Bidik Rasio Penerimaan Negara hingga 18%, Adik Prabowo Akui 8 Kali Konsultasi dengan Bank Dunia 

JAKARTA, investortrust.id - Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, mengungkap pemerintah saat ini berkeinginan untuk mendongkrak rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB). Bahkan ia menyebut sudah 8 kali berkonsultasi dengan Bank Dunia membahas upaya agar tujuan tersebut dapat dicapai.

"Pak Burhanuddin Abdullah sudah 7 kali, saya sudah 8 kali ketemu dengan Bank Dunia untuk membahas bagaimana kita bisa meningkatan penerimaan negara. Dan ternyata memang benar, penerimaan negara kita sangat rendah," ungkap Hashim dalam peluncuran Prasasti Center for Policy Studies di Djakarta XXI, Thamrin, Senin (30/6/2025).

Hashim yang juga merupakan adik kandung dari Presiden Prabowo Subianto itu mengakui, rendahnya penerimaan negara merupakan salah satu titik lemah dari perekonomian Indonesia saat ini. 

"Saat ini target pemerintah hanya 12,1% dari GDP, itu target tahun ini. Kita sudah amati sejak 12-13 tahun, rasio penerimaan negara terhadap GDP kurang lebih 12%, tidak meningkat," sambungnya.

Menurut Hashim, ke depannya pemerintahan Prabowo membidik peningkatan rasio penerimaan negara hingga mencapai 18% terhadap PDB. Bukan tanpa alasan, ia menyebut negara-negara di kawasan ASEAN telah berhasil mencapai rasio penerimaan negara yang lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia.

Baca Juga

Prabowo Targetkan Rasio Penerimaan Perpajakan 11,52% hingga 15% dari PDB 2029

"Kenapa 18 persen? Karena Kamboja tetangga kita juga sudah mencapai 18 persen. 10 tahun lalu Kamboja 9 persen, Indonesia sudah 12 persen. Sekarang Kamboja 18 persen tapi Indonesia tetap 12 persen," tuturnya.

Pria yang juga pendiri dari konglomerasi bisnis Arsari Group itu meyakini, target rasio penerimaan negara hingga 18% terhadap PDB nantinya akan dicapai di tahun 2029 atau pada penghujung periode pemerintahan Prabowo-Gibran. Namun ia menyebut salah satu yang perlu dikejar oleh pemerintah adalah pemanfaatan teknologi artificial intelligence (AI) dalam mendongkrak penerimaan negara.

"Karena dengan langkah-langkah pakai AI dan IT, kita akan mencapai, saya yakin,  mencapai 18% dalam 4 tahun," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Hashim juga meminta kepada kelompok-kelompok non-pemerintahan untuk dapat membantu dalam upaya mendongkrak penerimaan negara. Salah satunya adalah Prasasti Center for Policy Studies, sebagai lembaga think tank yang fokus pada isu pembangunan ekonomi nasional.

"Saya berharap kawan-kawan dari Prasasti untuk mengkaji, memantau. Karena setiap program pasti ada weaknesses. Nanti Prasasti bisa berikan pandangan-pandangan dari pihak luar pemerintah yang kita harapkan tetap independen," jelasnya.