JAKARTA, investortrust.id – Indeks Harga Konsumen (IHK) Indonesia yang turun ke 3,08 persen pada Juli 2023, dari 5,51 persen akhir 2022, dinilai termasuk salah satu yang terendah di dunia. Bank Indonesia (BI) menyatakan inflasi turun lebih cepat dan telah kembali pada sasarannya tiga plus minus satu persen tahun ini.
"Pada Juli 2023, inflasi turun dari 5,51 persen pada akhir 2022 menjadi 3,08 persen year on year. Penurunan inflasi tersebut terjadi di seluruh kelompok, termasuk inflasi inti, harga pangan yang bergejolak, maupun harga yang diatur oleh pemerintah," kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi 2023 yang dipantau virtual di Jakarta, Kamis (31/08/2023).
Perry menuturkan, seluruh wilayah juga mencatat penurunan inflasi dan telah berada dalam sasaran inflasi nasional. Pencapaian tersebut merupakan hasil dari eratnya sinergi pengendalian inflasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta konsistensi kebijakan BI dalam tim pengendalian inflasi pusat dan daerah, termasuk dalam Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah.
BI memperkirakan inflasi pada sisa tahun 2023 akan tetap terkendali dalam sasaran tiga plus minus satu persen, bahkan akhir tahun 2023 kemungkinan di sekitar tiga persen. Inflasi ini masih perlu diturunkan menjadi sasaran 2,5 plus minus satu persen pada 2024.
"Kami meyakini inflasi yang rendah sebagai faktor yang sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan rakyat Indonesia. BI terus memperkuat bauran kebijakan dalam menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi, dengan koordinasi yang sangat erat dengan pemerintah," ujarnya.
Insentif Likuiditas Rp 158 Triliun
Kebijakan moneter, lanjut Perry, secara konsisten dan antisipatif diarahkan prostabilitas untuk pengendalian inflasi dan stabilitas nilai tukar rupiah. "Kebijakan makroprudensial longgar dan propertumbuhan antara lain melalui insentif likuiditas yang mencapai Rp 158 triliun kepada perbankan, untuk menyalurkan kredit/pembiayaan ke sektor-sektor prioritas, termasuk hilirisasi pertanian serta usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) pangan. Akselerasi digitalisasi sistem pembayaran juga propertumbuhan, termasuk untuk perluasan QRIS, penyaluran bantuan sosial, dan elektronifikasi transaksi keuangan daerah," katanya sebagaimana dilansir Antara.
BI juga menggerakkan seluruh 46 kantor perwakilan Bank Indonesia di daerah di seluruh Indonesia untuk berkoordinasi erat dengan pemerintah daerah dalam pengendalian inflasi. Hal itu dilakukan melalui pasar murah, ketahanan komoditas pangan, kerja sama antardaerah, kelancaran distribusi, koordinasi dan komunikasi, serta digitalisasi data. Penguatan GNPIP juga dilaksanakan sesuai karakteristik masing-masing wilayah di Indonesia, agar tepat sasaran.
BI juga memperkirakan inflasi 2024 akan terkendali dalam kisaran sasaran yang menurun menjadi 2,5 plus minus satu persen. "Untuk mencapai target penurunan inflasi itu, perlu dibarengi penguatan sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah dengan BI dalam pengendalian inflasi, khususnya untuk memitigasi gangguan jangka pendek seperti dampak El Nino, ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga, maupun penanganan permasalahan struktural pengendalian inflasi seperti produktivitas, kelancaran distribusi, integrasi data, serta penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia," tuturnya.
