Jaga Pertumbuhan Ekonomi, Indonesia Dorong Bauran Kebijakan di ASEAN
JAKARTA, investortrust.id - Indonesia mendorong otoritas moneter di ASEAN untuk memanfaatkan bauran kebijakan makro-ekonomi, guna menjaga pertumbuhan ekonomi kawasan yang termasuk tertinggi di dunia ini. Pertumbuhan ekonomi negara-negara di kawasan Asia Tenggara tercatat sekitar 5,6% pada 2022, sedangkan secara rata-rata satu dekade terakhir sebesar 4-5%.
Direktur Departemen Internasional Bank Indonesia (BI) Iss Savitri Hafid mengatakan, keketuaan Indonesia pada ASEAN 2023 dimanfaatkan untuk mendorong penggunaan bauran kebijakan makro ekonomi dalam menjaga stabilitas ekonomi di kawasan Asia Tenggara ini. "Bauran kebijakan itu banyak sekali dibahas dan dijadikan materi dalam seminar-seminar selama keketuaan Indonesia di ASEAN. Bauran kebijakan makro-ekonomi menekankan penggunaan lebih dari satu instrumen kebijakan, untuk bisa menjaga stabilitas makro ekonomi namun dengan tetap mendukung momentum pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung," kata Iss dalam bincang virtual di Jakarta, Jumat (08/09/2023).
Baca Juga
Pertumbuhan Jepang di Bawah Perkiraan, Indeks Nikkei Lunglai
Jadi, lanjut Iss, otoritas moneter dapat menggunakan berbagai instrumen kebijakan untuk memastikan dapat menjaga stabilitas sektor keuangan sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Otoritas moneter tidak hanya bergantung pada satu instrumen kebijakan yaitu kebijakan suku bunga, tetapi juga bisa memanfaatkan instrumen lain seperti intervensi nilai tukar mata uang, kebijakan makroprudensial, dan pengelolaan arus modal.
"Jadi, ini (bauran kebijakan) adalah salah satu agenda yang banyak kita dorong. Tidak hanya dibahas di ASEAN, kita juga coba libatkan IMF dan Bank for International Settlement untuk turut membantu pemikiran mereka mengenai penerapan dari policy mix ini," tuturnya sebagaimana dilansir Antara.
Perluasan Transaksi Uang Lokal
Selain itu, lanjut Iss, Kepemimpinan Indonesia di ASEAN 2023 juga mendorong perluasan kerangka transaksi mata uang lokal ASEAN untuk memfasilitasi perdagangan dan investasi, pembayaran lintasbatas, serta aset keuangan.
Para pemimpin ASEAN sudah menyepakati pentingnya untuk mempromosikan penggunaan transaksi mata uang lokal di kawasan. Hal tersebut ditindaklanjuti oleh dalam forum Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN (AFMGM) dengan menghasilkan Prinsip-Prinsip Tingkat Tinggi Kerangka Transaksi Mata Uang Lokal ASEAN (High-Level Principles terkait ASEAN Local Currency Transactions Framework). Prinsip-prinsip tersebut akan menjadi landasan untuk menetapkan dan melaksanakan kerangka Local Currency Transaction (LCT) ASEAN, sekaligus membina kolaborasi di antara otoritas sektor keuangan.
Baca Juga
Top! Indonesia Berhasil Kendalikan Inflasi di Saat Sejumlah Negara Hiperinflasi
Selanjutnya, ASEAN sepakat memperluas konektivitas pembayaran regional (RPC) dan memperkuat inklusi dan literasi keuangan digital di kawasan. "Diharapkan, pada tiga atau empat tahun ke depan, seluruh negara ASEAN sudah menandatangani MoU (Memorandum of Understanding) untuk menghubungkan sistem pembayarannya. Untuk implementasinya sendiri tentu nanti akan dilakukan secara bertahap," ujarnya.
Ia menjelaskan, ASEAN juga telah menyelesaikan pedoman implementasi untuk memperkuat literasi keuangan digital di kawasan. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan inklusi dan literasi keuangan digital, antara lain, meningkatkan literasi keuangan digital kepada kaum muda, kaum perempuan, dan lower social group, serta meningkatkan perlindungan konsumen dan mendorong pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah.
“Harapannya, negara-negara ASEAN bisa bersama-sama memanfaatkan digitalisasi untuk mendorong literasi keuangan, tetapi juga pada saat yang bersamaan memitigasi risiko-risiko dari keuangan digital. Ini antara lain dengan meningkatkan literasinya," ujarnya.
Iss menuturkan kelompok masyarakat tersebut ditengarai masih terbatas pengetahuan atau literasi keuangannya, atau mempunyai potensi untuk melakukan usaha atau berbagai kegiatan ekonomi yang dapat meningkat lebih cepat apabila didukung oleh keuangan digital. Itulah sebabnya, negara-negara ASEAN banyak melakukan diskusi agar bisa mendorong digital keuangan untuk meningkatkan pembiayaan UMKM.
“Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023 juga berhasil mendorong tinjauan kembali mandat dari Komite Kerja (WC). Hal ini bertujuan agar ASEAN dapat meningkatkan ketangkasan (agility), efisiensi, dan efektivitas dalam bekerja merespons berbagai tantangan ke depan, termasuk yang berkaitan dengan perubahan ekonomi dan perkembangan digitalisasi,” imbuhnya.