara-negara yang sudah mendapatkan kepastian tarif akan diberlakukan tarif dasar 10%.