Rupiah Diprediksi Melemah setelah Donald Trump Umumkan Tarif Impor
JAKARTA, investortrust.id - Ekonom senior dan pendiri Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Fadhil Hasan memprediksi penetapan tarif impor oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akan memicu pelemahan rupiah terhadap dolar AS. Tak hanya terhadap rupiah, dolar AS juga diprediksi akan menguat terhadap mata uang puluhan negara lain imbas dari kebijakan Trump.
“Akan terjadi penguatan dolar AS dan ini berarti (rupiah) akan semakin melemah,” kata Fadhil dalam keterangannya, Kamis (3/4/2025).
Baca Juga
Tarif Resiprokal Trump Diperkirakan Guncang Pasar Asia-Pasifik
Fadhil mengatakan potensi penguatan dolar AS dapat dipicu oleh inflasi yang disebabkan naiknya harga komoditas di dalam negeri AS. Dengan kenaikan harga, daya beli kelas menengah bawah AS terancam akan tergerus. Seandainya inflasi dan pelemahan daya tak terkendali, The Fed akan merespons dengan kenaikan suku bunga.
“Jika terjadi kenaikan inflasi maka The Fed terpaksa akan menaikkan suku bunganya dan pada gilirannya yield obligasinya,” kata dia.
Menurut Fadhil, pemerintah Indonesia perlu merespons dengan cermat ancaman perang dagang yang dapat muncul. Jika negara-negara lain tidak melakukan tit for tat, atau melalui negosiasi, maka akan terjadi perdagangan yang lebih fair.
“Tetapi jika negara yang terkena tarif membalas, maka terjadi perang dagang, dan semuanya akan worse off. Tidak akan ada pemenang, mendorong stagflasi dan bahkan resesi,” ujar dia.
Baca Juga
Tarif Impor AS Mencekik, Ekonom Paramadina: Rakyat Akan Tunggu Respons Presiden Prabowo
Merespons keputusan Trump, ekonom Universitas Andalas Sumatera Barat Syafruddin Karimi mencermati peluang Indonesia untuk mendiversifikasi kebijakan pasar ekspor. Langkah ini perlu dilakukan agar Indonesia dapat mengurangi ketergantungan terhadap negara-negara besar.
“Reorientasi diplomasi dagang dari sekadar akses pasar menjadi perlindungan terhadap tekanan tarif,” kata Karimi.
Selain membangkitkan kerja sama Selatan-Selatan, Indonesia disarankan agar lebih hati-hati dalam menentukan asal-usul energi dan bahan baku industri agar tidak terkena efek rambatan kebijakan sekunder AS.