Trump Vs Dunia, Tak Ada Kata Damai dalam Perang Dagang
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan perang dagang yang terjadi di era Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump melawan dunia tidak akan selesai. Perekonomian dunia kini memasuki apa yang dia sebut sebagai ‘The New Economic Order’.
“Sebuah era ekonomi global yang tidak lagi mengikuti pakem 50 tahun ke belakang atau lebih,” kata Sri Mulyani saat konferensi pers APBN KiTa Maret 2025, di kantornya, Kamis (13/3/2025).
Pakem dimaksud adalah kesepakatan perdagangan di bawah organisasi internasional semisal WTO, IMF, dan Bank Dunia. Belakangan ini, kesepakatan antarnegara tersebut digantikan oleh aksi sepihak suatu negara.
“Semenjak munculnya Trump 2.0 unilateralisme atau aksi sepihak dari satu negara yang merupakan negara terbesar di dunia jadi dominan, jadi rule of the game. Yang tadinya multilateral menjadi unilateral,” kata dia.
Posisi AS sebagai negara adidaya, kata Sri Mulyani, kerap membuat keputusan sesuai kehendak dan kepentingan negara tersebut. Ini mulai terlihat saat pertemuan G20, di mana banyak negara-negara G20 tak mengutus wakilnya.
Baca Juga
“Perubahan begitu besar sejak 2022 hingga ke sini,” ujar dia.
Sri Mulyani menjelaskan Presiden Prabowo Subianto menangkap kondisi global tersebut. Prabowo memerintahkan jajarannya untuk menguatkan perekonomian domestik di tengah bermunculannya blok-blok baru.
Perang tarif yang dilancarkan AS ke beberapa negara mitra dagang semisal Kanada, Meksiko, dan China turut memperburuk suasana perekonomian global. Meski telah berada dalam naungan North American Free Trade Agreement (NAFTA), Kanada dan Meksiko tetap dikenai tarif impor oleh Trump. Tarif sebesar 10% untuk impor energi dan 25% untuk komoditas lainnya bakal membebani perdagangan Kanada dan Meksiko.
“Jadi waktu Trump 1.0, China sudah dikenakan tarif impor, sekarang ditambah 10%” jelas dia.
China melakukan retaliasi atau aksi balasan kepada komoditas impor dari AS. China menerapkan tarif impor sebesar 15% untuk batu bara dan 10% untuk bahan mentah, mesin pertanian, kendaraan, dan truk dari AS. “Perang dagang terjadi,” ucap Sri Mulyani.
Baca Juga
Trump merespons retaliasi China dengan memberikan aksi balasan. Dia menambahkan tarif impor sebesar 25% untuk alumunium dan baja.
“Ini menjadi sebuah bahasa yang mengatakan, tidak ada perdamaian di sini,” kata eks Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut.
Sri Mulyani menerangkan kebijakan tarif impor 25% untuk baja dan aluminium juga menyasar Kanada. Keputusan ini mulai berlaku pada 11 Maret 2025.
Kondisi inilah yang disebut war game di bidang ekonomi. Segala proses dagang yang awalnya memiliki landasan aturan, tiba-tiba berubah secara sepihak.
Posisi Indonesia
Sri Mulyani menjelaskan Trump saat ini mengincar negara-negara yang memiliki surplus perdagangan dengan Paman Sam. Indonesia menjadi salah satu negara yang surplus perdagangan dengan AS, bersama 19 negara lainnya.
“Indonesia ada di urutan 15,” ujar dia.
Vietnam, sebagai salah satu negara yang memiliki surplus perdagangan besar dengan AS telah terkena tarif impor tersebut. Jepang, Korea Selatan, dan Jerman juga tengah mewaspadai potensi dikenakan tarif serupa.
Meski demikian, Sri Mulyani akan terus meneliti dan mewaspadai tarif impor AS terhadap Indonesia. Sebab, jika akhirnya terkena tarif impor, Indonesia akan menghadapi disrupsi berupa kenaikan biaya supply chain khususnya untuk sektor manufaktur.
“Sentimen pasar akan terayun-ayun dan volatile seperti yang terjadi 1 bulan terakhir,” kata dia menjelaskan.
Di tengah kondisi ini, Sri Mulyani meragukan terjadinya relokasi industri manufaktur. Menurutnya, rekonfigurasi rantai pasok yang selama ini dianggap aman sudah tidak lagi bisa diandalkan.
“Friendshoring sudah tidak ada lagi. Sekarang definisi friends sudah tidak ada lagi,” ujar dia.
Friendshoring adalah strategi ekonomi di mana suatu negara atau perusahaan mengalihkan rantai pasokan atau produksi mereka ke negara-negara yang dianggap sebagai sekutu atau memiliki hubungan politik yang stabil. Tujuan utama dari friendshoring adalah untuk mengurangi risiko geopolitik dan ketergantungan pada negara-negara yang mungkin memiliki hubungan diplomatik yang tidak stabil atau berpotensi menjadi ancaman ekonomi.