Negosiator Kemendag Sebut Negosiasi Tarif dengan AS Masuki Periode yang Menantang
JAKARTA, investortrust.id - Pemerintah Indonesia tengah berupaya menyelesaikan isu perdagangan bilateral dengan Amerika Serikat (AS) yang masih menyisakan pekerjaan rumah terkait tarif dan neraca dagang. Staf Ahli Menteri Perdagangan Bidang Hubungan Internasional, Johni Martha, menyebut proses negosiasi saat ini berjalan cukup intensif dan menantang.
Hal itu disampaikan langsung oleh Johni kepada Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Luar Negeri, James Riady dan seluruh anggota Kadin Daerah yang hadir dalam dialog bulanan Kadin Indonesia, di Hotel Aryaduta Menteng, Jumat (13/6/2025).
“Kami sekarang sedang mencoba menyelesaikan isu dengan Amerika, Pak James. Mungkin Bapak bisa bantu kami juga nanti. Yang jelas itu cukup challenging dan agak unik mengikuti cara Pak Trump untuk menyiasati perdagangan bilateral dia, dengan mitra-mitra dagangnya,” kata Johni di dalam forum.
Menurut Johni, AS mengklaim mengalami defisit perdagangan sebesar US$ 18 miliar terhadap Indonesia, sedangkan hitungan versi Indonesia berada di angka US$ 14 miliar. Hal inilah yang sedang menjadi fokus dari negosiasi pemerintah dengan Trump.
“Yang (selisih) US$ 4 miliar nggak tahu ke mana, tapi yang jelas itu PR-nya Pak. PR yang kata Trump tolong dikoreksi, dan kita sudah juga menyampaikan how to make some correction about it,” tambahnya.
Baca Juga
Johni yang juga menjabat sebagai Chief Negotiator Kemendag pada hampir dalam semua perundingan perdagangan internasional menyampaikan, pemerintah juga tengah mengupayakan penyelesaian berbagai perjanjian dagang. Salah satunya adalah perjanjian dengan Uni Eropa (IEU-CEPA) yang disebutnya sudah rampung secara teknis dan tinggal menunggu ratifikasi.
“Baru minggu lalu kita secara teknikal sudah selesai dengan EU, tinggal proses finalisasi dan ratifikasi baru bisa dimanfaatkan,” ujarnya.
Di sisi lain, Johni mengungkapkan capaian surplus perdagangan Indonesia pada 2024 mencapai US$ 31 miliar. Namun, target pemerintah tahun ini dinilai cukup ambisius, terutama setelah Presiden Prabowo Subianto menetapkan proyeksi pertumbuhan ekonomi 8%.
“Kalau surplus tahun lalu US$ 31 (miliar), tahun ini minimal US$ 62 miliar. Dan Pak Menteri sudah komunikasi dengan Pak Ketua (Anindya Bakrie), saya rasa mereka sudah punya jurus-jurus,” jelasnya.
Di sisi lain, Johni menekankan, diplomasi ekonomi bukan hanya soal akses pasar, tetapi juga soal pemanfaatan perjanjian yang sudah diraih. Sayangnya, dari total ekspor barang nasional, baru sekitar 40% yang benar-benar memanfaatkan fasilitas tarif dari perjanjian dagang.
“Begitu sudah disajikan, nggak ada yang nyentuh. Jadi sekarang ini pemanfaatan konsesi yang kita punya dari total ekspor barang, itu hanya 40%, in average,” tuturnya.
Johni pun menegaskan bahwa upaya diplomasi perdagangan akan terus difokuskan untuk membuka pasar non-tradisional, menyelesaikan hambatan non-tarif, serta melindungi kepentingan pelaku usaha Indonesia di luar negeri.