Dari Mantab ke Minjol, Indikasi Daya Beli Masyarakat Terus Melemah
JAKARTA, investortrust.id - Konsumsi rumah tangga Indonesia terus tertekan. Jika sebelumnya terjadi fenomena makan tabungan (mantab), kini muncul fenomena baru bernama minjol alias meminjam dari pinjaman online.
Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin menjelaskan, konsumsi rumah tangga menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pada 2024, konsumsi rumah tangga berkontribusi 54% terhadap ekonomi Indonesia.
“Namun, menjelang Ramadan 2025, konsumsi rumah tangga tertekan. Sebab, di saat bersamaan, terjadi fenomena mantab atau makan tabungan,” kata Wijayanto dalam diskusi di Universitas Paramadina, Jakarta, Kamis (17/4/2025).
Wijayanto mengungkapkan, tabungan kelompok kelas menengah-bawah terus tergerus. “Setelah fenomena mantab berakhir terjadi fenomena baru bernama minjol atau meminjam dari pinjaman online. Ketika daya beli terus menurun, masyarakat berutang ke pinjol yang bunganya tinggi,” ujar dia.
Baca Juga
Ribut-Ribut soal Fenomena ‘Mantab’, Ini Penjelasan Menko Perekonomian
Berdasarkan data Mandiri Spending Index (MSI) Februari 2025, menurut Wijayanto, tingkat belanja dan tabungan masyarakat menunjukkan arah yang berbeda. Pada kelompok bawah, belanja tercatat di level 298,4 atau naik. Tetapi, di saat yang sama, tabungan masyarakat kelas bawah terkontraksi ke level 39,8.
Di sisi lain, MSI Februari 2025 menunjukkan terjadinya penurunan belanja pada kelompok menengah dan atas. Pada dua kelompok ini, indeks belanja masing-masing di level 184,1 dan 136,7. Sedangkan tabungan dua kelompok ini masih stabil, masing-masing 96,6 dan 96,8.
“Kelompok lower menggunakan tabungannya untuk menopang belanja,” tulisan laporan tersebut.
Tidak Mudik Lebaran
Data belanja ini terkonfirmasi oleh Survei Penjualan Eceran yang dilakukan Bank Indonesia (BI). Per Februari 2025, indeks penjualan riil (IPR) Februari 2025 tercatat 218,5, meningkat 3,3% secara bulanan (mtm).
“Peningkatan terjadi pada mayoritas kelompok, terutama pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau (4,2% secara bulanan), kelompok bahan bakar kendaraan bermotor (0,4% secara bulanan), dan subkelompok sandang (4,6% secara bulanan),” tulis laporan BI.
Laporan BI mengenai Uang Beredar dan Faktor yang Memengaruhinya juga menunjukkan terjadinya penurunan jumlah dana pihak ketiga (DPK) perorangan pada Februari 2025. Pada bulan tersebut, DPK perorangan tercatat Rp 3.998,7 triliun, turun dibandingkan posisi Januari 2025 yang sebesar Rp 4.012,3 triliun.
Sementara itu, data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan kenaikan pinjaman online. Menurut OJK, outstanding pembiayaan industri fintech peer to peer (P2P) lending tumbuh 31,06% secara tahunan (yoy) dengan nominal Rp 80,07 triliun. Tingkat risiko kredit macet secara agregat berada di posisi 2,78% (yoy) atau naik dibandingkan Januari 2025 yang sebesar 2,52% (yoy).
Fenomena lainnya, pembiayaan Buy Now Pay Later (BNPL) oleh perusahaan pembiayaan pada Februari 2025 pun meningkat. Pada bulan ini, angka BNPL tercatat Rp 8,2 triliun atau meningkat 59,1% secara tahunan.
Berkaca pada data-data tersebut, Wijayanto pesimis pertumbuhan ekonomi tahun depan akan tinggi. “Bagaimana mereka akan konsumsi, padahal mereka harus saving the debt,” tutur dia.
Baca Juga
Indikator lain, menurut Wijayanto Samirin, yaitu migrasi nomor seluler dari Jakarta ke luar Jakarta menurun hingga 25%. Dari pertemuannya dengan operator aplikasi pesan antar GrabFood dan GoFood, terkonfirmasi bahwa pemesanan saat libur Lebaran meningkat pesat.
“Artinya apa? Mereka nggak pulang. Artinya? Daya beli sedang turun,” tegas dia.
Dipicu Kebijakan BI
Ekonom Bright Institute, Awalil Rizky mencermati, operasi moneter yang dilakukan BI menjadi salah satu pendorong pelemahan daya beli masyarakat. Di tengah tekanan keuangan dan pemutusan hubungan kerja (PHK), BI menggunakan pola kebijakan yang menjaga stabilitas keuangan dengan indikasi inflasi yang rendah serta harga Surat Berharga Negara (SBN) yang masih “wajar” atau imbal hasil (yield) yang terkendali.
“Harga SBN terkait erat dengan solvabilitas bank dan dana jaminan sosial seperti BPJS dan dana haji,” tutur dia.
Kondisi demikian, kata Awalil Rizky, membuat ruang kebijakan moneter dan fiskal makin sempit. Saat ketidakpastian meningkat dan perekonomian cenderung melemah, mestinya pemerintah dan BI lebih bersikap kontra siklus (countercyclical).
“Melemahnya daya beli masyarakat kelas bawah, bahkan kelas menengah diperparah oleh arah kebijakan demikian. Pada saat bersamaan, kondisi keuangan kelas menengah atas dan kelas atas dapat saja lebih diuntungkan. Merekalah yang memiliki uang untuk dialokasikan pada berbagai instrumen investasi keuangan yang memberi hasil makin tinggi,” papar Awalil.
Baca Juga
Jumlah Pemudik Lebaran 2025 Turun 4,69%, Menhub: Bukan Penurunan Daya Beli
Di pihak lain, ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi meminta pemerintah tampak terburu-buru menawarkan konsesi dagang kepada Amerika Serikat (AS) saat kondisi ekonomi dalam negeri sedang melemah.
“Konsumsi masyarakat menurun, PHK terus terjadi, dan kelas menengah kehilangan daya beli. Di tengah situasi ini, membuka pintu impor lebih lebar hanya akan memperlemah industri nasional yang seharusnya dilindungi,” tandas Karimi.
Karimi mengatakan, langkah yang diambil pemerintah lebih mencerminkan keinginan meredakan tekanan dari luar daripada memperkuat fondasi ekonomi dalam negeri.
“Jika arah diplomasi dagang terus dibiarkan seperti ini, Indonesia berisiko kehilangan daya saing dan semakin tergantung pada kepentingan negara lain,” jelas dia.