Kontribusi Produk Halal RI 80% terhadap Global, tetapi Zakat dan Wakaf Masih Seret
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Wakil Presiden (Wapres) ke-13 Ma’ruf Amin mengatakan, sektor ekonomi syariah Indonesia menunjukkan ketahanan luar biasa di tengah ketidakpastian ekonomi global. Ia mengungkapkan, kontribusi produk halal Indonesia terhadap pasar global mencapai 80%. Sayangnya, zakat dan wakaf masih minim dari besarnya poetensi di Indonesia.
“Pertumbuhan sektor halal Indonesia tetap kuat meski dunia tidak dalam kondisi baik-baik saja. Ini menunjukkan fondasi ekonomi syariah kita semakin kokoh,” ujarnya dalam diskusi Kamisan bersama Center for Sharia Economic Development (CSED) Institute for Development of Economic and Finance (Indef) seperti dikutip Minggu (13/7/2025).
Data menunjukkan pertumbuhan sektor halal nasional mencapai 9,16% pada awal 2025, melampaui pertumbuhan global. Sementara aset keuangan syariah nasional tumbuh menjadi Rp 9.252 triliun atau naik 5,3% secara year-on-year. Pasar modal syariah menjadi kontributor terbesar, disusul sektor perbankan dan lembaga keuangan non-bank (IKNB).
Namun, Ma'ruf Amin menyoroti tantangan literasi dan inklusi keuangan syariah yang timpang. Meskipun tingkat literasi mencapai 43,4%, angka inklusi stagnan di 13,41%. Ia menekankan pentingnya memaknai zakat tak hanya sebagai ibadah spiritual, tetapi juga sebagai instrumen sosial-ekonomi. “Zakat itu bukan hanya ibadah spiritual, tetapi muamalah. Kita harus menjembatani kesadaran agar literasi naik bersama inklusi,” tambahnya.
Baca Juga
Mendag Budi Ingin RI Kuasai Pasar Produk Halal Australia Senilai Rp 131,5 Triliun
Realisasi zakat minim
Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama (Kemenag) Waryono Abdul Ghofur mengungkapkan, dari potensi zakat nasional Rp 327 triliun, realisasi hanya Rp 41 triliun dan yang tercatat resmi sekitar Rp13 triliun. Hal serupa terjadi pada wakaf, dari potensi Rp 100 triliun, baru Rp 3 triliun yang terkelola.
“Banyak masyarakat menyalurkan zakat langsung ke mustahik tanpa melalui lembaga resmi, membuat data tidak tercatat dan sulit dikonsolidasikan,” jelas Waryono.
Deputi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Abdul Syakur melaporkan, saat ini sudah ada 7 juta produk bersertifikat halal, meskipun pihaknya hanya memiliki anggaran untuk 1 juta sertifikat.
"Saat ini telah berdiri 90 lembaga pemeriksa halal, 28 di antaranya internasional, dengan permintaan dari 33 negara untuk mendaftarkan LPH mereka ke Indonesia," ungkap Abdul Syakur.
Masih terkait sertifikat halal, Ma'ruf Amin menekankan sertifikasi halal bukan sekadar proses teknis, tetapi simbol ideologis yang melindungi umat. “Label halal harus jadi perlindungan umat, bukan alat negara produsen lain. Indonesia tak boleh hanya jadi pasar, kita harus jadi produsen utama,” ucap Ma'ruf Amin.
Tantangan ekonomi syariah
Ekonom Senior Bank Indonesia (BI) Ali Sakti mengkritisi belum menyatunya pelaku industri halal dan keuangan syariah. Ia menggambarkan kondisi ini seperti “gasing yang berputar sendiri-sendiri” tanpa koordinasi yang kuat.
Baca Juga
Wapres: Industri Halal Dunia Capai Rp 50.300 Triliun, Indonesia Harus Ambil Manfaat
Senada, Direktur Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) Sutan Emir Hidayat menjelaskan bahwa KNEKS telah membentuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) di 37 wilayah, dengan 25 provinsi telah memasukkan ekonomi syariah ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
Sedangkan peneliti CSED Indef Bustanul Arifin menyoroti ketimpangan penguasaan lahan di sektor pertanian, rata-rata hanya 0,3 hektare per petani. Ia menyarankan penerapan skema bagi hasil berbasis syariah sebagai solusi.
Ma’ruf Amin pun menambahkan bahwa banyak lahan tidur dikuasai lembaga dan tidak dimanfaatkan. “Lahan kita banyak, tetapi terbengkalai. Kita perlu aturan agar tanah itu bisa diserahkan ke masyarakat lewat skema dana sosial dan wakaf produktif,” tutur Ma'ruf Amin.